Berita KPU Daerah

Kotamobagu, kpu.go.id - Debat II pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kotamobagu 2018, Sabtu (5/5/2018) berlangsung lancar dan sukses. Kebijakan menambah massa pendukung yang ada di dalam gedung juga tidak memengaruhi jalannya debat.“Soal yel-yel atau teriakan-teriakan dukungan itu biasa dan semuanya bisa berjalan dalam koridor, tidak ada dari massa pendukung pasangan calon yang anarkis atau bertindak diluar kendali,” kata Komisioner KPU Kota Kotamobagu Iwan Manoppo, di Ballroom Sutanraja Hotel Kotamobagu.Pelaksanaan debat memang berlangsung menarik, Ketua KPU Kota Kotamobagu, Nova Tamon, berharap debat terbuka pasangan calon walikota dan wakil walikota yang digelar KPU Kota Kotamobagu jangan hanya jadi acara ceremony dan tahapan pilkada saja, tapi bisa jadi ajang sosialisasi program pasangan calon yang didengar dan disaksikan langsung oleh masyarakat Kota Kotamobagu. “Sehingga masyarakat yakin apa yang dipilihnya adalah pemimpin yang sesuai dengan keinginannya,” tegas Nova.Sementara itu Komisioner Bidang Perencanaan dan Data Asep Sabar mengingatkan kepada para wajib pilih yang belum terdaftar di DPT segera berkoordinasi dengan PPS maupun PPK atau langsung ke KPU Kota Kotamobagu dengan membawa identitas berupa KTP elektronik dan kartu keluarga (KK). “Masih ada tahapan berikutnya, yakni daftar pemilih tambahan (DPTb) untuk mengakomodir mereka yang belum terdaftar namun sudah memiliki identitas,” ucapnya.Dia juga mendorong agar masyarakat yang belum terdaftar dan belum memiliki identitas segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam. Hasil perekaman itu yang nantinya bisa disampaikan ke PPS, PPK atau KPU Kota Kotamobagu untuk kemudian dimasikkan ke DPTb. “Sayangi suara anda. Karena itu gunakan hak-hak yang diberikan Tuhan dan negara dalam pilkada 2018 dengan sebaik-baiknya, tanpa harus golput,” tambah dia.Panelis pada debat II sebanyak lima orang, yakni Michael Mamentu, Erens Sanggelorang, Ferry Daud Liando, Taufik Passiak, Joyce Rares dengan moderator presenter Kompas TV Angie Kuntag.Pada debat sesi kedua dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik” kali ini para pasangan calon secara detail memaparkan konsep pemerintahan yang akan diterapkan jika nanti terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2018 ini. (kpu kota kotamobagu/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Pendidikan Pemilih melalui Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 dengan Persatuan Sosial Perantau Jawa (PSPJ), Kota Solok di Sekretariat PSPJ Jalan Adinegoro Kel VI Suku Kota Solok Sabtu (5/5/2018). Hadir dalam acara ini Ketua dan Sekretariat KPU Kota Solok, Pengurus dan Anggota Persatuan Sosial Perantau Jawa (PSPJ) Kota Solok.Diawal paparannya, Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menjelaskan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 berlandaskan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2018. Tahapan yang telah diselesaikan menurut dia adalah penetapan 16 partai politik sebagai peserta Pemilu 2019, penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), pembentukan PPK dan PPS serta pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019.Terkait pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Solok menindaklanjuti gerakan coklit serentak 17 April 2018 lalu, dimana pantarlih bertugas selama satu bulan hingga 17 Mei 2018. “Pemilu 2019 akan menjadi ujian bagi perkembangan demokrasi di Kota Solok,” tutur Budi.Lebih jauh Budi mengajak semua elemen masyarakat untuk menunjukkan semangat dewasa dalam berdemokrasi. Dan khusus PSPJ diharapkan juga mampu memberikan pendidikan pemilih dan transfer kepemiluan. “Dengan model “Gethok Tular” kepada seluruh anggota dan keluarga,” tambah Budi.Sementara itu Ketua PSPJ Suyono mengucapkan terimakasih atas kehadiran KPU Kota Solok dalam memberikan pencerahan tentang kepemiluan. (kpu kota solok/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 dengan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Ruang Pertemuan D’Relazion Restaurant, Kota Solok, Sabtu (5/5/2018). Hadir dalam acara ini Ketua KPU Prov. Sumatera Barat sebagai nara sumber, KPU Kota Solok beserta jajaran, Ketua Panwaslu Kota Solok, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat serta wartawan media cetak dan elektronik.Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Solok Budi Santosa menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyatukan pandangan tehadap proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019. Dia tidak ingin ada warga Kota Solok yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak terdaftar dalam Pemilu 2019. “Untuk itu kita harapkan seluruh pimpinan partai politik tingkat Kota Solok agar secara bersama-sama melakukan pengecekan, apakah seluruh anggotanya telah di coklit oleh pantarlih,” kata Budi.Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen dalam paparannya mengingatkan bahwa penyusunan daftar pemilih tahapan yang sangat penting, Dia mengajak kepada seluruh pihak mengawal proses coklit yang dilakukan oleh pantarlih (17 April – 17 Mei 2018) dengan memastikan seluruh rumah telah dikunjungi oleh pantarlih dan dilakukan coklit. “Harapannya Kepada partai politik dan seluruh pihak terkait agar dapat membantu mendukung suksesnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih,” tutur Amnasmen.Sebagaimana diketahui untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, ada beberapa syarat yang diatur dalam Undang-undang (UU) seperti genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang  dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Syarat lain, tidak sedang menjadi anggota TentaraNasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri). Acara di akhiri dengan diskusi dan tanya jawab seputar pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan seluruh yang hadir akan mencermati dan mengawal proses tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih dalam pelaksanaan coklit dilapangan.(kpu kota solok/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018 tinggal satu bulan lagi, berbagai persiapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk menyukseskan kegiatan lima tahunan ini. Salah satunya dengan membekali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui bimbingan teknis (bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara yang di Grand Town Hotel Maros, Jumat (4/5/2018).Bimtek selama dua hari dibuka langsung Ketua KPU Maros Ali Hasan mengingatkan bahwa bimtek penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PPK dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu dia berpesan agar PPK memaksimalkan kegiatan ini dengan menggali sebanyak mungkin teknis kerja pemungutan dan penghitungan suara nanti. “Bahkan kami sebagai komisioner sengaja hadir lengkap karena menyadari betapa pentingnya kegitan ini. Kami berkomitmen mengawal teman-teman PPK untuk memastikan bahwa segala kegiatan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ali.Setelah pembukaan, kegiatan berlanjut dengan  pembekalan materi yang diawali oleh paparan Komisioner KPU Kab Maros Syaharuddin. Mengambil tema “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat”,  pria yang membawahi Divisi SDM dan Parmas menyampaikan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk membangun minat dan partisipasi masyarakat calon pemilih. Diantaranya dengan menyampaikan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pemilihan pemimpin, mengenal calon pemimpinnya melalui visi-misinya. “Agar mereka menyadari bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin yang terbaik,” kata Syaharudin.Sesi berikutnya, materi mengenai ‘Data Pemilih, Permasalahan dan Penanganannya’ yang disampaikan Komisioner Divisi Program dan Data, Ansar. Dalam penjelasannya dia sedikit khawatir mengenai data hasil pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dimana masih ada 21 ribu penduduk di Kab Maros yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).  “Ini akan menjadi masalah  kedepannya. Kami telah berkoordinasi dengan Dukcapil agar masalah ini teratasi sebelum Ramadan,” ucap Ansar.Sementara  itu pada pemaparan materi logistik, Anggota KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik Samsu Rizal menjelaskan penanganan dan pendistribusian logistik Pilgub 2018.Adapun materi utama mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara baru disampaikan disesi akhir oleh Komisioner Divisi Teknis Darmawati. Dalam paparannya, dia menekankan agar semua peserta  memahami betul tatacara tahapan ini agar berjalan sukses tanpa gugatan. “Karena semua penyelenggara melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tuturnya.Kegiatan ini juga diselingi permainan dinamika kelompok untuk melatih kemampuan bekerja sebagai tim  masing-masing PPK. Dilakukan juga simulasi Penghitungan dan Pemungutan Suara untuk melihat kembali tingkat pemahaman peserta. (160-TknsHpms/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id – Mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang aksesibel di Kabupaten Banyumas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyosialisasikan Pilkada Serentak 2018 sekaligus mensimulasikan proses pencoblosan bagi kaum disabilitas di Rumah Makan Sambel Cablak, Purwokerto Kamis (3/5/2018).Sosialisasi dan simulasi dipimpin langsung Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Waslam Makhsid dan Ikhda Aniroh. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada kelompok disabilitas terkait informasi pilkada sementara simulasi dilakukan agar peserta mengenal teknis pencoblosan yang akan dilakukan 27 Juni nanti. “Kami berharap bapak/ibu tahu tatacara mencoblos nanti. Kami menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memudahkan bagi penyandang disabilitas,” ucap Ikhda.TPS bagi kelompok disabilitas dibangun menggunakan prinsip aksesibilitas, seperti dibangun dilokasi yang datar, tidak berpasir, tidak terdapat rumput yang mengganggu kursi roda serta tidak bergelombang. “Hal itu perlu dipersiapkan dengan matang agar penyandang disabilitas tidak kesulitan dalam mengakses jalan dan teknis pemilihan di TPS,” lanjut Ikhda.Pada saat simulasi pencoblosan, setiap peserta mempraktekkan proses pencoblosan. Untuk penyandang tunanetra, KPU Kabupaten Banyumas menyiapkan template huruf braille untuk memudahkan mereka mencoblos. “Jika seperti ini pelayanannya, coblosan jadi mudah,” kata Saminah, salah seorang difabel yang harus tetap menggunakan kursi rodanya saat praktik mencoblos.Usai mencoblos, Saminah berharap agar setiap TPS dibuat senyaman mungkin bagi penyandang disabilitas. “Idealnya sebuah TPS, harus mengutamakan layanan yang baik, terutama bagi disabilitas,” tambah . (rfk/ed diR)

Tabanan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, Kamis (3/5/2018) melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.Kegiatan ini turut mengundang Muspida, Instansi Terkait, Ketua Panwaslu, Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Forum Kerukunan Umat Beragama, Akademisi, LSM serta Ketua dan Sekretaris Pewarta Kabupaten Tabanan. (kpu tabanan/ed diR)