Berita Terkini

KPU Bacakan Perolehan Kursi Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR RI dan DPD RI Pemilu Tahun 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Rabu (14/5).Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB ini dipimpin langsung Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi para Komisioner lain, yakni Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas dan Arief Budiman. Acara ini dihadiri pula oleh para saksi partai politik (Parpol) dan Saksi DPD peserta Pemilu 2014 serta para undangan dari lembaga terkait.Husni Kamil Manik dalam sambutannya mengatakan, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPR dan DPD yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tahap kesepuluh dari tahapan Pemilu dan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k dan huruf 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Jo. Pasal 200 ayat (5), pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal, Pasal 214 ayat (1), Pasal 215, dan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.“Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR dan DPD meliputi Model DD dan Model DD-1 DPR RI untuk 77 Daerah Pemilihan (Dapil) dan untuk Pemilu Anggota DPD meliputi Model DD dan Model DD-1 DPD untuk 33 Provinsi yang telah disampaikan kepada saksi partai politik dan saksi calon Anggota DPD,” jelas Husni.Ia melanjutkan, penghitungan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah Parpol yang memenuhi ambang batas 3,5% suara sah secara nasional di seluruh Dapil Anggota DPR.“Dalam menentukan perolehan kursi setiap Parpol di setiap daerah pemilihan (Dapil) Anggota DPR, terlebih dahulu ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) yang diperoleh dari hasil pembagian suara sah seluruh partai politik dengan alokasi kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon Anggota DPR yang dinyatakan sebagai terpilih adalah calon Anggota DPR yang memiliki suara terbanyak di daerah pemilihan tersebut. Sedangkan calon Anggota DPD yang dinyatakan sebagai terpilih adalah calon Anggota DPD yang memiliki suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di masing-masing Provinsi,” ungkap Husni.Nama-nama calon Anggota DPR terpilih akan disampaikan secara resmi kepada DPP Partai Politik dengan tembusan kepada masing-masing calon Anggota DPR, dan bagi calon Anggota DPD akan disampaikan kepada calon Anggota DPD terpilih yang bersangkutan. Nama-nama calon Anggota DPR dan DPD terpilih tersebut, akan diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden. (Hupmas KPU/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Kesigapan Pengamanan Dalam Penetapan Kursi

Jakarta, kpu.go.id- Kesigapan Kepolisian dari Kesatuan Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam apel rutin di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu pagi (14/5). IPTU Basumi sebagai komandan yang memimpin, memberikan pengarahan dalam kesigapan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan penetapan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRRI dan DPD hasil Pemilu legislatif 2014 kemarin, Jakarta Pusat (Rabu (14/5). (FOTO KPU/ieam. Teks/ieam/Hupmas)

KPU Libatkan Media dan Para Pakar Susun Konsep Debat Capres

Jakarta, kpu.go.id- Untuk menyusun konsep debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang menarik dan berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi dengan para “pakar debat” dan para pemimpin redaksi media di Jakarta, Selasa (13/5).Hadir dalam diskusi itu, Ketua dan para Komisioner KPU; pakar hukum tata negara, Prof. Saldi Isra; pegiat Pemilu, Ramlan Surbakti; pengamat politik, Fajroel Rahman dan Sidik Pramono, serta anggota Komisi penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad. Sedangkan dari media hadir para pemimpin redaksi dan wartawan senior.Konsep debat, menurut para pakar itu, haruslah dapat menunjukkan tema-tema substantif dari masing-masing calon, seperti bidang hukum, politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, debat juga harus dikemas dengan menarik dan memberikan porsi yang berimbang kepada media dalam durasi penyiarannya. KPU, menurut media, hendaknya tidak membuat aturan main yang terlalu kaku dan menutup ruang kreatif bagi media. Masukan mengenai konsep debat yang informatif, mengutamakan substantif namun menghibur, juga harus dapat menjangkau seluruh segmentasi masyarakat yag ada di dalam masyarakat.“Selain memberikan informasi yang optimal kepada masyarakat, KPU juga berharap debat capres dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli mendatang”, kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik. (ris/red. Foto KPU/dosen/Hupmas)

SE KPU Nomor 429/KPU/V/2014

Jakarta, kpu.go.id- Untuk memastikan tahapan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjalan dengan baik, sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menghasilkan daftar pemilih yang lebih berkualitas, KPU/KIP Provinsi diwajibkan melaksanakan fungsi pengendalian, supervisi dan monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di masing-masing wilayah kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :selengkapnya klik di sini

KPU Sampaikan Terima Kasih Pada Media

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh media massa, baik cetak, elektronik maupun online, yang telah berperan aktif membantu KPU dalam melakukan sosialisasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk  iklan layanan masyarakat. Saat ini, penyelenggaraan Pemilu 2014 telah memasuki tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan KPU kembali meminta bantuan dan kerja sama media massa untuk mensosialisasikannya dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang berdurasi enam puluh detik.Ucapan terima kasih selengkapnya dituangkan dalam Surat KPU Nomor 321/KPU/IV/2014 klik di sini

KPU Terbitkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahapan Pileg

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (12/5) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014. Selengkapnya Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 klik di sini

Populer

Belum ada data.