Berita Terkini

Yogyakarta, kpu.go.id- Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menghadiri diskusi panel yang diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Hotel Rich, Yogyakarta, Kamis (16/10).Diskusi bertema “Prospek Politik dan Penegakan Hukum di Kepemimpinan Baru” ini juga dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Suhardi Alius dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Toni Pontana, sebagai pembicara lainnya.Dalam kesempatan tersebut, Husni mengatakan bahwa pemilu sebagai proses demokrasi di Indonesia mulai berkembang setelah masa reformasi. Dimulai dari tahun 2014, dimana rakyat bisa memilih langsung para wakil rakyat untuk duduk di kursi DPR dan DPD, hingga terbitnya UU No 32 tahun 2004, yang mana rakyat bisa memilih kepala daerahnya secara langsung. Ia juga menyatakan bahwa jelang pergantian kepemimpinan baru di tahun 2014 ini, situasi demokrasi di negara ini semakin membaik. Sejalan dengan itu, Indonesia diharapkan turut berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi di beberapa negara lain. “Seiring dengan meningkatnya kualitas pemilu Indonesia, Indonesia saat ini diminta untuk berkontribusi mensupervisi kegiatan pemilu di beberapa negara,” ungkap Husni. (Ajg/ibn/red. FOTO KPU/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik lima Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019 di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Pelantikan ini berdasarkan dengan Keputusan KPU Nomor 588/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Periode 2014-2019. Kelima anggota Anggota KPU Provinsi Lampung yang dilantik tersebut antara lain:Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.Sholihin, S.Pd.I., MH.Dr. Nanang Trenggono, M.Si.Ahmad Fauzan, S.Fil.I., MA.Muhammad Tio Aliansyah, SH., MH. Setelah penandatanganan pakta integritas penyelenggara pemilu, Ketua KPU RI secara khusus meminta Anggota KPU Provinsi Lampung untuk segera melakukan konsolidasi kepada stakeholder penyelenggaraan pemilu. “Saya ucapkan selamat kepada para anggota yang baru saja dilantik. Dengan kepemimpinan yang baru ini saya meminta setiap jajaran KPU Provinsi Lampung untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu,” pesan Husni. Ia berharap jajaran KPU di provinsi dapat melakukan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan komitmen KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. “Pembenahan dan evaluasi internal sudah layak kita jadikan prioritas. KPU provinsi diharapkan menjalankan supervisi dan koordinasi dengan jajaranya untuk membangun kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang profesional,” lanjut Husni. Mengenai pemilu kepala daerah yang tahun 2015 akan digelar, Husni meminta Anggota KPU Provinsi Lampung untuk terus merapatkan barisan dan menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan yang sudah direncanakan meskipun Perpu mengenai pemilu kepala daerah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. “Pemilukada akan berlangsung pada 2015, meskipun Perpu tentang pemilihan kepala daerah masih harus dibahas lebih lanjut, tetapi kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Saya berharap KPU Lampung dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, aparat kemanan, dan kelompok sipil lainya untuk mempersiapkan tahapan pemilu,” ujarnya. Dalam pelantikan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Arif Rahman Hakim, Komisioner Sigit Pamungkas dan para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI tersebut, Husni kembali mengingatkan seluruh jajaran KPU untuk melakukan konsolidasi internal untuk mencapai misi besar KPU. “Saya harap kita dapat melakukan konsolidasi internal dengan jajaran anggota dan sekretariat untuk mencapai misi besar KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang profesional, kredibel dan kapabel,” tutupnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, KPU menetapkan sepuluh orang calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019. Sepuluh calon itu, kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh anggota KPU di Jakarta untuk ditetapkan lima orang yang akan menjadi anggota KPU Provinsi Lampung. Kelima calon yang terpilih akan dilantik Rabu (15/10) di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. (dd)Daftar hasil penetapan peringkat calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara resmi membuka rapat pimpinan mengenai evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta, Selasa (14/10). Presiden SBY mengucapkan syukur atas terselenggaranya pertemuan untuk menyatukan semangat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. “Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi bersama untuk membulatkan semangat dan tekat untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada waktu yang akan datang,” pesan Presiden SBY. Pertemuan dengan penyelenggara pemilu sebenarnya telah lama diharapkan oleh Presiden SBY. Namun ia menunggu waktu yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu tetap berlajan independen mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. “Saat Pak Husni (Ketua KPU RI) meminta bertemu, senang hati saya menerima. Memang saya ingin bertemu langsung, dan inilah saat yang tepat, karena dalam beberapa saat lagi masa jabatan saya telah usai. Hal ini tidak saya lakukan pada waktu-waktu sebelumnya karena tidak menginginkan opini publik yang beranggapan bahwa pemerintah mencoba mendekatkan diri kepada penyelenggara pemilu,” tuturnya. Ia menyatakan bahwa tidak mudah untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, ia mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan adil dan bebas dari kepentingan manapun. “Tidak mudah menyelenggarakan pemilu, banyak sekali cobaan dan gangguan. Saya tahu karena saya menjadi salah satu pelaku pemilu. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu yang berhasil menggelar pemilu secara lancar, fair dan free of interest election,” lanjut Presiden SBY. Secara khusus ia meminta jajaran KPU di tingkat provinsi, yang hadir dalam acara tersebut, untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan merancang sistem kepemiluan yang baik, mapan, lebih murah, mudah, dan cepat. “Kita akan mencapai konsolidasi nasional mengenai penyelenggaraan pemilu, jika pada Pemilu 2019 yang akan datang berjalan adil dan aman. Untuk itu saya mendorong jajaran KPU dan Bawaslu yang hadir untuk membuat penyelenggaraan pemilu yang lebih mapan, mudah, murah, dan cepat. Better, cheaper, easier, faster,” sambungnya. Mengenai pemilu kepala daerah (pilkada), yang saat ini sedang diperbincangkan, ia secara pribadi meninginkan pemilihan secara langsung dengan beberapa perbaikan. “Untuk pilkada, saudara sudah mengerti posisi saya. Saya lebih memilih pilkada secara langsung, tetapi dengan perbaikan-perbaikan. Sehingga, pemilihan langsung berjalan secara sempurna,” tandasnya. “Rakyatlah yang berhak memilih pemimpinnya. Kita akan memperbaiki melalui undang-Undang dan peraturan untuk menghilangkan ekses atau keburukan pemilihan umum secara langsung,” tambahnya. Peresmian rapim evaluasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu yang dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto dan para petinggi TNI/Polri tersebut ditutup oleh Presiden SBY dengan memukul gong sebanyak lima kali sebagai simbolisasi jumlah sila dalam Pancasila. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) tentang evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014, Senin (13/10). Rapat yang digelar di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta tersebut diikuti seluruh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari 33 provinsi. Sebagaimana dijelaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, penyusunan laporan itu bertujuan untuk membuat catatan terkait proses penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan. “Kita perlu membuat catatan atas hal-hal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang telah kita lalui, sehingga tidak terjadi permasalahan serupa setelah kita, selaku penyelenggara, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu,” jelasnya. Ia berharap, hal tersebut dapat memotivasi seluruh aparat KPU untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik dan komprehensif. “Saya harap ini memotivasi kita bersama untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik, komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu,” kata Husni. Sementara itu Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta semua jajaran KPU untuk memperhatikan mekanisme pelaporan, terkait fokus evaluasi apa saja yang perlu diberi penekanan tersendiri. “Penting kita cermati mekanisme pelaporan, poin apa saja yang akan kita jadikan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat,” pesan Ferry. Senada dengan Ketua KPU RI, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, tujuan penyusunan laporan evaluasi adalah untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan yang timbul pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. “Tujuannya untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” tutur Hadar. Menurutnya, KPU dan jajarannya harus merangkul lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerhati pemilu, agar mendapat referensi lain yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu. “Kita perlu merangkul pemangku kepentingan lain seperti NGO (Non-Goverment Organization) dan lembaga-lembaga penggiat pemilu, karena mereka dapat memberikan perspektif yang mungkin terlewat oleh kaca mata kita sebagai penyelenggara pemilu,” sambung Hadar. Selain meminta pendapat pihak lain, Hadar meminta jajaran KPU untuk melakukan evaluasi ke dalam. “Kita bisa juga melakukan survey kepada para pelaksana di lapangan, sehingga kita mendapatkan gambaran dari para aparat tersebut mengenai aturan dan kinerja kita selama menyelenggarakan pemilu,” pungkasnya. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Bandung, kpu.go.id- Dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemilu 2014, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si., memberikan perspektifnya mengenai risk management Sumber Daya Manusia pada penyelenggaraan pemilu, Sabtu (11/10). Ia menjelaskan, KPU perlu menakar bidang mana saja yang memiliki beban besar terkait penyelenggaran pemilu. “Menurut saya, KPU perlu membuat skala beban kerja pada masing-masing bidang penyelenggaraan pemilu. Kemudian menempatkan orang-orang yang tepat dan kapabel sesuai bidangnya,” tandas Dede. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah preventif dalam menyusun evaluasi tahap perencanaan/ex-ante. Ia menambahkan, KPU perlu merekrut relawan yang benar-benar mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. “Bapak ibu sebaiknya merancang semacam studi banding, dan merekrut relawan yang benar-benar relawan. Dalam arti para relawan pemilu yang KPU rekrut tersebut merupakan relawan yang mampu dan yang memang concern mengenai penyelenggaraan pemilu,” pesannya kepada para peserta rapat evaluasi tahapan pemilu hari kedua di Hotel Grand Aquila, Kota Kembang. Lebih lanjut, Dede menjelaskan, KPU perlu membangun instrumen yang tepat guna mengawal tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran. “Bangun aturan yang mengikat terkait tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran. Mengenai aturan dan sanksi yang mengikat tentang kampanye terselelubung, pemalsuan syarat calon terpilih, sumber dana kampanye dan persoalan pemekaran daerah otonom baru yang mengundang perdebatan daerah pemilihan,” terangnya. Staf ahli Gubernur Jawa Barat ini secara khusus memberi masukan kepada KPU untuk menyusun laporan evaluasi dengan metode Context-Input-Process-Product (CIPP Evaluation Model). Menurutnya, metode tersebut akan memberikan hasil yang komprehensif, meskipun dalam penyusunannya cenderung kompleks. “KPU tidak perlu mengerjakan itu sendiri, serahkan saja kepada perguruan tinggi yang kapabel dalam penyusunan laporan. Menurut saya hal itu akan memberi kemudahan tersendiri bagi KPU,” tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/arf/Hupmas)