Berita KPU Daerah

Purwokerto, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas melantik 993 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 di Komplek Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto Jumat (9/3/2018).Pelantikan dipimpin Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi dengan pembacaan sumpah atau ikrar pelantikan diikuti oleh peserta. Turut menyaksikan, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Banyumas serta tamu undangan lainnya. Pelantikan berjalan dengan khidmat dan lancar.“Dengan pelantikan yang megah ini, diharapkan berefek pada semangat bekerja PPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujar Unggul dalam sambutannya.Unggul menambahkan, tahapan Pemilu 2019 yang telah berjalan perlu disikapi oleh penyelenggara adhoc dengan komunikasi dan sinergi agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Untuk diketahui anggota PPS yang dilantik nantinya akan ditempatkan tiga orang PPS ditiap kelurahan/desa. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri ada 331kelurahan/desa. (rfk/ed diR)

Jepara, kpu.go.id – Meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara kembali menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat. Kali ini Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jepara yang menjadi tujuan.Bertempat  di Gedung Yayasan Radite Widya Dharma Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Jepara Jumat (9/3/2018), Komisioner KPU Jepara Divisi Divisi Teknis Muntoko mengimbau kepada umat Hindu untuk mempertahankan partisipasinya di pilkada nanti. Dia mengingatkan salah satu syarat sebagai pemilih di TPS nanti adalah harus membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil. “Jangan sampai tidak melengkapi persyaratan pemilihan saat di TPS, hingga menurunkan persentase partisipasi masyarakat,” ujar Muntoko.Muntoko juga menerangkan mengenai larangan politik uang bagi pemberi maupun penerima. Dan dia meyakini dalam ajaran Agama Hindu juga melarang umatnya untuk melakukan hal demikian. “Terkait ajaran Dharma Nagara dan Catur Guru ini semoga bisa mendorong mayarakat lain untuk menghindari politik uang dan menjaga integritasnya. Masyarakat yang menemukan  praktik ini (politik uang) agar bisa langsung melaporkan,” ucapnya.Lebih jauh KPU Jepara menurut Muntoko berharap partisipasi PHDI mendorong masyarakat lain untuk sadar dan ikut dalam Pilgub Jateng 2018. Dengan cara menginformasikan syarat yang harus dibawa saat memilih. “Partisipasi tidak hanya kegiatan nyoblosnya, tetapi juga bisa menjadi pengawal, ikut serta menjaga kondusifitas pemilu,” tambah Muntoko.Sementara itu salah satu tokoh PHDI Jepara Sumiat menerangkan bahwa partisipasi umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa naik hingga 90 persen. “Kami bisa yakinkan partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara pada Pilgub 2018 bisa mencapai 90 persen. Tingkat partisipasi pemilih umat Hindu di Jepara tinggi, karena dalam Hindu diajarkan Dharma Nagara dan Catur Guru,” ujar Sumiat.Dia menerangkan umat Hindu sudah diajarkan untuk berintegritas sejak kecil, melalui ajaran Dharma Nagara, yaitu taat terhadap negara dan Catur Guru untuk berbakti dan patuh terhadap pemerintah. Patuh di sini diartikan tidak melawan, dan menaati tiap program yang dicanangkan pemerintah. Sehingga hal ini mampu menjadi pendorong tersendiri meningkatnya partisipasi pemilih. Sebagai daerah yang memiliki keragaman umat beragama, Desa Plajan yang masuk dalam Kecamatan Pakisaji memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yakni 77,22%, nomor dua tertinggi setelah Kecamatan Kembang 77,77% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 lalu. Sumiat mengungkapkan, Desa Plajan menjadi penyumbang persentase tertinggi di Pakisaji. Karena tiap pemilihan masyarakat Plajan memang cukup aktif. (F2@/hupmas KPU Jepara/ed diR)

Kulon Progo, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo melantik 300 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 kecamatan serta 264 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 88 Desa Aula Adikarto Gedung Kaca, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Jumat (9/3/2018).Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPU Kab Kulon Progo, Muh Isnaini dan dihadiri Forkominda serta Panwaslu setempat. Acara pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah untuk bekerja secara profesional dan berintegritas dilanjutkan penandatanganan SK secara simbolis yang diwakili oleh perwakilan anggota PPK dan anggota PPS.Dalam sambutannya Isnaini menegaskan bahwa pelantikan petugas adhoc jadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dia juga menyapa para anggota PPK dan anggota PPS yang baru dilantik seraya berharap agar mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan. “Dengan menjaga integritas dan profesionalitas, belajar memahami regulasi pemilu yang ada khususnya bagi anggota PPK dan anggota PPS yang baru serta menjaga solidaritas tim,”ujar Isnaini.Dia mengingatkan tugas PPK dan PPS sangat berat, mengingat di pemilu nanti akan ada lima surat suara sekaligus, yang harus direkapitulasi dari tiap TPS di Kulon Progo. Menurut dia PPK dan PPS harus menyiapkan SDM yang mumpuni yang akan ditempatkan sebagai pantarlih, KPPS. “Pada prinsipnya KPU percaya bahwa anggota PPK dan anggota PPS akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan,” tambah Isnaini.Isnaini juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam acara pelantikan ini, kedepannya memohon doa untuk kesuksesan dan kelancaran Pemilu 2019.Sementara itu Bupati Kabupaten Kulon Progo yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik, Arif Sudarmanto juga mengingatkan tugas PPK dan PPS tidaklah ringan karena harus menjaga dan mengawal proses pesta demokrasi sampai selesai dan bersentuhan secara langsung dengan berbagai masyarakat. ”Harapannya semoga pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Kulon Progo dapat berjalan dengan sukses, aman, tertib, lancar dan damai dengan jumlah partisipasi yang tinggi serta bagi anggota PPK dan anggota PPS dapat bekerja dengan baik, teliti dan ikhlas demi mewujudkan pesta demokrasi yang integritas dan profesionalitas,”jelasnya. (kpu kulon progo/ed diR)

Luwu, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, melantik 66 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Jumlah PPK yang dilantik 66 orang, sementara PPS yang dilantik 681 PPS orang. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Simpurusiang, Kelurahan Senga, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Jumat, (9/3/2018).Hadir dalam pelantikan Ketua KPU Kabupaten Luwu, Abd Thayyib, Sekretaris KPU Luwu, Andi Darmawangsa Rahim, Komisioner Divisi SDM dan Parmas, Adly Aqsha, Divisi Perencanaan Program dan Data, Zulkifli, Divisi Teknis, Suhaeb serta Divisi Logistik, Istantia.Dalam sambutannya, Abd Thayyib menyampaikan selamat kepada seluruh penyelenggara yang lolos pada Pemilu 2019. Dia meminta kepada PPK dan PPS untuk senantiasa menjaga kekompakan serta menjaga integritas dan mematuhi kode etik penyelenggara. ”Saya minta tolong kepada PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan Pemilu 2019 nantinya agar terus menjaga kekompakannya, sehingga tahapan pemilu nantinya ini bisa berjalan dan kondusif yang penting adalah menjaga integritas,” ucap Thayyib.Thayyib mengharapkan agar anggota PPK dan PPS serius menjalankan sumpah yang telah diucapkan serta mematuhi pakta integritas yang telah dibacakan.  “Dalam menjalankan pekerjaan belum tentu semua sempurna namun kita harus terus terus menjaga sumpah serta integritas penyelenggara, serta niat harus terus kita perbarui," tambah Thayyib. (adm/kpuluwu/ed diR)

Bantul, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Ruang Parangkusumo Hotel Ros In Yogyakarta, Jumat (9/3/2018).Pelantikan dipimpin Ketua KPU Kabupaten Bantul,  Johan Komara dan dihadiri Forkominda serta Panwaslu Kabupaten Bantul. Total ada 51 anggota PPK dari 17 Kecamatan serta 225 anggota PPS dari 75 desa yang dilantik pada kesempatan kali ini.Dalam sambutannya Johan menyampaikan bahwa Pemilu Serentak 2019 sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia, dimana pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam waktu yang sama. Dari sisi teknis tentu menurut dia akan lebih rumit dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. “Oleh karena itu PPK dan PPS yang sudah dilantik supaya segera bisa menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang sudah berjalan, secara rinci tugas, wewenang dan kewajiban,” ujar Johan.Satu hal yang juga wajib dipegang oleh jajaran penyelenggara pemilu menurut Johan adalah kode etik. Dalam bekerja PPK dan PPS diharapkan senantiasa menjaga integritas dan netralitas. Integritas adalah sebuah sikap yang jujur dan amanah, ada atau tidak orang lain yang melihat sementara netral tidak memihak siapapun. “Mulai sekarang saudara harus berhati-hati dalam membuat status atau memberikan komentar di medos, jangan sampai status atau komentar membuat orang lain meragukan netralitas saudara-saudara” tegasnya. Lain dari itu, Johan berharap PPK dan PPS untuk berkoordinasi dengan stakeholder di level masing-masing. PPK berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan panwascam,sementara PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPL. “Saya tidak ingin mendengar kinerja PPK dan PPS terhambat hanya karena hal-hal yang sifatnya non teknis, seperti kurangnya koordinasi maupun komunikasi antar anggota maupun dengan stakeholder lainnya  dikarenakan ego masing-masing” pungkasnya. (Admin/Foto:Hupmas/ed diR)

Maros, kpu.go.id – Sebanyak 309 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 103 desa/kelurahan  hadir dalam  upacara pelantikan petugas adhoc untuk Pemilu 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Maros Jumat (9/3/2018) pukul 09.15 WITA pagi.Upacara pelantikan diawali menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros  yang dibacakan oleh para kasubag secara bergantian.  Dilanjutkan ke pengambilan sumpah dipimpin Ketua KPU Kabupaten Maros Ali Hasan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam sambutannya Ali berpesan agar PPS terpilih bekerja benar dan bekerja keras demi menyukseskan Pemilu 2019 mendatang, mengingat beratnya  tugas yang menanti  karena melaksanakan dua pemilu sekaligus. (160-TknsHpms/ed diR)Attachments a