Berita KPU Daerah

Korupsi Bukan Karena Biaya Pilkada

Kota Mungkid, kpu.go.id - Mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat juga menolak anggapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebagai biang dari maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Menurut dia ongkos pilkada yang terlalu tinggi dikarenakan calon menganggap demokrasi tidak sebagai istrumen atau nilai.“Karena bagaimanapun juga Demokrasi  harusnya dilihat dari dua sisi, yakni sebagai nilai dan instrumen. Keduanya harus ditempatkan pada posisi yang tepat,” kata Nur Hidayat saat menjadi pembicara Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Magelang di Hotel Grand Artos, Selasa (17/4/2018).Nur Hidayat pun tidak sepakat apabila penyelenggara disalahkan dengan lahirnya kepala daerah yang korup. Sebab KPU dan jajaran hanyalahinstrumen atau mesin yang bekerja tidak dapat melebihi kapasitas tugasnya. “Politisi atau kontestan pemilihan yang seharusnya mulai memperbaiki kualitasnya terutama dari sisi etika berpolitik dan itikad  baik membangun bangsa Indonesia kedepan yang lebih baik,” tambah Nur Hidayat.Dalam paparan yang lain Pria yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut menilai posisi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbatas membuat lembaga ini kurang mendapat peran yang signifikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Perlu ada upaya untuk memperluas peran para wakil daerah dalam kancah politik nasional. “Eksistensi fungsi DPD perlu lebih dikembangkan lagi, sehingga tidak terjebak dalam posisi kewenangan yang terbatas,” kata dia.Menurut dia lemahnya kewenangan DPD dikarenakan secara struktural kelembagaan yang tidak berpihak kepada lembaga ini. (iik/medcenter-kpukabmagelang/ed diR)

Jelang PSB KPU Dharmasraya Rakor Bersama Stakeholder

Pulau Punjung, kpu.go.id - Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 115/PP.08-SD-06/KPU/II/2018, KPU Kabupaten Dharmasraya siap melaksanakan Pagelaran Seni Budaya (PSB) dengan menampilkan pentas seni budaya seperti Randai, Reog, Kuda Lumping, Operet dan Tarian Minang. Selain kesenian daerah juga akan dilaksanakan Lomba Karikatur dan Photo Booth selama acara berlangsung.Empat hari menjelang pelaksanaan kegiatan PSB 21 April 2018, KPU Kabupaten Dharmasraya Selasa (17/4/2018) melaksanakan rapat koordinasi persiapan dengan stakeholder. Rapat persiapan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya dan dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Wakapolres Dharmasraya, Pabung Dandim 0310 SSD, Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pengurus Partai Politik yang terdiri dari Partai NasDem, Gerindra, Golkar, Garuda dan PDI Perjuangan.Dalam raker ini ditetapkan beberapa hal, diantaranya bahwa jumlah undangan atau peserta kegiatan sebanyak 800 orang. Seluruh peserta Rapat Koordinasi bersedia mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (ars/ed diR)

DPT Kotamobagu 85.800 Pemilih

Kotamobagu, kpu.go.id - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Kotamobagu 2018 ditetapkan 85.800 Pemilih, Selasa (17/04/18) malam. Rapat yang digelar pukul 10.30 hingga 22.00 WITA juga dalam prosesnya masih menindaklanjuti rekomendasi nama-nama pemilih yang disodorkan panwas maupun tim paslon.Jumlah DPT Pilwako Kotamobagu 2018 sendiri lebih sedikit dibanding jumlah pemilih di Kotamobagu pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Utara 2015 (86.808 pemilih) maupun Pilwako Kotamobagu 2013 (86.904 Pemilih).Menurut Komisioner KPU Kota Kotamobagu bidang Data Pemilih Asep Sabar, jumlah DPT yang ada merupakan hasil penyusunan daftar pemilih yang diolah sejak diserahkan KPU RI dan dilakukan pencoklitan. “Bahkan sebelum pleno DPS dan DPSHP, kami sudah memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan tanggapan maupun masukan. Dan DPS dipampang di tempat-tempat umum,” ujar Asep Rabu (18/4/2018).Menurut dia tanggapan maupun masukan masyarakat terkait pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi belum terdaftar, pemilih dibawah umur 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum kawin atau menikah, pensiunan TNI/Polri atau pemilih yang berubah status, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, pemilih terdaftar lebih dari satu kali dan pemilih terdaftar tetapi sudah TMS sebagai Pemilih tidak juga membuat banyak perubahan DPT yang ditetapkan.“Yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan kami juga sempat mengundang aparat desa/kelurahan, tim paslon, serta panwas untuk sama-sama mencermati kembali DPS, sebelum ditetapkan menjadi DPT,” kata Asep.Asep membeberkan bahwa saat Pleno Rekapitulasi DPS-HP ke DPT yang dihadiri Kadis dan Sekretaris Disdukcapil beserta operator SIAK kemarin, terungkap masih ada pemilih yang sudah memasuki usia pilih hingga kini belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Juga ada fakta, orang meninggal muncul di DPS. Begitu juga pemilih ganda dan sudah dibersihkan, muncul kembali di DPS.Karena itu, Asep berharap ada sosialisasi dari tim paslon atau masyarakat untuk meng-cek langsung data pemilih. “Silakan lapor ke PPS bila memang masih ada yang belum terdaftar, kami akan akomodir di daftar pemilih tambahan,” tutup Asep. (kpu kotamobagu/ed diR)DPT PEMILIHAN KOTA KOTAMOBAGUPERIODE 2010-20181. Pilgub 2010 -> 82.531 Pemilih2. Pilwako 2013 -> 86.904 Pemilih3. Pileg 2014 -> 90.658 Pemilih4. Pilpres 2014 -> 89.389 Pemilih5. Pilgub 2015 -> 86.808 Pemilih6. Pilwako 2018 -> 85.800 PemilihSumber: KPU KK, 2018

SMAN I Lutim Juara Debat Pemilu Tingkat Kabupaten

Malili, kpu.go.id - SMA Negeri 1 Luwu Timur keluar sebagai juara pertama lomba debat pemilu tingkat SMA/sederajat se-Kabupaten Luwu Timur 2018. Sekolah yang berada di Jalan Montolalu Malili Sulawesi Selatan ini menyisihkan empat peserta lain, SMA Negeri 2 Luwu Timur (juara 2), SMA Negeri 8 Luwu Timur (Juara 3), SMA Negeri 12 Luwu Timur serta SMA Negeri 7 Luwu Timur.Sebelumnya lima sekolah telah melalui tahap seleksi penulisan dan pemaparan naskah esai. Bertindak sebagai tim penilai pada Sekretaris DinasKominfo Luwu Timur Amran Aminuddin, Sekretaris Dinas Pendidikan Amrullah Rasyid serta Jurnalis Nasrun Madjid.Kegiatan debat, Selasa, (17/04) dibuka oleh Bupati Luwu Timur yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Budiman, Kapolres Luwu Timur, Anggota DPRD, KepalaDisduk Capil, Panwas Luwu Timur, Kepala Kesbangpol dan beberapa Kepala Sekolah SMA se-Kabupaten Luwu Timur.Komisioner KPU Luwu Timur Divisi Sosialisasi M Ayyub mengatakan lomba debat tingkat SMA/sederajat merupakan rangkaian kegiatan KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Adapun untuk lomba penulisan esai bertujuan untuk membangun kesadaran pelajar tentang arti pentingnya memilih pemimpin, meningkatkan kapasitas pendidikan politik pelajar, serta sebagai ajang artikulasi pendapat dan pemikiran pelajar terhadap pemilu dan demokrasi. (tekmas lutim/ed diR)

KPU Pinrang Dukung GISA Data Warga Belum Ber-KTP-el

Pinrang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih bersama Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pinrang. Kegiatan yang diberi nama Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA) dilaksanakan selama dua hari 16-17 April 2018 di empat kecamatan antara lain Kecamatan Watang sawitto, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Cempa serta Kecamatan Duampanua.Untuk kegiatan 16 April 2018 bertempat di Kecamatan Watang Sawitto dengan jumlah peserta 60 orang serta Kecamatan Mattiro Bulu dengan peserta 102 orang. Sementara kegiatan 17 April bertempat di Kecamatan Cempa dengan jumlah peserta 104 orang serta Kecamatan Duampanua dengan peserta 134 orang.Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data Andi Bakhtiar Tombong, Kepala Bidang (kabid) Pendataan Nasaruddin, KabidAkta Kelahiran Matius, Kasubag Program dan Data Ardi serta Adminstrasi Data Base (ADB) Disdukcapil Pinrang Mulyadi. “Salah satu persoalan kependudukan adalah orang belum memahami bahwa data kependudukan adalah sumber identitas resmi bagi setiap orang, kebutuhan dasar sebagai identitas seseorang,” kata Matius.Sementara itu Andi Bakhtiar Tombong, mengingatkan masyarakat untuk segera mengurus data kependudukannya meskipun Daftar Pemilih Tetap (DPT)  telah ditetapkan 16 April 2018 lalu. Dengan mengurus data kependudukan, maka masyarakat masih bisa menggunakan hak suara bermodalkan surat keterangan (suket) atau membawa KTP-el apabila telah tercetak. “Masyarakat tidak perlu khawatir hilangnya hak memilih karena untuk kesempatan mereka yang belum memiliki KTP-el dapat memiliki identitas kependudukan sehingga dapat menggunakan haknya sebagai pemilih,” jelas Tombong. (ardi arifin/ed diR)

Coklit KPU Sijunjung Sambangi Raja Jambu Lipo

Sijunjung, kpu.go.id - Kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung berkesempatan menyambangi kediaman Raja Ibadat Kerajaan Jambu Lipo, Sultani Bagindo Rajo Indo, di Nagari Lubuk Tarok, Selasa (17/4/2018).Coklit yang dilakukan serentak mulai 17 April-16 Mei tersebut turut dihadiri Anggota KPU Sijunjung, Lindo Karsyah serta Pantaralih TPS 14. Dalam keterangannya, Lindo mengatakan bahwa coklit ke rumah Raja Ibadat Kerajaan Jambu Lipo, Sultani Bagindo Rajo Indo sengaja dilakukan karena yang bersangkutan adalah pemimpin publik (public leader) yang memiliki posisi penting ditengah masyarakat. “Raja bagi masyarakat Sijunjung adalah tokoh informal sebagaimana juga posisi para datuk atau penghulu di perkauman atau persukuan. Dengan dijadikan raja sebagai pemilih pertama yang dicoklit, diharapkan member syiar dan gema kepada khalayak,” ujar Lindo yang juga didampingi PPK Lubuk Tarok dan PPS Nagari Lubuk.Raja yang mendapat coklit pertama mengaku senang. Ketika disampaikan prosedurnya, raja langsung mengeluarkan KTP elektronik miliknya dan keluarga. Di rumah raja, ada empat pemilih, yaitu istri dan anak serta menantunya. Setelah coklit selesai pantarlih menempel stiker tanda sudah didaftar di dalam data pemilih.Selain Lindo Karsyah, Ketua KPU Sijunjung, Taufiqurrahman melakukan coklit ke rumah Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, anggota KPU Sijunjung, Atika Triana ke rumah Wakil Bupati Sijunjung periode 2010-2015, Muchlis Anwar, anggota KPU Sijunjung, Ade Yulanda coklit di rumah Ketua KPU Sijunjung periode 2003-2008, Bukhari dan anggota KPU Sijunjung, Didi Cahyadi Ningrat coklit ke rumah ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Epi Radisman.Hari coklit pertama diawali dengan apel kesiapan coklit serentak setiap nagari pada pukul 08.00 WIB. Ada 716 Pantarlih yang melaksanakan apel dan ditambah 366 orang PPS dan secretariat se-Kabupaten Sijunjung serta 48 PPK dan sekretariat se-Kabupaten Sijunjung. (rls/ed diR)

Populer

Belum ada data.