Berita Terkini

Berikut merupakan file manual pengisian menu kelola pencalonan dalam aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP)  klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Keplaa Daerah Tahun 2017 khususnya yang terkait dengan penetapan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, bersama ini disampaikan hal hal sebagai beikut: klik disini

Denpasar,kpu.go.id - Pendidikan Pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih menemui cukup banyak tantangan. Tantangannya diantara lain rendahnya kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.Hal tersebut tidak menghalangi KPU untuk terus melakukan usaha-usaha untuk melakukan pendidikan pemilih, salah satu cara yang ditempuh oleh KPU adalah dengan meluncurkan rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai kepemiluan bagi masyarakat.Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengungkapkan “Ada banyak pertanyaan, kenapa selama ini tidak ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita (KPU-red) ingin merumahkan orang pintar. Kita kumpulkan dalam satu wadah supaya dalam kegiatan pemilu kedepan, jauh lebih efektif,” ujarnya, Kamis (19/5)Hal tersebut diungkapkan Husni dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pilot Project Rumah Pintar Pemilu di Gedung KPU Provinsi Bali.Sebelum di KPU Provinsi Bali, terdapat 37 satuan kerja (satker) yang menjadi target pilot project rumah pintar pemilu, yakni 19 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/KotaDalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman KPU Provinsi Bali dengan stakeholder, diantaranya Univeristas Udayana, ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Pertuni dalam pemanfaatan rumah pintar pemilu sebagai program pendidikan pemilih.Selain penandatanganan dengan Univeristas dan Perguruan Tinggi, KPU Provinsi Bali juga menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombusman terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik.Acara rakor tersebut juga di hadiri oleh Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati, Ketua Komisi Informasi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua Ombusman Bali Umar Ibnu Al Khattab , Rektor Universitas Udayana, Rektor STP Nusa Dua Bali, Rektor ISI dan Ketua Pertuni (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sosialisasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada para pegawai di lingkungan Sekterariat Jenderal KPU RI, Selasa (17/5) di ruang sidang utama Gedung KPU LKHASN adalah dokumen penyampaian daftar kekayaan Aparatur  Sipil Negara (ASN)  yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.Lucky Firmandi Majanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan pelaporan harta kekayaan bagi ASN dilakukan sebagai salah satu perwujudan good governance, menuju tata kelola pemerintah yang baik. Lebih lanjut, Lucky menjelaskan bahwa laporan yang harus diisi oleh seluruh ASN ini (terkecuali yang telah melaporkan LHKPN) merupakan wujud pencegahan penyalahgunaan wewenang sehingga dari struktur pejabat tinggi Negara sampai ASN memiliki kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. “Kita semua harus bisa mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk pencegahan untuk  adanya korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Lucky. Sosialisasi ini menghadirkan, Kepala Bidang Pemantauan Evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sri Widyastuti sebagai narasumber. Tuty mengatakan berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), LHKASN ini tidak dilaporkan kepada KPK melainkan kepada pimpinan masing-masing lembaga. LHKASN wajib dilaporkan sejak adanya keputusan/surat edaran dari Pimpinan Lembaga tentang penetapan pejabat ASN yang wajib melaporakan LHKASN. Selain itu, Tuti bersama tim juga memberikan penjelasan tentang detail mekanisme pengisian LHKASN yang dapat diisi melalui situs http://siharka.menpan.go.id/ (ftq/red Foto KPU/dosen/hupmas)

Jakarta,kpu.go.id- Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-420/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: klik disini

Jakarta, kpu.go.id – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Achmadi melantik 4 (empat) pejabat struktural eselon III untuk mengisi jabatan sekretaris di KPU Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kamis (12/5).Pelantikan tersebut tersebut berlangsung di lantai IV kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Gedung Praja Gambir, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta. Keempat sekretaris yang dilantik antara lain:Ratna Yuniarti sebagai Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;M. Aminsyah sebagai Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Barat;Henny Yudhi Rachmi sebagai Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Timur; danKaryadi Setiawan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. (TEKS/ris/red. FOTO KPU DKI Jakarta)