Berita KPU Daerah

Rangkai Sosialisasi Dengan Pentas Budaya

Badung, kpu.go.id - Terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti di Badung, Bali, KPU setempat menyosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali dengan menyambangi para pemilih disabilitas.Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkai dengan pagelaran seni budaya oleh penyandang disabilitas. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama KPU Badung dengan Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Bali, Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Badung dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Badung.Mengambil tema kegiatan Suara Kita Sama, Ketua KPU Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Nakula, mengatakan bahwa dalam ajang pilkada maupun pemilu, setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, harga suaranya adalah sama. Siapapun orangnya, apakah seorang presiden, gubernur, bupati atau camat, bahkan penyandang disabilitas harga suaranya sama dalam pemilu, yaitu satu suara, tegas Agung Raka Nakula di Aula SLB N 1 Badung di Jimbaran, Kamis (29/3/2018).Turut hadir Kesbangpol Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, serta PPK dan PPS wilayah Kuta Selatan.Menurut dia, kelompok disabilitas memiliki peran yang sama untuk menjaga agar Pilgub Bali berjalan aman damai dan lancar.Kemeriahan acara sosialisasi semakin marak dengan ditampilkannya berbagai kegiatan tabuh, tarian dan olah vokal dari para penyandang disabilitas yang menimbulkan perasaan haru pada hadirin yang datang.Kepala Sekolah SLB N 1 Badung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada KPU Badung telah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi Pilgub Bali 2018. (kpu badunged diR)

Semua Harus Terlibat dalam Sosialisasi Pemilihan

Bandar Lampung, kpu.go.id - Penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang. Mereka harus mampu mengajak masyarakat di wilayah kerja masing-masing, untuk menggunakan hak pilihnya.Demikian disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Fadilasari, dalam rapat koordinasi penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung di Aula Kecamatan Enggal, Rabu (28/3/18).  Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung, Pjs camat Enggal, Danramil Tanjung Karang Pusat, Kapolsek, Panwascam, PPK Pilgub 2018, PPK Pemilu 2019 dan PPS se-kecamatan Enggal.Fadilasari mengatakan, PPK dan PPS adalah tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan posisi demikian tentu akan lebih efektif mengajak masyarakat terlibat dalam pilkada. “Sesuai PKPU No 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, KPU dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi SDM, Parmas, dan Kampanye KPU Kota Bandar Lampung itu.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun menurut dia harus terlibat dalam sosialisasi ke  masyarakat tersebut. Bisa dilakukan ketika mengantar surat pemberitahuan bagi memilih pada warga. “Bila satu TPS terdiri dari 500 mata pilih, dengan 7 KPPS, maka setiap KPPS hanya perlu mengantar ke 72 orang pemilih. Tugas tersebut bila dilaksanakan selama tiga hari, maka tiap KPPS hanya perlu mendatangi 24 warga,” kata dia.Fadilasari melanjutkan, pemutakhiran data yang dilakukan dengan sangat serius oleh PPK, PPS, dan PPDP, adalah untuk memfasilitasi warga agar masuk dalam daftar pemilih. “Tugas kita tentunya menjadi lengkap, bila warga yang sudah didata, menggunakan hak pilihnya pada hari H pemilihan,” kata penulis buku Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung itu.Sebelum ke kecamatan Enggal, Fadilasari bersama sekretaris KPU Kota Bandar Lampung, Jainudin, juga menjadi pemateri Rakor di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Panjang, dan Bumi Waras. Senada, Jainudin mengharapkan agar para Pilgub ke depan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung dapat meningkat dibanding sebelumnya. “Kita selalu bermasalah dengan tingkat partisipasi. Makanya Rakor ini kita gelar secara berkeliling, untuk mengajak semua unsur penyelenggara pemilu untuk berperan serta secara maksimal,” ujarnya saat mengisi Rakor di Kecamatan Panjang. (kpu kota bandar lampung/fioren/ed diR)

Wilayah Luas Jadi Tantangan PPLN Kinabalu

Kinabalu, kpu.go.id - Konjen RI Kota Kinabalu resmi melantik Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), di Balai Budaya KJRI Kota Kinabalu Rabu (28/3/2018). Pelantikan dipimpin Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Krishna Djelani.Dalam sambutannya Krishna berpesan PPLN Kota Kinabalu dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, efektif, objektif, transparan dan bekerja dengan akuntabilitas tinggi. PPLN harus mampu  mengawal pelaksanaan pemilu, langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Krishna juga mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2019 akan banyak perbedaan dibanding pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD akan dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Krishna pun berpesan agar PPLN menjaga kepercayaan yang telah diberikan KPU dengan memastikan kelancaran Pemilu 2019 di Kota Kinabalu. Dia pun mengingatkan tantangan menyelenggarakan pemilu di Kinabalu tidak mudah, dengan cakupan luas, yang meliputi wilayah Beluran, Kudat, Kundasang, Kinabatangan, Keningau, Kota Kinabalu, Kota Marudu, Labuan, Nabawan, Ranau, Sandakan, Sipitang, Tambunan, Tenom, dan Togot. Untuk itu, PPLN Kota Kinabalu perlu bekerja keras untuk memastikan seluruh WNI di Sabah terdaftar dan terpenuhi hak-hak demokrasinya.  “Indikator kinerja PPLN, dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, mencerminkan tingginya kinerja PPLN ”, ujar Konjen Krishna.Pelantikan PPLN dan Sekretariat PPLN Perwakilan RI Kota Kinabalu, berjalan lancar dan khidmat. Acara dihadiri oleh home staff dan local staff KJRI Kota Kinabalu. Sesuai data jumlah pemilih pada Pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 7 (tujuh) orang anggota PPLN dan 3 (tiga) orang anggota sekretariat PPLN untuk Pemilu tahun 2019. Terpilih sebagai Ketua PPLN Teuku Afrizal, yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di Universiti Malaysia Sabah (UMS). (ppln kinabalu/ed diR)

KPU Tabanan Cek Pengumuman DPS Pilgub Bali

Tabanan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan melakukan monitoring pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Monitoring dilakukan di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Rabu (28/3/2018).Turut hadir dalam kesempatan itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Ni Made Reponi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang di wakili oleh I Gede Putu Weda Subawa. (kpu tabanan/ed diR)

Sekretaris KPU Sumbar Lantik Pejabat Eselon IV KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, kpu.go.id - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Firman resmi melantik Sari Supri Mareta sebagai pejabat struktural tingkat eselon IV di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).Pelantikan digelar Rabu (28/3/2018) pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi posisi sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik yang sudah hampir enam bulan kosong. “Dengan dilantiknya saudara Sari berarti di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah terisi semua setelah hampir enam bulan vakum”, kata Firman.Dalam sambutannya, Firman mengingatkan bahwa jabatan merupakan suatu amanah, kepercayaan dari pimpinan. Setelah melalui waktu yang panjang setelah dievaluasi sehingga sampailah kepada suatu titik ditentukan sebagai salah seorang pejabat.Dijelaskan Firman, untuk eselon III dan IV tidak melalui seleksi. Khusus di KPU seleksi dilakukan melalui uji kompetensi dimana yang menduduki jabatan kasubag, kepala bagian termasuk sekretaris, melalui seleksi kompetensi. “Untuk Sumatera Barat seleksi kompetensi ini sudah dilakukan pada 2016. Dan yang bersangkutan termasuk salah satu yang sudah memenuhi persyaratan,” ujar Firman.Firman juga mengingatkan agar nantinya usai pelantikan ditambah dengan penandatanganan pakta integritas. Dengan pakta integritas ini ada hubungan penting antara kasubag dengan sekretaris, antara staf dengan kasubag. “Saya ucapkan selamat. Beban saudara tentunya tidak ringan. Selama ini sudah duduk sebagai staf di sub.bagian umum, maka sebagai pimpinan tugas anda itu besar. Umum menurut saya sub.bagian yang berat tanggung jawabnya di samping sub.bagian yang lain. Karena pekerjaan umum itu dari A sampai Z. Dari AC sampai WC. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap umum dan keuangan, tetapi juga tanggung jawab terhadap SDM”.Firman berharap pejabat baru bisa mengemban amanah dengan baik. “Saya berharap dengan duduknya Sari disini (Kasub.Bagian Umum, Keuangan dan Logistik-red) hendaknya memberikan sesuatu yang lebih. Kalau sudah bagus, nanti akan lebih bagus lagi,”kata Firman.(hupmas luthfi/ed diR)

Uji Publik DPS Guna Tingkatkan Partisipasi

Purwokerto, kpu.go.id – Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Kabupaten Banyumas mulai di uji publikkan. Masyarakat diminta aktif dalam ini sebagai bukti peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam Pilkada 2018.  “Warga yang bertempat tinggal di Banyumas wajib mencoblos untuk Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah,” ujar Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo saat memonitoring pelaksanaan uji publik DPS di Pabuwaran, Banyumas Selasa (27/3/2018) siang.Menurut Joko, dengan uji publik DPS ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat mengoreksi daftar pemilih apabila terdapat kesalahan. Dengan sikap masyarakat aktif maka akan berimbas pada tingginya hak pilih.Pada kesempatan itu, Joko juga berpesan kepada penyelenggara tingkat bawah, melakukan pendekatan kepada warga yang kemungkinan tidak berada ditempat tinggalnya saat hari pemungutan suara dengan imbauan agar menginformasikan kepada anggota keluarganya yang lain untuk memberikan hak suaranya. Berdasarkan data pada pemilihan sebelumnya ada 32% masyarakat yang beraktivitas diluar rumah saat hari pemungutan suara.Selain itu, KPU sendiri menurut Joko memberikan kemudahan bagi pemilih yang tidak berada dirumah tetap bisa mencoblos dengan mengurus data pindah tempat memilih ke KPU terlebih dahulu.Hadir mendampingi monitoring, anggota KPU Kabupaten Banyumas Imam Arif, Ikhda Aniroh, Agung Basuki dan Waslam Makhsid. Dalam kesempatan itu, Imam menyempatkan untuk mengobrol ringan dengan warga, menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. (rfk/ed diR)

Populer

Belum ada data.