Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Helmi Manik, menyampaikan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merupakan garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, Selasa (16/12). “Humas adalah garda terdepan dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi kepemiluan bagi masyarakat luas,” tutur Helmi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Bakohumas KPU RI. Oleh karena itu, menurutnya, KPU harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bekerjasama menyebarluaskan informasi tersebut, karena masyarakat masih  ingin menerima informasi lebih lanjut mengenai kepemiluan. “Untuk itu, Humas KPU perlu melakukan koordinasi dengan pihak manapun, guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama dan dukungan masyarakat. Lembaga negara, perguruan tinggi misalnya, bisa kita ajak kerjasama. Untuk mendapat kepercayaan, membangun citra itu boleh,”  kata Helmi. Subagyo, tenaga ahli Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, menjelaskan, saat ini arus informasi sangat melimpah, dan hal itu menyebabkan anomali di tengah-tengah masyarakat. “Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media, jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat membingungkan masyrakat,” ujar dia. Mencegah hal tersebut, humas perlu melakukan intervensi arus informasi, menurut Subagyo hal itu dapat dilakukan dengan menyusun agenda kebijakan seraya memperkuat kelembagaan humas itu sendiri. “Intervensi humas dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi menyusun informasi olahan, membuat agenda kebijakan dan penguatan lembaga humas untuk memberi pencerahan dan titik terang terhadap suatu persoalan,” terangnya. Lebih lanjut Ia berpendapat, Humas KPU harus menjadi pangkalan informasi yang menguraikan simpul-simpul informasi menjadi suatu kesatuan informasi yang bersumber dari satu kanal. “Humas KPU harus menjadi pangkalan informasi, sehingga simpul-simpul informasi dapat mengalir menuju satu kanal yang terpusat. One vision, one identity, one goal and competence berjejaring antar tingkatan,” lanjut dia. Helmi menambahkan untuk membentuk Bakohumas tidak diperlukan struktur yang rumit. “Pembentukan Bakohumas hanya perlu payung hukum dari instansi. Sesuaikan struktur sesuai kebutuhan antara pusat dan daerah. Sangat sederhana, yang diperlukan adalah payung hukum dan komitmen untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” tambah Helmi. Pembentukan Bakohumas diharapkan dapat membangun legitimasi Humas KPU yang mampu melakukan koordinasi, diseminasi program prioritas, menyusun agenda kebijakan dan penguatan networking antar lembaga. (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- “Performance, komunikasi dan integritas merupakan resep dalam membangun kepercayaan publik.” CEO, Pemilik dan Pendiri PowerPR, lembaga komunikasi stategis bidang PR (Public Relations), Christovita Wiloto menyampaikan hal tersebut dihadapan Ketua dan Anggota dari 29 KPU Provinsi diseluruh Indonesia dalam forum pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/12).Menurutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi, diperlukan setidaknya performance yang baik dalam pelaksanaan tugas, komunikasi yang baik kepada tiap stakeholders institusi, dan integritas dari tiap fungsionaris dalam suatu institusi.Dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penulis buku 'The Power Of Public Relations' (2006) itu berpendapat bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang kompleks, dan KPU telah berhasil menggelar agenda besar tersebut dengan baik dan aman. Ia memberi apresiasi atas capaian itu.“Pemilu di Indonesia merupakan pagelaran yang kompleks. Setiap 5 tahun sekali akan ada dinamika politik yang sangat besar, yang membuat lebih kompleks adalah para konglomerat Indonesia terjun ke dunia politik. Mereka memiliki bank dan media massa. Bayangkan berapa banyak kepentingan yang muncul? Untuk itu saya memberi jempol kepada KPU atas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 yang berhasil,” puji Wiloto.Atas kompleksnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, ia mengatakan, KPU perlu menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Menurutnya, KPU harus melakukan pemberitaan atas semua proses dan kegiatan yang dilakukan terkait pelaksanaan pemilu.“KPU pasti masuk wilayah konflik, itu pasti. KPU pasti diserang dengan atau tanpa prestasi. Kuncinya kita harus menjadi bagian untuk menjaga kepercayaan publik. KPU harus memberitakan semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pemilu, dari tahapan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Sosialisasi itu wajib. Arus ini perlu kita jaga untuk meningkatkan deposit kepercayaan masyarakat,” tuturnya.Mengenai proses komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, menurut Wiloto, KPU perlu memanfaatkan berbagai kanal informasi untuk menjangkau masyarakat dengan segmentasi khusus.“KPU perlu memakai kanal informasi sebanyak mungkin, untuk menjangkau semua segmen masyarakat, tidak ada salahnya menggukanan kanal non formal karena stakeholder KPU tidak hanya mengangses kanal-kanal informasi formal,” lanjut dia.Lebih lanjut, lulusan Magister Manajemen Asian Institute of Management, Manila itu menerangkan, setiap fungsionaris KPU perlu menjaga integritas penyelenggara pemilu karena masyarakat melakukan penilaian kinerja melalui apa yang mereka lihat. “Kepercayaan publik muncul atas apa yang mereka lihat, untuk itu KPU perlu menjaga integritas tiap-tiap penyelenggara pemilu. Jika kepercayaan masyarakat mencapai fase yang lebih tinggi, masyarakat akan melakukan seleksi alami terhadap pemberitaan media yang tidak benar,” tutupnya. (ris/red FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rapat koordinasi (rakor) pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyebutkan bahwa bagian humas merupakan salah satu jembatan penting yang menghubungkan lembaga dengan masyarakat, Senin, (15/12).“Humas ini merupakan salah satu jembatan yang penting untuk menghubungkan KPU dengan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, tidak boleh lepas dari dinamika yang ada di masyarakat,” sebut Husni.Melalui forum yang dilaksanakan di gedung KPU RI tersebut, Husni menegaskan KPU tidak boleh bersikap pasif dan diam di ruang hampa tanpa bersentuhan dengan pihak lain.“Penyelenggara pemilu tidak boleh hidup di dunia hampa yang tidak bersentuhan dengan siapapun. KPU perlu inklusif, merangkul semua stakeholder penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk membentuk sistem kehumasan yang baik. “Tidak ada kata terlambat untuk memulai, walaupun kita telah melewati agenda besar (Pemilu) tahun 2014, kita harus siap dengan agenda selanjutnya, 204 pilkada (Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati) serentak pada Tahun 2015,” tutur dia. Karena belum memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pilkada serentak, ia berharap humas KPU bisa memainkan perannya untuk menjaga arus informasi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah.“Kita belum memiliki pengalaman menyelenggarakan pilkada secara serentak, peran humas sangat penting untuk menjaga arus informasi antara pusat dengan daerah, jika terjadi kesalahan di salah satu kabupaten, KPU provinsi dan KPU pusat bisa juga terkena dampaknya,” lanjut dia.Dalam rakor yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota dari 29 KPU Provinsi seluruh Indonesia itu, Husni juga menyampaikan, setiap penyelenggara pemilu merupakan humas KPU, baik dan buruk kegiatan humas tersebut tercermin dari pelaksanakan fungsi dan tugas kedinasan.“Kita bisa menjadi agen kehumasan yang baik ataupun tidak baik, perilaku kita menjadi cerminan bagaimana kita berperilaku pada saat pelaksanaan tugas. Kehumasan yang tidak baik akan mengurangi deposit kepercayaan yang diberikan publik kepada kita (KPU),” tandasnya.Rakor tersebut diharapkan dapat membentuk sistem bakohumas KPU yang proaktif dan kompeten dalam menciptakan informasi kepemiluan sebagai rujukan utama masyarakat. “Bakohumas KPU harus menjadi alarm yang terus-menerus memproduksi info yang baik, banyak hal sisi positif yang perlu kita sampaikan epada masyarakat, jika kita tidak menyampaikan, publik tidak akan tahu mengenai capaian yang telah kita lakukan. Ini satu tantangan yang perlu kita selesaikan dengan mengelola sistem kehumasan yang baik. (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait pengadaan mesin absensi handkey sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: 1683/SJ/X/2014, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:  (dd)Surat Edaran Nomor : 2264/SJ/XII/2014 perihal Pengadaan Mesin Absensi Handkey klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhitungkan, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak paling memungkinkan digelar pada Desember 2015. Hal tersebut turut memperhitungkan kemungkinan konsekuensi hukum dan lamanya proses pengadaan logistik."Setelah kami hitung lagi dengan teliti, yang paling cepat dan memungkinkan itu pemungutan suara pilkada secara serentak di 16 Desember 2015, itu untuk putaran pertamanya," ujar kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2014) sore.Ia mengatakan, KPU memperhitungkan adanya kemungkinan gugatan terhadap proses pencalonan. Padahal, kata dia, KPU tidak boleh mengabaikan gugatan yang dilayangkan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) itu. “Misalnya nanti PTUN memenangkan perkara gugatan tersebut kan kami tidak jalan terus prosesnya," jelas Hadar.Selain proses penyelesaian sengketa TUN, kata dia, KPU juga memperhitungkan proses produksi dan distribusi logistik hingga ke kabupaten/kota penyelenggara pilkada. Hadar menyebutkan, dalam draf Peraturan KPU terkait Tahapan dan Jadwal Pilkada serentak ditentukan masa produksi dan distribusi logistik selama 18 hari."Belum lagi kami harus mempertimbangkan daerah-daerah yang tidak dapat memproduksi sendiri logistik pilkadanya, misalnya daerah di wilayah timur Indonesia harus memproduksi logistik di Pulau Jawa, itu harus diperhitungkan lama distribusinya," tambahnya.Komisioner KPU Ida Budhiati menjelaskan, waktu penyelesaian sengketa di TUN cukup panjang. Sengketa tersebut bahkan dapat berjalan hingga lebih dari dua bulan. "Sengketa TUN itu memerlukan waktu 64 hari, dua bulan lebih.  Dan yang bisa disengketakan terkait TUN itu adalah semua hasil keputusan yang dikeluarkan KPU," jelas Ida.Hal yang paling memungkinkan untuk disengketakan oleh calon peserta pilkada, tambahnya, adalah mengenai keputusan hasil pencalonan, mengingat proses pencalonan kepala daerah cukup panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyaringan dari bakal calon menjadi calon kepala daerah harus melalui proses uji publik."Misalnya, SK penetapan calon kepala daerah yang sudah disahkan KPU diajukan sebagai sengketa TUN dan ternyata dinyatakan oleh pengadilan bahwa ada calon yang tidak memenuhi syarat. Itu yang harus diperhatikan karena kalau KPU tetap melanjutkan tahapannya dengan calon kepala daerah yang menurut PTUN tidak memenuhi syarat itu, maka akan ada pihak yang dirugikan," ujarnya. (dey/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Ruang Rapat lantai I Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Kamis (11/12). Dalam kunjungan itu, ICW menyerahkan sejumlah laporan hasil monitoring yang mereka lakukan terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.Ketua KPU Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Sigit Pamungkas menyambut baik laporan yang disampaikan ICW tersebut. “Laporan yang diserahkan ICW ini sangat membantu KPU untuk membuat catatan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan monitoring penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilpres 2014, dimana KPU sedang membuat finalisasi juga terhadap laporan yang ada,” ujar Husni.“Sepintas, laporan secara umum hasil audit hampir sama dengan laporan yang disampaikan teman-teman (ICW) ini. Ada yang berbeda mungkin pada bagian yang kegiatannya dilakukan secara mandiri oleh ICW melalui investigasi. Dan apa yang menjadi hasil monitoring kita ini telah dibantu oleh jasa auditor, jadi tidak dilakukan sendiri oleh KPU. Sehingga kita berharap hasilnya lebih optimal,” lanjut Husni.Ia menambahkan, KPU sudah sejak awal menyampaikan kepada penyelenggaraan jasa audit bahwa mereka harus bekerja secara profesional. “Kami (KPU) tidak mendikte mereka, tapi mereka bekerja secara mandiri. Kami juga mengingatkan mereka tidak boleh melakukan keberpihakan terhadap salah satu atau kedua-duanya dari masing-masing pasangan calon. Itu sudah dilakukan dan hasilnya sudah kami terima,” papar Ketua KPU.Sementara itu, Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menerangkan berapa hasil temuan lembaganya terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilpres 2014. Ia juga mengungkapkan adanya kecenderungan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melanggar batas spot iklan.“Catatan-catatan penting yang menjadi rekomendasi kita, iklan kampanye ini seharusnya menjadi domain penyelenggara. Tahapan waktu dan durasi iklan ini sendiri kami ingin bisa ditentukan dan ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu,” ujar Abdullah.Ia juga menyinggung soal sanksi iklan kampanye, yang tidak berada di KPU atau Bawaslu melainkan pada komisi penyiaran. “Dan sanksinya lebih banyak pada subyek media penyiarnya. Tidak ada klausul sanksi yang bisa dikenakan kepada peserta pemilunya. Ini mungkin salah satu poin perubahan dalam undang-undang pilpres ke depan. Harapannya agar pengaturan soal iklan media, dari sisi jadwal dan tahapan tadi, menjadi bagian dari kewenangan KPU,” papar Abdullah.Menanggapi laporan ICW itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan bahwa riset yang telah dilakukan ICW ini sangat bagus. Ia berharap hal itu bisa menginspirasi pihak-pihak lain di daerah untuk memonitor atau melakukan review kembali laporan pilpres dan pileg di tingkat lokal. “Jadi ini nanti bisa dikomunikasikan dengan elemen-elemen civil soceity yang lain,” kata Sigit. (bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)