Berita Terkini

Kehadiran DKPP Pastikan Penyelenggara Pemilu Bertugas Penuh Etika

Jakarta, kpu.go.id- Dalam acara "Outlook 2015; Refleksi dan Proyeksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun 2015", Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyampaikan, kontribusi DKPP sangat besar untuk memastikan penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi norma dan etika, Kamis, (18/12). “Saya kira sangat besar kehadiran DKPP untuk memastikan penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi norma dan etika. Hal ini memberi kekuatan dalam terwujudnya pemilu yang berintegritas” ujar Husni.Bertempat di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Pejompongan, Jakarta, Husni menyampaikan bahwa etika merupakan nilai-nilai keluhuran, dan setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengukur kadar etis masing-masing pribadi.“Etika merupakan suatu nilai tinggi yang setiap orang mempunyai cara sendiri, yang belum tentu orang lain menyatakan prilaku seseorang itu sesuai,” tuturnya.Untuk itu, dihadapan para panelis dan peserta outlook, Husni memberi pandangan kepada DKPP untuk menciptakan standar pengambilan keputusan bagi para pemeriksa baik di pusat ataupun di daerah. “Kita sangat berharap ada standar dari DKPP dalam proses pengambilan keputusan bagi pemeriksa pusat dan daerah,” tutur dia.Lebih lanjut Husni mengungkapkan, perilaku jajaran KPU dewasa ini makin baik dan tertata. Meskipun ada penyelenggara pemilu yang masih membutuhkan pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.“Poin penting yang saya perlu sampaikan bahwa secara keseluruhan perilaku jajaran KPU makin hari makin tertata, walaupun tak bisa dihindari, ternyata masih ada perilaku bekerja atas dasar pengawasan,” lanjut Husni.Ia selalu mengingatkan seluruh jajaran KPU untuk tetap menjunjung tinggi azas kemandirian dan menjalankan semua tahapan pemilu sesuai peraturan yang berlaku. “Saya berulang kali sampaikan kepada jajaran KPU untuk menjalankan semua tahapan pemilu dengan suatu kemandirian yang teguh, menurut tata aturan yang berlaku, mau ada DKPP atau tidak, ada Bawaslu atau tidak,” sambungnya.Azas kemandirian dan kejujuran tersebut penting untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan bebas dari kepentingan manapun. “Nilai-nilai itu sangat penting, agar azas kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu tetap terjaga, sehingga kehadiran pihak manapun tidak akan merubah hasil pemilu,” tutupnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Wapres Bersyukur Pilkada 2015 Dilaksanakan Serentak

Jakarta, kpu.go.id- Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mengatakan perlunya digelar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Hal itu disampaikan Wapres saat memberi sambutan di hadapan 3200 peserta Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia, di Ecovention Park, Ancol, Rabu (17/12).“Terdapat sekitar 540 pemilu dalam lima tahun. Artinya pemilu di Indonesia itu tiap tiga hari ada. Sehingga pohon-pohon itu capai dipaku tanda gambar calon,” kata Wapres diimbuhi kalimat canda.Karena itu, ia bersyukur apabila tahun depan (2015) Pilkada dilaksanakan secara serentak. “Sehingga isu pilkada tidak menjadi isu nasional tapi menjadi isu lokal, pemilunya menjadi bersamaan. Itu harapan kami sehingga Anda semua (KPU) dapat mengawasi dengan baik dan juga dapat melaksanakannya dengan cara seksama sebaik-baiknya,” kata Jusuf Kalla.Pemilu ElektronikMenyinggung penggunaan teknologi dalam pemilu, Jusuf Kalla mengatakan hal itu tinggal menunggu waktu. “Seiring dengan perkembangan, pemilu elektronik tentu menjadi kajian dan pasti pada suatu saat nanti akan digunakan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Walaupun di Indonesia, memang tidak mudah memberikan trust kepada masyarakat mengenai sesuatu yang tidak mereka pahami,” ujarnya. (bow/red.)

Wapres: Pemilu di Indonesia Membanggakan

Jakarta, kpu.go.id- Dibandingkan negara-negara lain di Asia, pemilu di Indonesia dapat disebut sangat membanggakan. Pernyataan itu diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia, di Ecovention Park, Ancol, Rabu (17/12).“Pemilu kali ini tidak mempunyai gejolak yang besar, tidak ada korban jiwa karena konflik Pemilu, yang ada hanya konflik bicara di media atau dimanapun, tapi tidak ada konflik fisik. Itu berbeda dengan banyak negara lain di Asia ini, yang selalu identik dengan pemilu dengan korban fisik yang banyak,” ungkapnya.Meski demikian, ia mengatakan, pemilu di Indonesia adalah salah satu pemilu yang paling rumit di dunia. “Pemilihan langsung, saya kira kitalah (Indonesia) yang paling banyak dalam sehari. Di Cina sebagai negara dengan penduduk terbesar, pasti tidak ada pemilu seperti ini. Di India pemilunya 15 hari berlangsung. Tidak tiap hari, pakai ekeltronik, jadi lebih mudah menghitungnya. Di Amerika, walaupun penduduknya sedikit lebih banyak dari kita tapi peserta pemilunya di bawah 50 %,” ujarnya.Selain itu, lanjutnya, pemilu di Indonesia adalah pemilu paling complicated.  “Ada 12 partai politik. Setiap partai setidak-tidaknya memunyai delapan atau sembilan calon legislatif. Dikali tiga untuk level DPR RI, DPRD I dan II, berarti sudah 300 faktor. Ditambah lagi DPD. Jadi sedikitnya ada hampir 400 faktor yang mesti dihitung dan disatukan. Suatu adminstrasi yang begitu rumit dan semua dilaksanakan secara manual di TPS dan seterusnya. I tu merupakan kerja yang luar biasa yang Anda tangani. Saya menghargai Anda semua dapat menghitung pemilu yang begitu rumit tersebut,” kata pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 tersebut.Ia juga mengatakan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 merupakan suatu kebanggaan. "tulah tentu yang memberi kita semua kebanggaan dan Anda boleh berdiri dengan membusungkan dada bahwa telah melaksanakan pemilu dengan baik,” ungkap Jusuf Kalla kepada 3200 peserta Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia di Ancol, Jakarta.“Ada kritikan, ada sanggahan, itu biasa dalam demokrasi seperti ini. Tapi secara umum, kalau tadi Ketua KPU memberi penghargaan kepada Bung Hatta, tentu saja di sini sekiranya ada Piala, saya mau memberikan  kepada Ketua KPU yang telah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya,” ujar Wakil Presiden RI diiringi gemuruh tepuk tangan hadirin. (bow/red.)

KPU Berikan Penghargaan “Lifetime Achievement” kepada Mohammad Hatta dan B.J. Habibie

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penghargaan “lifetime achievement” kepada Drs. Mohammad Hatta dan Prof. Ing. B.J. Habibie, dalam Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia, Rabu (17/12), di Econvention Park, Ancol, Jakarta.Drs Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama, telah mengeluarkan kebijakan berupa Maklumat X. “Dengan Maklumat X itu, Bapak Mohammad Hatta telah mendudukan fondasi demokrasi di Indonesia. Atas momentum itu, kami (penyelenggara Pemilu 2014) sangat menghargai jasa beliau,” ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik. “Kami juga memberikan penghargaan kepada Presiden RI yang ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie. Beliau telah berjasa untuk memastikan adanya percepatan Pemilu 1999, yang telah menjadi resolusi bagi bangsa kita untuk tetap bertahan sebagai bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjut Husni.Dalam acara yang dihadiri 521 satuan kerja (Satker) KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3200 tersebut, KPU juga memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi tahun 2014. Penghargaan ini meliputi enam kategori, yakni kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, pemilu akses, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, daftar pemilih berkualitas, dan transformasi pemilu.“Atas dedikasi jajaran KPU dan stakeholders lainya, maka KPU melakukan penilaian dan pemberian penghargan kepada mereka yang telah memberikan upaya lebih dibandingkan pihak lain yang berkontribusi,” kata Ketua KPU dalam sambutan awalnya.Penghargaan juga diberikan kepada mereka yang meninggal dalam proses menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Sampai hari ini, kami mencatat ada 157 orang yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalamPemilu 2014,” kata Husni dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla.Menyadari keberhasilan Pemilu 2014, yang tak tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi multi pihak, KPU pun memberikan penghargaan kepada orang per orang dan lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang telah memberikan kontribusi dalam Pemilu 2014. Keterangan: Ketua dan Komisioner beserta Sekjen KPU berfoto bersama dengan para nominator dan pemenang penghargaan KPU Award.(bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Rakornas KPU se-Indonesia Sempurnakan Sistem Pemilu Mendatang

Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim mengutarakan, Rapat Koordinasi Nasional KPU seluruh Indonesia (selindo) yang digelar hari ini (Rabu, 17/12) di Ecovention, Ancol, jakarta untuk menjaring persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan umum (pemilu), menyempunakan sistem Pemilu Tahun 2019 dan pemilu di masa mendatang.“Maksud dari rakornas ini untuk menjaring permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu, sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan sistem Pemilu Tahun 2019 serta pelaksanaan pemilu masa datang,” tutur Arif.Selain untuk menghimpun rekomendasi terkait perbaikan sistem pemilu, acara akbar tersebut dimanfaatkan pula untuk memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota berprestasi.“KPU juga akan memberikan penghargaan kepada KPU daerah atas prestasi yang ditorehkan selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. Kategori penghargaan itu mengenai kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, transparansi informasi pemilu, daftar pemilih berkualitas, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, pemilu akses, individu/lembaga berdedikasi menyukseskan pemilu, dan life time achievement for indonesian democracy,” tambahnya.Arif menyampaikan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 521 satuan kerja (Satker) KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 3200 peserta rakornas. Untuk itu ia mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara tersebut.“Yang menghadiri acara ini sebanyak 521 satker, yang terdiri dari 3200 peserta. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas parisipasi dan terselenggaranya acara ini,” ujar Arif. (ris/red. FOTO KPU/Hupmas)

Ketua KPU RI: Kita Tidak Boleh Berpuas Diri Atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, dalam Rapat Koordinasi Nasional KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengingatkan seluruh peserta rakornas untuk tidak berpuas diri atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang lalu, Rabu, (17/12).“Kita (KPU) tidak boleh berpuas diri atas pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lalu. Upaya berkesinambungan perlu kita lakukan untuk memperbaiki sistem pemilu,” pesan Husni.Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk membuat strategi yang lebih handal guna menghadapi pemilu yang lebih kompleks.“Tahun 2019, MK (Mahkamah Konstitusi) telah memutuskan pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan serentak, untuk itu kita butuh strategi yang lebih handal untuk menghadapi pemilu yang lebih kompleks,” lanjut Husni.Husni menambahkan, transparansi dan kemudahan akses informasi yang disediakan oleh KPU pada penyelenggaraan pemilu yang lalu, telah membawa KPU kepada level yang lebih tinggi. Sehingga seluruh jajaran KPU perlu meningkatkan ketelitian dalam penyajian informasi kepemiluan.“Besarnya akses informasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu telah menuntut kita untuk meningkatkan ketelitian dan pertanggungjawaban yang makin hari makin kuat,” tandasnya.Salah satu tahapan pemilu yang perlu ditingkatkan, lanjut Husni, adalah pemutakhiran data pemilih. Menurutnya tahapan itu masih minim respon dari masyarakat.“Salah satu tahapan pemilu yang minim respon adalah pemutakhiran data pemilih yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Situasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat masih butuh pendidikan politik secara berkesinambungan baik menjelang pemilu atau pada masa persiapan pelaksanaan pemilu,” ujarnya. (ris/red. FOTO KPU/Hupmas)

Populer

Belum ada data.