Berita Terkini

Jakarta,kpu.go.id- Menyusuli Surat Kami Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dan telah dilaksanakannya penetapan jumlah minimal syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan untuk Pilkada 2017, disampaikan sebagai berikut: klik disiniLampiran klik disini

Samarinda, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada secara terus menerus harus mengikuti perkembangan dinamika saat ini, baik perkembangan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Selain itu, KPU juga harus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan workshop jurnal suara KPU, seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Workshop ini penting untuk menambah wawasan, kualitas, pengetahuan dan kemampuan personil Sekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut jurnalistik dan penulisan.Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Kaltim, Mohammad Taufik saat dalam kegiatan Workshop Jurnal Suara KPU, Selasa (24/5) di Aula Kantor KPU Provinsi Kaltim.Kegiatan workshop ini diikuti oleh pejabat dan staf KPU Provinsi Kaltim, serta KPU Kabupaten/Kota yang diwakili KPU Kota Balikpapan, KPU Kota Samarinda dan KPU Kutai Kartanegara. Hadir juga Perwakilan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kaltim sebagai narasumber."Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kualitas dalam memublikasikan kegiatan kelembagaan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai positif dan memajukan lembaga, sehingga masyarakat atau publik bisa mengetahui apa saja yang telah KPU lakukan. Sebaik apapun yang pernah kita kerjakan, kalau masyarakat atau publik tidak tahu, maka kita akan dianggap belum berbuat apa-apa," tutur Taufik.Sementara itu, narasumber dari Sekretariat Jenderal KPU RI yang diwakili Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, Robby Leo Agust mengungkapkan keberadaan Jurnal Suara KPU ini untuk membangun dan mewujudkan reputasi KPU sebagai lembaga yang berkomitmen penuh terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi."Jurnal suara KPU ini menjadi penting sebagai bahan publikasi dan sosialisasi, serta wadah penyampaian informasi publik, untuk kegiatan pemilu, pilkada, dan kelembagaan KPU. Masyarakat harus mengetahui proses demokrasi yang dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara pemilu, hal ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik," papar Robby.Robby menambahkan, masyarakat juga harus mendapatkan edukasi demokrasi yang benar dan akurat, sehingga masyarakat bisa responsif dalam berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Penyusunan jurnal ini juga dapat merangsang pendokumentasian tahapan pemilu dan pilkada, sehingga seluruh dokumentasi harus dikuasai.Pemberitaan dalam jurnal ini tidak hanya kegiatan seremonial semata, tetapi juga bisa berisi testimoni, statement, dan informasi penting lainnya, baik oleh Komisioner KPU, maupun tokoh atau pengamat politik dari luar KPU. Pemberitaan jurnal ini juga harus diunggah ke website KPU, dan share ke media sosial, sehingga masyarakat yang lebih luas bisa membacanya. (arf/red. FOTO KPU/arf/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Selasa (24/5) kembali mengadakan seminar kesehatan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU. Seminar Kesehatan yang bertemakan “Ayo Bergerak” ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Lucky Firnandy Majanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menyambut baik pelaksanaan seminar kesehatan ini. Lucky mengatakan seminar ini dilaksankan sebagai salah satu upaya untuk memelihara kesehatan karyawan/karyawati di KPU agar  tetap sehat dan bugar. “Kondisi sehat dan bugar merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi agar kinerja sehai-hari dapat terus dipertahankan dalam kondisi yang prima,” ujar Lucky. Untuk mencapai kondisi sehat dan bugar, Lucky berpesan kepada seluruh pegawai KPU agar menerapkan gaya hidup yang sehat sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Penyakit yang perlu diwaspadai bukan hanya yang dapat mengancam keselamatan jiwa tapi juga penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup dan kinerja. Seminar kesehatan kali ini menghadirkan dr. Nanang Tri Wahyudi, Sp.KO dan dr. Rudy Hidayat, Sp.PD-KR sebagai narasumber. Keduanya adalah dokter spesialis dalam berbagai macam masalah persendian. Dalam paparannya, kedua narasumber membahas secara jelas terkait permsalahan persendian yang sering dialami oleh para pekerja serta memberikan kiat-kiat dalam mengantisipasi masalah persendian. Selain mendapat materi dari para narasumber, para peserta seminar juga mendapat fasilitas pemeriksaan dan konsultasi kesahatan gratis. Pemeriksaan dan konsultasi yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol tubuh, kadar lemak dalam tubuh serta kesehatan kulit wajah. (ftq/red FOTO KPU/Dosen/Hupmas)   

Jakarta,kpu.go.id- Menyusuli Surat Nomor 570/SJ/V/2016 perihal Revisi Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggara Pilkada Tahun 2017, bersama ini disampikan hal-hal sebagai berikut:klik disini

Denpasar, kpu.go.id- Kehadiran rumah pintar pemilu harus memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana proses pemilu dan demokrasi di Indonesia, karena rumah pintar pemilu dan merupakan bagian yang terpisahkan dari pendidikan pemilih, Jumat, (20/5). “Peserta yang hadir semoga dapat memahami esensi kehadiran rumah pintar pemilu yang konsep besarnya adalah entitas dari pendidikan pemilih,”tutur Komisioner KPU Sigit Pamungkas. Hal tersebut disampaikan Sigit dalam acara rapat koordinasi pilot project rumah pintar pemilu yang digelar di Bali. Kegiatan yang diikuti oleh 19 Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota pilot project, berlangsung pada 19-21 Mei 2016. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU Ida Budhiati menjelaskan bahwasanya konsep rumah pintar berawal dari tugas, wewenang dan kewajiban bagi KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. “Menurut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, KPU diberikan tugas wewenang dan kewajiban untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih,” jelasnya. Ida menambahkan, dalam pelaksanaan tugas, wewenang kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari waktu ke waktu KPU membangun rumah pintar pemilu sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. “Memperhatikan kinerja penyelenggara (KPU-red) dari waktu ke waktu untuk memberikan pelayanan informasi dan edukasi dilanjutkan dengan pendidikan pemilih diwujudkan dengan rumah pintar pemilu,”tutupnya. (ajg/red.FOTO KPU/dosen/Humas)

Jakarta, kpu.go.id – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 108, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar upacara  Jumat (20/5) di Lapangan Utama Gedung KPU. Pelaksanaan upacara tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B-420/M.Sesneg/Set/TU.00.04/205/2016 tangggal 13 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016. Dengan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter”, Lucky Firnandy Majanto, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Jenderal KPU RI, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menghimbau agar perilaku kerja pegawai KPU harus mampu menunjukan dan mengangkat marwah KPU sebagai lembaga yang independen, tidak memihak, transparan, akuntabel, cepat dan tepat dalam menyampaikan informasi. Lucky juga berpesan bahwa dalam mengisi kebangkitan nasional, kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal yang sekedar perkembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif. “Kini saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan penuh inisiatif, bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini,” Ujar Lucky mengingatkan. Upacara peringatan Hari Kebangkita Nasional ini juga dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 566/SJ/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. (ftq/red FOTO KPU/arf/Hupmas)