Siapkan Antisipasi Distribusi Logistik Pemilu 2019
Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kendala saat proses distribusi logistik untuk Pemilu 2019 nanti. Bagi daerah dengan jangkauan sulit, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau Dinas Perhubungan akan dijadikan acuan untuk menentukan langkah efektif mengantarkan logistik hingga tempat tujuan.
“Untuk daerah tersulit yang tidak memungkinkan saat pendistribusian KPU bisa distribusi dengan pesawat terbang atau Helikopter. Contohnya untuk Kepulauan Mentawai,” jelas Kepala Biro Logistik KPU Purwoto Ruslan Hidayat saat menjadi pembicara bimbingan teknis (bimtek) RencanaKebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019 di Hotel Mercure Padang Sumatera Barat (Sumbar) Kamis (5/4/2018).
Selain itu KPU membuka posko pengaduan 24 jam, mulai H-7 pemungutan suara di empat bassed seluruh Indonesia.
Menurut Purwoto, KPU daerah juga harus membuat rumusan penghitungan sewa gudang apabila terjadi kendala selama distribusi logistik. Juga untuk pengawalan, bongkar muat yang menurut dia perlu menyertakan data pendukung. “Biaya distribusi memiliki peran penting dari harga per item barang, bongkar muat, data dukungnya tertulis pengeluarannya,” kata Purwanto.
Lebih jauh Purwoto menambahkan biaya distribusi logistik pada 2014 dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan 2019. Dengan cara dikalikan 2 dari dasar tahun 2014. “Distribusi logistik dari KPU kab/kota ke PPK, PPS hingga TPS dan arus balik diperkirakan memakan biaya antara Rp100.000-150.000 per TPS. Biaya distribusi ini nanti diatur lagi. Pada tahun 2014 saat pileg dan pilpres ada biaya distribusi logistik,” pungkasnya. (Romel/ed diR)
Bagikan:
Telah dilihat 1,925 kali