Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Untuk kesekian kali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menggelar kegiatan Orientasi Tugas Anggota Pemilihan Umum Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang V, di Hotel Bidakara, Jakarta Selasa (13/11/2018).Sama dengan sebelumnya, peserta yang berjumlah 180 orang (terdiri dari 150 orang anggota KPU kabupaten/kota dan 30 orang sekretaris KPU kabupaten/kota) akan mendapat pembekalan dan penguatan tentang kepemimpinan dan manajerial guna meningkatkan kinerja sebagai penyelenggara. Ke-180 peserta ini sendiri berasal dari 7 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DIY, Jawa Tengah, Bali, dan Kalteng).Ketua KPU RI Arief Budiman yang membuka secara resmi acara pembekalan memotivasi jajarannya untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Sebagai pejabat ditengah masyarakat, penyelenggara pemilu menurut dia harus mampu menjadi pemimpin yang baik. “Karena pemimpin memiliki peran lebih untuk memberi pengaruh dari sekedar memerintah,” ujar Arief sekaligus menjabarkan perbedaan antara kepemimpinan (leadership) dan managerial kepada peserta. Bagi Arief menjadi ketua dan anggota KPU harus memiliki pikiran yang luas, tidak hanya berkutat dengan tugas kepemiluan tapi juga berfikir, berkreasi dan berinovasi untuk membuat pemilu semakin baik. “Banyak hal yang bisa dilakukan namun hal yang terpenting adalah membangun kepercayaan publik serta menjaga kekerabatan antara sesama penyelenggara pemilu,” kata Arief. Sementara itu Wakil Kepala Biro SDM, Wahyu Yudi Wijayanti menjelaskan bahwa kegiatan orientasi tugas dimaksudkan untuk menyamakan tugas dan fungsi selaku penyelenggara pemilu. Selain itu ditujukan untuk membangun soliditas antar anggota KPU kab/kota dengan sekretariat demi menciptakan suasana kerja yang produktif. (hupmas kpu Yosha/foto: Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Meski hari pemungutan suara Pemilu 2019 masih enam bulan lagi, namun pengetahuan akan tata cara dan mekanisme memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu diperdalam masyarakat. Khususnya bagi mereka yang 17 April 2019 tidak berada didomisilinya, maka perlu mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan pindah memilih untuk memastikan tidak kehilangan hak suaranya.Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari saat menerima kunjungan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Senin (12/11/2018).Pada kesempatan itu Hasyim menjawab pertanyaan dari salah seorang mahasiswa yang khawatir hak pilihnya hilang karena berada di daerah yang bukan sesuai domisilinya di hari pemungutan suara nanti. Oleh Hasyim yang bersangkutan ditenangkan dan diingatkan untuk mengurus formulir pindah memilih (A5) di PPS lokasinya memilih untuk kemudian formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan agar dapat mencoblos di TPS.Menurut Hasyim mekanisme pindah memilih ini memang penting bagi mahasiswa yang notabene banyak tinggal didaerah tempat mereka menuntut ilmu. Meski begitu, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal. “Kalau pindahnya beda kab/kota satu provinsi maka hanya dapat untuk DPR, DPRD provinsi, DPD dan presiden-wakil presiden. Kalau pindahnya sudah beda provinsi tentu hanya mendapat surat suara presiden-wakil presiden, karena sudah berbeda dapil,” jelas Hasyim.Selain menerangkan tentang pindah memilih, di penjelasan lain Hasyim mengingatkan mahasiswa untuk menjaga diri dari bahaya politik uang dalam pemilu, juga menerangkan akan adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. “Tapi di pemilu beda dengan pemilihan serentak. Hanya yang memberi yang dipidana, sementara di pemilihan kepala daerah baik pemberi dan penerima bisa dipidana,” tambah Hasyim.Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cinderamata dari KPU ke pihak Undip dan sebaliknya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id - Banyak cara bisa dilakukan untuk menyosialisasikan tahapan dan informasi pemilu kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan sejumlah staf KPU RI, KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang, memilih permainan (games), sebagai sarana untuk menguji dan mengukur kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu. Bertempat di Alun-alun Kota Tangerang Minggu (11/11/2018), games dibuat hanya dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat oleh warga. Pertanyaannya pun sederhana dan mudah untuk dijawab, mulai dari tahapan pemilu, jenis pemilihan pada pemilu hingga jumlah surat suara yang akan dipergunakan pada Pemilu 2019 nanti. Sempat juga ditanyakan kepada warga mekanisme pindah memilih dan berapa surat suara yang diterimanya nanti. Semua pertanyaan tersebut apabila dijawab dengan benar maka diganjar dengan hadiah menarik, mulai dari kaos, jaket hingga boneka. Meski demikian bagi mereka yang tidak mampu menjawab tetap diberikan pemahaman dan suvenir. Antusias masyarakat sudah nampak sejak stan pertama kali dibuka pukul 07.00 WIB. Kesibukan warga yang tengah berolahraga sejenak ditinggal, untuk menjawab soal yang disampaikan. Suasana semakin ramai, karena dilokasi juga tengah berlangsung Karnaval Budaya yang dipentaskan oleh sejumlah elemen warga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkungan Kota Tangerang.Hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Supriatna serta Kepala Bagian PAW dan Pengisian Anggota DPR KPU RI, Saukani. (hupmas kpu dianR/foto: dianR/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Semangat patriotisme terasa di Upacara Peringatan Hari Pahlawan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabtu (10/11/2018). Peserta upacara berseragam Korpri dibangkitkan rasa nasionalismenya oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekjen KPU RI Nanang Priyatna yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Pada pesannya, Nanang yang membacakan sambutan Menteri Sosial (Mensos), mengawali provokasi menggelorakan semangat kepahlawanan dengan mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan meningkatkan nilai pahlawan dihati sanubari bangsa. Tidak hanya itu peringatan Hari Pahlawan juga bukan semata acara seremonial belaka tapi memiliki sarat makna. ”Bukan hanya prosesi tapi subtansi nilai kepahlawanan di kehidupan sehari-hari,” kata Nanang di Halaman Kantor KPU RI.Pria sehari-hari menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan ini mengingatkan bahwa tema Hari Pahlawan 2018 “Semangat Pahlawan Di Dadaku” harus dipupuk dan ditingkatkan. Terlebih semangat kepahlawanan ini mudah berubah jika tidak dijaga.Nanang mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga terus membutuhkan sosok pahlawan baru yang hadir disetiap lini kehidupan berbangsa bernegara. Pahlawan yang hadir dengan jiwa patriotisme berkarakter dan berkemampuan dibidangnya. “Indonesia juga butuh pahlawan dari pemuda yang berpikiran global yang mampu menjadikan Indonesia diperhitungkan di industri 4.0,” tutur Nanang.Di akhir pidato Nanang mengatakan bahwa perjuangan memang ada kata akhir tapi nilai kepahlawanan terus berkelanjutan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa. “Setiap perjuangan estafet ke perjuangan lainnya. Seperti hari ini semangat Hari Pahlawan bisa ditransformasikan untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkas Nanang.Hadir dalam upacara ini, sejumlah pejabat eselon II, staf di lingkungan Setjen KPU Ri. Upacara Peringatan Hari Pahlawan di lingkungan KPU sendiri diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta,  pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta pembacaan Pesan Perjuangan. (tim hupmas kpu ri/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Rakor Tata Kelola Dokumen Arsip Pemilu di lingkungan KPU RI dan KPU Provinsi/KIP Aceh resmi ditutup Kepala Biro Umum Yayu Yuliani di Jakarta, Kamis (8/11/2018).Yayu menyampaikan termakasih atas kerjasama dan materi yang telah disampaikan narasumber mendukung suksesnya kegiatan ini. Dia juga berharap kunjungan ke Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di hari kedua bermanfaat bagi semua peserta rakor, meningkatkan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi bagi semua.Menurut Yayu peran KPU sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Nomor: 7 Tahun 2017 adalah memelihara arsip dokumen pemilu. Dan semua arsip tersebut akan diserahkan ke ANRI untuk disimpan dan dipermanenkan. (hupmas kpu James /foto: James/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Kegiataan Rapat Koordinasi dan Tata Kelola Dokumen Arsip Pemilu di Lingkungan KPU RI dan KPU Provinsi/KIP Aceh hari kedua dimulai dengan materi Strategi Pengelolaan Arsip Pemilu yang dibawakan oleh Yaya Daryan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kamis (8/11/2018).Dalam pemaparannya, Yaya memberikan penjelasan mendalam hal yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 meliputi pengertian arsip; SKN, SIKN, JIKN; penyusutan arsip; jadwal retensi arsip (JRA); arsiparis; pengadaan; pengelolaan arsip (dinamis dan statis); pengeloaan arsip perguruan tinggi; autentikasi arsip; peran serta masyatakat; sanksi atas pelanggaran (administrasi dan pidana)Dijelaskan oleh yaya, bahwa penyelenggaraan kearsipan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip. Dan untuk pemaparan kali ini dia mengaku hanya fokus pada pengelolaan arsip saja. “Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ucap Yaya.Dia juga menyampaikan bahwa untuk arsip untuk lembaga seperti KPU maka dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pertama arsip substantif (arsip pemilu) dan kedua arsip fasilitatif (arsip kepegawaian, keuangan, kehumasan dan lainnya). Adapun arsip pemilu bisa dikatakan sebagai hasil dari tahapan penyelenggraan pemilihan umum.Dia mencontohkan arsip pemilu seperti hasil pemilihan anggota DPR, DPD,DPRD, presiden dan wakil presiden,serta kepala daerah dan wakil kepaladaerah. “Ini merupakan salah satu jenis jenis arsip pemilu,” kata Yaya.Diakhir paparannya, Yaya memberikan tips kepada peserta rakor bagaimana mengelola arsip, mulai dari pendekatan daur hidup (life cyle of records)hingga pendekatan arsip berkelanjutan (records continuum). (hupmas kpu ri james/foto: james/ed diR)