Jepara, kpu.go.id - Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara terus menggiatkan kerjasama dengan berbagai kelompok dan lembaga masyarakat. Kali ini kerjasama dan sosialisasi dilakukan dengan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Jepara di Gereja Injili Tanah Jawi (GITJ) Jepara, Jumat (16/3/2018).Dalam kegiatan tersebut KPU Jepara mengajak umat kristiani yang tergabung dalam untuk mewujudkan pemilu berkualitas tanpa politik uang. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri dan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Dwianto Prihartono. Kedunya menjadi narasumber dalam sosialiasi dan pendidikan pemilih tersebut.Dalam sambutannya Haidar menjelaskan tujuan dari acara ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemilu dan partisipasi guna terwujudnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur berkualitas yang aman dan kondusif tanpa politik uang. “Politik uang merupakan praktik yang sudah dilarang secara moral dan undang-undang. Yakni tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Haidar.Dalam acara itu juga dijelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak satu milyar rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji. Haidar juga menjelaskan pemberian ini tidak hanya berupa uang, melainkan segala barang yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.Politik uang, lanjut Haidar bisa ditekan dengan kualitas calon. Semakin tinggi elektabilitas calon, maka tingkat politik uang akan menurun. Di sini masyarakat harus mengenal betul pemimpin yang hendak dipilih. Politik uang hadir karena calon yang kurang memiliki elektabilitas, tetapi ingin mendapatkan suara.Salah satu anggota BAMAG, Japari, bertanya, bagaimana cara mengenali calon pemimpin. Karena seringkali kita memilih seolah olah kita seperti bermain judi. “Kita tidak tahu seperti apa calon itu. Seolah-olah calon hanya mengenalkan diri ketika menjelang pemilu. Lalu yang harus saya pilih seperti apa,” ucap warga Desa Kaligarang Kecamatan Keling.Menanggapi hal ini, Haidar menerangkan, KPU akan menginformasikan mengenai latar belakang calon melalui baliho, spanduk, dan sosialisasi di televisi. “KPU akan memberikan informasi terkait latar belakang pasangan calon. Lebih dari itu masyarakat bisa menggali sendiri informasi baik di media masa maupun melalui forum. BAMAG bisa mengundang kedua calon ke dalam forum dan dieksplore latar belakangnya. Ini bisa dilakukan ormas ormas lain juga” paparnya.KPU berharap, BAMAG sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar “Yang suaranya didengar” umat Kristiani, bisa ikut serta menyosialisasikan pemilu dan larangan politik uang. “Kami berharap jajaran BAMAG bisa menyosialisasikan pada setiap jemaatnya, sehingga bisa menjadi pemilih rasional, yang bisa mewujudkan pemilu jurdil, dan pemilu yang minim money politics. Bisa melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas. Karena banyak pemimpin yang ditetapkan korupsi berawal dari praktik money politics,” tandasnya.(F2@/hupmas KPU Jepara/ed diR)
