Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar acara pelatihan bagi jurnalis pemilihan umum (pemilu) tentang pentingnya kebijakan kepemiluan berbasis riset untuk pemilu yang berkualitas, Sabtu (17/1).Acara tersebut merupakan buah dari kerjasama antara KPU-LIPI yang sebelumnya telah membentuk Electoral Research Institute (ERI), lembaga riset yang berupaya memproduksi kajian akademis politik dan kepemiluan. Sri Nuryanti, Peneliti LIPI yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Ri periode 2007-2012 berharap acara tersebut dapat memberikan perspektif keilmuan yang baru dalam bidang kepemiluan bagi para jurnalis pemilu.“Saya pikir kegiatan workshop ini perlu untuk me-recharge ulang pemahaman kita terkait isu-isu terkini mengenai kepemiluan, sehingga dapat disampaikan kepada publik dengan baik,” tuturnya.Terkait proses penyampainan informasi kepemiluan kepada masyarakat, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berharap bahwa proses penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik yang berlaku.“Dalam konteks workshop ini, kami (KPU) menginginkan supaya proses penyebarluasan informasi kepemiluan bisa disampaikan dengan cara yang baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik,” turur Husni membuka acara yang berlangsung di ruang Media Center, Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat menerima informasi itu secara jelas dan objektif. “Ini penting supaya penyajian berita kepemiluan itu bisa diikuti oleh masyarakat umum secara objektif, dan juga dapat memberi manfaat baik,” ujar dia.Secara khusus, ia berharap agar penyampaian berita dapat disajikan secara mendalam sebagai bentuk kepedulian jurnalis dalam memberikan pendidikan politik kepemiluan yang baik kepada masyarakat.“Kita ingin menambahkan 1 (satu) hal substantif kepada rekan jurnalis, yaitu bagaimana menyusun suatu peristiwa kepemiluan dengan pola mendalam dengan metode riset, sehingga publik dapat menerima manfaat yang lebih selain informasi kepemiluan,” lanjut dia.Acara yang didukung oleh Australian Electoral Commission (AEC) dan Lembaga Studi Pers dan Pembagunan (LSPP) itu akan berlangsung selama 2 (Dua) hari 17-18 Januari 2014, dengan 20 orang peserta workshop dari berbagai media massa. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas suksesnya pelaksanaan Pemililihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat, (16/1).Selain menyampaikan apresiasi, ia beserta rombongan yang diterima oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan beberapa pejabat eselon II dilingkungan KPU RI itu menyerahkan laporan hasil pantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014.“Komnas HAM berterima kasih, kami sungguh mengapresiasi proses pileg dan pilpres lalu. Tingkat capaiannya sungguh luar biasa, kami berterima kasih untuk itu. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu, kami sudah susun laporan dalam bentuk buku sehingga dapat dimanfaatkan KPU untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu kedepan,” tutur Maneger.Meskipun banyak pihak memuji pelaksanaaan Pemilu Tahun 2014, Muhammad Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM yang mendampingi Maneger menjelaskan bahwa KPU perlu meningkatkan kinerja untuk menjaga hak konstitusional semua warga negara Indonesia berdasarkan prinsip bebas dan adil.“Kami ingin berdiskusi agar semua warga negara mendapat hak yang sama berdasar prinsip free and fair, khususnya terhadap warga yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok ini masih banyak yang belum memberikan hak konstitusinya. Hasil pantauan yang kami lakukan banyak pasien di rumah sakit yang tidak dapat memberikan hak konstitusinya pada pemilu 2014,” ujarnya.Atas catatan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa KPU telah mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak, termasuk melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus. Namun ia menyampaikan bahwa KPU menghadapi berbagai kendala selama proses kegiatan tersebut.“Kami (KPU) sedapat mungkin mengakomodasi semua masukan dari multi pihak, termasuk mengadvokasi secara khusus terhadap pemilih rentan ini. Memang tidak bisa menyeluruh, namun kami sudah mengupayakan secara optimal. Utamanya kami terkendala dengan masalah anggaran,” tutur dia.Kendala lain yang dihadapi penyelenggara pemilu menurut Hadar Nafis Gumay adalah sulitnya mendata kelompok masyarakat tersebut, “kesulitan bermula dari proses pendataan, tidak ada yang punya data persis, bahkan kelompok mereka sendiripun mengalami kesulitan mendata,” tambah Hadar.Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, Hadar menyampaikan bahwa KPU akan terus berinisiatif untuk melakukan pendataan dan pendekatan secara lebih baik, khususnya masyarakat kelompok rentan tersebut.“Ini akan kami (KPU) upayakan betul supaya pendataan menjadi lebih lengkap, kami akan melakukan pendekatan  lain. Dalam pemilu 2014 kami menggunakan daftar pemilih tambahan supaya dapat menjangkau pemilih tersebut, walaupun opsi itu tidak diatur secara khusus dalam undang-undang,” lanjut dia.Banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan sistem pemilu, atas kebutuhan itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya.“Dalam penerapan sistem pemilu, kita memang perlu penyempurnaan, saya harap Komnas HAM dan pihak lain dapat memberi saran pemikiran dan jalan keluar atas kendala yang selama ini kita hadapi,” Arief menambahkan. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- "Inna Lillaahi Wainna Ilaihi Roji'un"  Segenap keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Ibu Ken Iriasminingsih, Istri dari Sekretaris Jenderal KPU RI Periode 2008-2013, Drs Suripto Bambang Setyadi, M.Si. Semoga amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT. dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaranAlmarhumah akan disemayamkan di rumah orang tua, Jl. Bima IV No. 10, Wonokerto, Wonogiri. dan akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karangwage, Jatisrono, Wonogiri (red. FOTO KPU/Hupmas) 

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI lakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi seluruh Indonesia/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengenai penjelasan draft Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, Rabu, (14/1).Rancangan peraturan yang hari ini dibahas antara lain mengenai tahapan, program dan jadwal; pencalonan; dan mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota.Forum tersebut dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi dengan jajaran KPU Provinsi seluruh Indonesia dan KIP Aceh mengenai aturan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebelum melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).“Kegiatan ini merupakan upaya KPU untuk menyosialisasikan mengenai aturan yang telah kita bahas selama 2,5 bulan terakhir, sebelum melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah,” ujar Ketua KPU RI di ruang rapat lantai 2 Gedung KPU RI.Atas 3 (Tiga) rancangan peraturan KPU yang sebelumnya telah dipublikasikan secara umum, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa KPU telah mengirimkan draft tersebut kepada DPR dan pemerintah sehingga DPR dapat segera menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan diskusi bersama.“Kami harap DPR segera menjadwalkan kegiatan konsultasi. Tahapan pemilihan akan dimulai bulan Maret, jika kita (KPU-Pemerintah/DPR) belum optimal berdiskusi, maka kita (KPU) akan butuh waktu yang lebih lama untuk menyempurnakan peraturan penyelenggaraan pemilihan,” tuturnya.Komisioner KPU, Arief Budiman menyampaikan bahwa rancangan peraturan KPU yang dibahas hari ini merupakan hasil penyempurnaan atas draft peraturan yang sebelumnya telah dibahas dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengamat pemilu lainnya.“Rancangan PKPU ini merupakan draft terakhir hasil penyempurnaan beberapa pasal dan penyusunan redaksional yang sebelumnya dilakukan dengan Bawaslu dan LSM pemerhati pemilu, untuk kemudian kita sampaikan kepada DPR,” ujar Arief.Meskipun rancangan PKPU tersebut merupakan draft akhir sebelum disampaikan kepada pemerintah dan DPR, Husni menyatakan sikap terbuka apabila Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi yang hadir hendak memberikan saran dan masukan atas ketiga draft Peraturan KPU yang hingga petang nanti akan terus dimatangkan.“Kami terbuka apabila ada masukan ataupun ide yang lahir dari forum ini, silahkan bapak/ibu sampaikan sehingga draft peraturan ini benar-benar baik sebelum kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah,” tutur dia. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim melantik 4 (Empat) pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI. Salah satu diantaranya merupakan pejabat baru hasil dari lelang terbuka jabatan yang digelar oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI pada Juni 2014 lalu, Senin, (12/1).Pejabat baru tersebut adalah Ir. Purwoto Ruslan Hidayat, MDM., yang Januari ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU RI. Sebelumnya ia merupakan pejabat eselon III pada Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan Sekretariat Jenderal Kementrian Kehutanan.Berikut adalah para pejabat eselon II yang sore ini diambil sumpahnya diruang rapat lantai 2 Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat:   • Dra. Farida Fauzia, M.Si. sebagai Kepala Biro Logistik;   • Drs. Lucky Firnandy Majanto, M.M. sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia;   • Emma Nurochma, S,Sos., M.M. sebagai Kepala Biro Umum;   • Ir. Purwoto Ruslan Hidayat, MDM. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Data.Dalam acara pelantikan yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II dan fungsional pada lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI tersebut, Arif menyampaikan bahwa pengisian dan mutasi itu telah melalui proses lama dan dirancang untuk memberikan hasil yang baik.“Pengisian struktur dan mutasi pejabat eselon II ini sudah dirancang dan dibahas secara cermat untuk menciptakan hasil yang baik demi kemajuan KPU secara kelembagaan. Semoga penataan yang dilandasi atas keinginan yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tutur Arif.Selain memberi selamat, Arif meminta kepada para pejabat eselon II yang baru saja dilantik untuk segera mengatur masa transisi kepemimpinan dengan menyusun memori jabatan sebagai pedoman tugas.“Mari kita sama-sama mengatur masa transisi ini. Saya minta seluruh pejabat lama untuk menyusun suatu memori jabatan sebagai pedoman pejabat baru dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang bapak/ibu tinggalkan,” ujarnya.Arif melanjutkan, demi terciptanya lingkungan organisasi yang kondusif dan baik, ia meminta kepada seluruh staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI untuk memberikan dukungan dan support positif kepada para pimpinan baru dalam menjalankan tugas.“Kita (KPU) memiliki 2 agenda besar yang sudah menunggu didepan, yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang rencananya akan digelar serentak tahun ini, dan persiapan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka saya meminta kepada seluruh staf untuk memberikan dukungan sebaik-baiknya kepada kepemimpinan yang baru demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan terselenggara dengan baiknya dua agenda besar tersebut,” pesan Arif. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rangka melaksanakan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, KPU mengundang Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia di Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta pada Rabu (14/1) dengan agenda penjelasan draft Peraturan KPU dan pembahasan anggaran  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.Surat Ketua KPU Nomor 10/UND/I/2015 klik di sini