Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Salah satu syarat yang harus dipenuhi peserta pemilu saat mendaftar ialah berkas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).  Setelah melalui tahap verifikasi yang cukup panjang sejak Agustus lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. "Laporan yang sudah diserahkan dan telah dilakukan verifikasi dan sudah disampaikan ke KPU, berhadarkan hal tersebut kpu memafasilitasi pengumuman LHKPN yang sudah diverifikasi KPK," Jumat (12/4/2019) Berdasarkan hasil verifikasi, terlapor Calon Presiden 01, Joko Widodo memiliki kekayaan total sebanyak Rp 50.248.349.788 dan Calon Wakil Presiden 01, KH. Ma'ruf Amin dengan total harta kekayaan Rp 11.645.550.894 , keduanya tercatat melaporkan LHKPN di tanggal 14 Agustus. Sedangkan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto tercatat memiliki total harta kekayaan Rp 1.952.013.493.659 dan Calon Wakil Presiden 02, Sandiaga Salahuddin Uno dengan total harta kekayaan Rp 5.099.960.524.965. "Ini bisa jadi kultur baru sehingga di masa pemerintahan berikutnya tidak ada lagi penyelenggara negara yang belum melaporkan, mudah-mudahan ini terus mendapat dukungan seluruh pihak," pungkasnya. Perlu diketahui, hadir dalam acara tersebut Ketua KPK, Agus Rahardjo ; Kuasa Paslon 01 ; Kuasa Paslon 02 ; Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dan Sejumlah perwakilan Non Government Organization (NGO). (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara, penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus digempur dengan serangan informasi bohong (hoaks) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sadar akan bahaya hoaks, KPU terus mengintesifkan diri, membuat kebijakan guna menepis hoaks yang muncul. Salah satu kebijakan diutarakan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang meminta seluruh jajarannya baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar mengoptimalkan media sosial (medsos). "Semoga atmosfer yang postif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat lewat berbagai survei, kita lengkapi dengan partisipasi KPU dan jajarannya memainkan sosial media dalam rangka pendidikan pemilih dan menangkal berita hoaks,” ujar Wahyu saat membuka kegiatan Rakornas Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilu di Jakarta, Rabu (10/4/2019) malam. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU lainnya Viryan mengingatkan kepada jajarannya untuk sadar akan posisi dan jabatan sehingga dapat berhati-hati dalam memposting konten baik di akun sosial media lembaga maupun pribadi. “Seluruh jajaran KPU povinsi harus bisa terkoordinir dalam menggunakan media sosial, berikutnya, jumlah jajaran kita cukup banyak, bikin hal-hal sederhana yang bisa diposting mereka," jelas Viryan. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah berharap peserta rakornas dapat memanfaatkan kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan mencermati materi yang akan disampaikan oleh beberapa pakar mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Cyber Crime Polri, Perwakilan Facebook, Google, dan Twitter. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Tiga hari jelang Debat Kelima Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengikat komitmen para panelis dan dua moderator dengan menandatangani pakta integritas.    Penandatanganan kesepakatan untuk bersikap netral, adil, berintegritas ini dilakukan Rabu (10/4/2019) siang dan disaksikan oleh Ketua dan sejumlah Anggota KPU RI.   Kegiatan penandatanganan diawali dengan sambutan Ketua KPU RI Arief Budiman yang menegaskan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan acara debat untuk bersikap adil, berintegritas dan tidak memihak. Terlebih Debat Kelima yang menurut Arief akan menjadi puncak dari kegiatan kampanye yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. "Debat Kelima jadi penting, karena kultur kita di antara banyak tahapan yang sudah dijalankan biasanya klimaks itu bagian akhir," ujar Arief.    Arief pun secara khusus berharap kepada panelis untuk menyiapkan pertanyaan yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perhatian calon kepada isu yang akan diangkat. Seperti diketahui tema Debat Kelima akan mengangkat isu tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. "Jadi mohon ini bisa dipoles sehingga publik dapat referensi yang cukup penting untuk menentukan informasi masukan siapa yang akan dipilih," tambah Arief.   Tutup dengan Damai Pada Debat Kelima ini sendiri, Arief juga memberikan sedikit bocoran terkait teknis pelaksanaan acara. Dimana nanti akan ada prosesi pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh tokoh agama Islam. Selain itu berdasarkan permintaan tim paslon peserta debat, maka undangan yang dialokasikan untuk tim peserta akan ditambah menjadi masing-masing 150 orang. "Mudah-mudahan Debat Kelima bisa berlangsung baik dan lancar. Ini akan jadi perhatian banyak pihak mengingat Debat Kelima waktunya bersamaan dengan kampanye paslon," lanjut Arief.    Kordinator panelis Debat Kelima, Muhammad Nasih memastikan komitmen berintegritas dari para panelis untuk menjadikan debat berkualitas dan penutup yang manis bagi masyarakat. "Kami selalu berkomitmen untuk menjadi panelis yang objektif dan membawa Debat Kelima sesuai harapan kita semua dan membantu masyarakat menentukan pilihan datang ke TPS," ujar Nasih.    Pria yang juga menjabat Rektor Unair pun menjanjikan pertanyaan yang berkualitas dan mampu mengeluarkan potensi para paslon, namun tetap memegang prinsip berimbang, ilmiah serta objektif.   Komitmen yang sama juga disampaikan dua moderator, Balques Manisang serta Tomy Ristanto yang akan berupaya mengawal jalannya Debat Kelima yang menarik dan bisa mudah diterima oleh masyarakat. "Kami disini merasa terhormat dan tertantang karena akan membawakan apa yang sudah diramu oleh panelis, agar bs ditangkap dengan baik oleh seluruh paslon. Kita mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang tapi akan berusaha maksimal," tegas Balques.     "Ini ajang untuk menyampaikan visi misi terakhir, program kerja dan janji. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat khususnya milenial untuk menonton debat pamungkas ini. Lihat langsung janji yang disampaikan, jangan hanya berdasarkan media sosial, omongan orang, ayo kita jadi saksi dan sukseskan debat ini," tutup Tomy.    Hadir turut menyaksikan penandatanganan ini Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Viryan serta Pramono Ubaid Tanthowi. Sementara itu 9 panelis lain yang melakukan penandatanganan di antaranya Guru besar FEB Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman, Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Dr. Muhammad Arief Mufraini, Dekan FEB Universitas Diponegoro Dr Suharton, Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi Dr Herman Karamoy, Dekan FEB Universitas Udayana Dr I Nyoman Mahaendra Yasa, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dr. Harif Amali Riva'i, Guru Besar ITB Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, Dosen Community Development Unika Soegijapranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id – Dukungan moril bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 yang sukses terus mengalir dari sejumlah kelompok masyarakat. Rabu (10/4/2019) dukungan datang dari Gerakan Suluh Kebangsaan yang diketuai mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Bersama 24 tokoh nasional lainnya, Mahfud menyampaikan dukungannya kepada KPU dalam mensukseskan Pemilu 2019. Dalam seruannya, Suluh Kebangsaan meyakini bahwa KPU adalah lembaga mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga di luarnya dan tidak dapat melakukan rekayasa secara terstruktur atas pelaksanaan dan penetapan hasil pemilu. “Oleh sebab itu, kami mendukung KPU untuk terus bekerja secara independen, profesional, dan transparan dan kami menolak setiap upaya dan tudingan yang akan mendelegitimasi kinerja KPU dan hasil Pemilu tanpa bukti-bukti yang sah,” tegas Mahfud di Ruang Sidang Utama KPU, Menteng, Jakarta. Ketua KPU, Arief Budiman mengaku menjadi bertambah semangat dengan kehadiran dukungan dari masyarakat. Apalagi beban kerja penyelenggara pemilu kian berat seiring dekatnya pelaksanaan pemilu. “Hari ini saya merasa bahwa energi saya di charge kembali, mudah-mudahan enegri ini tertular juga ke yang lain. Saya akan sebarkan semangat ini kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota," tegas Arief. Dalam kesempatan itu, Arief mengungkapkan adanya upaya mendelegitimasi pelaksanaan pemilu melalui kabar bohong (hoaks). Meski demikian dia berharap masyarakat tidak ikut terpengaruh, dan langsung melapor apabila menemukan masalah informasi tidak benar tersebut. "Diantara banyak hal tadi saya punya satu kalimat. Jangan lagi selesaikan persoalan di jalanan karena Undang-undang (UU) sudah memberi ruang untuk selesaikan segala persoalan kepemiluan. Silahkan lapor ke Bawaslu, Gakkumdu, sengketakan di MK,” pungkasnya. (hupmas kpu bil/foto: ieam/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Proses pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kabupaten/kota terus berlangsung dilingkungan KPU RI. Senin (8/4/2019) malam sebanyak 11 anggota KPU kabupaten untuk Membramo Tengah 2019-2024 (5 orang), Sabu Raijua 2019-2024 (5 orang), serta Buton 2018-2023 (1 orang PAW) menjalani prosesi pelantikan di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta.    Ketua KPU RI Arief Budiman yang memimpin jalannya pelantikan berpesan agar jajaran yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan rutinitas kesibukan kepemiluan yang telah berjalan. Bahkan mendekati akhir yang menurut dia membutuhkan konsentrasi dan fokus yang tidak sedikit.   Oleh karena itu soliditas dan integritas menurut dia penting untuk dijaga. Selain itu kerja kolektif kolegial harus terus dijalankan.  "Anda harus kerja transparan, publik harus melihat, anda harus kerja penuh integritas kalau salah bilang salah, benar ya benar. Awal dari konflik kerja tidak benar," pesan Arief.    Arief juga meminta jajaran yang baru dilantik mengeluarkan segala potensi yang dimiliki untuk hasil kerja yang maksimal. "Kami memilih bapak/ibu tidak mudah melalui proses panjang, jadi mohon apa yang sudah kami lakukan jalankan dengan baik. Jangan ada yang main-main karena kami akan mempermudah prosesnya untuk beri sanksi," lanjut Arief.   Pelantikan 1 PAW anggota KPU Kab Buton berdasarkan Keputusan KPU Nomor 855/PP. 06-Kpt/05/KPU/IV/2019. Sementara pelantikan  anggota KPU Kab Membramo Tengah dan Sabu Raijua berdasarkan Keputusan KPU Nomor 856-857/PP. 06-Kpt/05/KPU/IV/2019.    Ke-11 anggota KPU yang dilantik antara lain Kabupaten Membramo Tengah Natalis Walela, Alam Barzah Muhammad Nur, Engel Pagawak, Yasin Penggu, Simon Yigi Halom, Kabupaten Sabu Rai Jua Susana V Edon, Karenius Padji, Alpius Petrus Saba, Daud Pau, Agustinus Victor Mone, Kabupaten Buton Mansyur Maora. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Sembilan hari jelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih disibukkan dengan kewajiban memperbarui jumlah pemilih yang dapat memberikan hak suaranya di 17 April 2019. Perintah untuk memperbarui Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ke-3 sendiri adalah imbas dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Acara ini dihadiri seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu, Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Bawaslu, Kementerian/Lembaga serta Non Government Organization (NGO). “Total penambahan DPT karena DPK ke DPT sebanyak 9.640 jadi penambahan pemilih karena DPK jadi DPT hanya 9.640. Total penambahan TPS baru sebanyak 676 sehingga sekarang total jumlah DPTHP3 sebanyak 190.779.969 pemilih,” papar Ketua KPU, Arief Budiman di Ruang Sidang Utama, Jakarta, Senin (8/4/2019). Dengan penambahan pemilih luar negeri sebanyak 2.086.285 pemilih, (TPSLN 789, KSK 2.326, pos 426) maka total pemilih yang dapat berpartisipasi di Pemilu 2019 sejumlah 192.866.254 pemilih. Untuk diketahui sebelumnya MK melalui Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian gugatan terkait UU Pemilu. Dalam amar putusannya MK memutuskan KTP elektronik tidak menjadi satu-satunya syarat untuk menggunakan hak pilih di TPS. Hal itu mengharuskan KPU merekap Daftar Pemilih Khusus (DPK) masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, MK juga memutuskan pemilih dalam kondisi sakit, terkena bencana, masuk penjara atau dinas luar kota dapat mengurus pindah memilih dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara Rabu 17 April 2019. “TPS yang dibuat karena perintah MK bahwa DPTb dalam jumlah pemilih melebihi jumlah maksimum pemilih per TPS maka diperbolehkan membuat TPS tambahan, nah TPS yang karena DPTb itu sebanyak total pemilih DPTb 800.219 , nah pemilih itu tersebar di 169.668TPS tetapi dari total 800.219 pemilih itu 660.300 pemilih sudah tersebar ke TPS yang sudah ada 169.038 TPS, sehinggayang belum tersebar ke TPS yang ada 139.919 pemilih membutuhkan 630 TPS," sambung pria kelahiran Surabaya itu. Meski hanya punya waktu singkat untuk menyiapkan logistik pemilu guna memenuhi penambahan TPS KPU berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan pemilu serentak 2019. (hupmas kpu ri Bil/foto: Ieam/ed diR)