Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Mempererat hubungan antara penyelenggara pemilu dengan rekan media, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Coffee Morning Informasi Pemilu di Warkop Dg.Aziz, Kamis, (24/1/2019).Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri didampingi Komisioner Suprianto, Supriadi, Rahmat, Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati, serta Ketua Bawaslu Lutra Muhajirin.Syamsul Bachri dalam kesempatan itu menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat persebaran sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Apalagi media sebagai mitra KPU selalu menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. “Ini adalah kegiatan untuk memberikan informasi tahapan pemilu dan sekaligus sebagai sharing informasi dan meminta masukan kepada semua pihak sebagai bahan evaluasi,” ujar Syamsul.Syamsul melanjutkan bahwa peran media juga sebagai kontrol sosial serta mengedukasi masyarakat sehingga mengetahui semua jenis tahapan baik yang sudah, sedang dan akan berjalan.Sementara itu Komisioner KPU Lutra, Rahmat mengatakan bahwa KPU Lutra akan mulai melakukan perekrutan KPPS 23 Februari hingga 7 maret 2019 . Mereka yang terpilih nantinya bertugas di tiap TPS, 17 april 2019.Rahmat menjelaskan syarat menjadi KPPS adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun memperhatikan domisili dan memiliki kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriandalam bekerja. “Jadi PPS dapat melakukan wawancara terhadap calon KPPS, apabila hal tersebut diperlukan,” tambah Rahmat. (ramadhan iqbal/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menerima kunjungan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Padang dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumbar di Kantor KPU Sumbar, Kamis (24/1/2019).Kedatangan kedua organisasi kepemudaan itu dalam rangka beraudiensi membahas Pemilu 2019. Ketua GAMKI Sumbar, Kris Zega mengatakan, salah satu topik yang ditanyakan pada pertemuan itu adalah tatacara pindah memilih bagi pemilih pendatang. Menurut dia, pemahaman tentang pindah memilih penting diketahui mahasiswa karena banyak di antara mereka yang berasal dari luar daerah.  Lain daripada itu, tujuan kedatangan GMKI dan GAMKI ke KPU Sumbar adalah untuk memberikan dukungan dan kerjasama kepada penyelenggara pemilu demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019. Kris memastikan bahwa GAMKI dan GMKI punya tekad yang sama dalam memerangi politik uang, SARA serta berita bohong (hoaks). “Kami dari organisasi Kristiani akan melakukan sosialisasi kepada organisasi dan anggota kami demi menyukseskan pemilu di Kota Padang dan Sumbar pada umumnya,” tambah Kris.Sementara itu Anggota KPU Sumbar Gebril Daulai yang menerima rombongan mahasiswa langsung menjawab pertanyaan dari mahasiswa terkait mekanisme pindah memilih dengan menerangkan tatacara mengurus form A5 sebagai syarat memberikan hak suara di TPS. Formulir ini menurut dia bisa diperoleh selama pemilih aktif melaporkan keinginan dirinya pindah memilih disertai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ke KPU atau PPS domisili atau tujuan.“Datang ke KPU/PPS asal menunjukan KTP-el dan petugas kami akan langsung mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar maka akan diberikan formulir A5 dan mencantumkan surat suara apa saja yang bisa diperoleh di TPS tujuan,” jelas Gebril.Gebril menambahkan bahwa proses pindah memilih ini bisa dilakukan paling lambat 30 hari jelang hari pemungutan suara. “Jadi ke PPS atau KPU tujuan paling lambat pada 17 Maret 2019, hal ini bertujuan untuk ketersediaan kertas suara di TPS tersebut,” tutup Gebril. (romelt/ed diR)

Sawahlunto, kpu.go.id - Di Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Angka yang harus diperhatikan oleh Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai acuan dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka di pemilu nanti.Hal ini disampaikan Anggota KPU Sumatera Barat (Sumbar) Gebril Daulai saat memberikan pengarahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Relawan Demokarasi (Relasi) yang digelar KPU Kota Sawahlunto, di Hotel Parai, Rabu (23/1/2019).KPU Kota Sawahlunto sendiri telah menyeleksi Relasi hingga didapat 55 orang yang akan bertugas di 10 basis pemilih yang ada dimasyarakat. Gebril menambahkan, Relasi harus menjalankan tugas dengan penuh integritas, dengan tetap menjaga kehati-hatian serta tidak boleh menimbulkan kesan keberpihakan dan menjaga netralitas di lapangan. “Relasi harus turun ke daerah yang tingkat partisipasinya, pemberian suara tidak sah yang cukup tinggi. Intinya, mengajak pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019,” jelas Gebril.Gebril melanjutkan bahwa nantinya Relasi diharapkan membuat program kerja disetiap basis, mengindentifikasi kegiatan dan forum warga, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan mandiri yang sudah digagas. (romelt/soehe/ed diR)

Semarapura, kpu.go.id - Mengisi minggu keempat di Januari 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kecamatan Kabupaten Klungkung mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Data Pemilih Tambahan (DPTb) dan Data Pemilih Khusus (DPK) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Klungkung.Kegiatan selama tiga hari, diawali dengan paparan Ketua dan Anggota KPU Klungkung di Kecamatan Klungkung Rabu (23/1/2019). Pemapar pertama, Anggota KPU Klungkung Divisi Perencanaan dan Data, Sang Ayu Mudiasih bersama Anggota Divisi SDM Parmas Ida Bagus Nyoman Barwata memberikan pembekalan kepada peserta tentang konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2019 baik yang telah berlangsung maupun yang akan berjalan kedepan.Keduanya juga membahas tentang kewajiban penyelenggara pemilu memberikan infromasi kepada masyarakat untuk hadir ke TPS pada 17 April 2019 serta pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu. Mereka juga sempat menyampaikan proses rekrutmen Relawan Demokrasi (Relasi) dimana KPU Kab Klungkung telah mendapatkan 54 orang dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan infromasi kepemiluan demi meningkatkan partisipasi masyarakat.Anggota KPU Klungkung lainnya, Sang Ayu Mudiasih memberikan penjelasan kepada PPK dan PPS tentang pelaksanaan pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Data Pemilih Khusus (DPK) serta persiapan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ini. Dirinya juga meminta kepada petugas adhoc untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, baik desa, kecamatan dan panwaslu agar memudahkan tugas yang dijalankan.Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Klungkung, I Gusti Lanang Mega Saskara khusus mengingatkan PPS agar mempersiapkan diri membentuk Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di hari pemungutan suara nanti. Dia juga mengingatka bahwa jumlah KPPS nanti akan lebih banyak dari pemilihan sebelumnya sehingga perlu adanya kecukupan sumberdaya manusia berkualitas untuk mengisi posisi tersebut.Usai rakor di Kecamatan Klungkung, selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan untuk PPK dan PPS di Kecamatan Dawan ) dan Banjarangkan Kamis (24/1) dan Kecamatan Nusa Penida, Jumat (25/1). (putras/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi dan Polres Banyumas yang diwakili oleh Wakapolres Banyumas, Kompol Heru Budiharto, menandatangani perjanjian kerjasama pertukaran informasi atau data serta bantuan personel pengamanan Pemilu Tahun 2019.Perjanjian tertuang dalam naskah perjanjian KPU Banyumas Nomor 20/PR.07-NK/3302/KPU-Kab/I/2019, di Aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa (22/1/2019). Hadir untuk menyaksikan penandatangan ini Wakil Bupati Banyumas, Dandim 0701 Banyumas, Anggota Bawaslu Banyumas, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas, Kepala Kantor Kesbangpol dan beberapa tamu undangan lainnya.Isi dari perjanjian ini sendiri, KPU Kabupaten Banyumas diwajibkan memberikan informasi rencana kegiatan secara berkala kepada Polres Banyumas. Hal ini dimaksudkan agar Polres Banyumas dapat menyiapkan personel untuk mengamankan kegiatan. Selain itu, KPU Banyumas juga menyiapakan sarana dan prasarana berupa tempat untuk kegiatan koordinasi dan personel pengamanan.“Berdasarkan rencana, yang paling krusial untuk diamankan adalah tentang penyiapan logistik, pengamanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga ke penetapan hasil Pemilu 2019,” ungkap Imam dalam sambutan pasca penandatanganan.Imam mengakui banyak kegiatan kepemiluan yang membutuhkan dukungan pengamanan dari pihak kepolisian. Bahkan, ada kemungkinan kegiatan yang membutuhkan pengamanan secara mendadak.Sementara itu dikesempatan lain, Wakapolres Banyumas, Kompol Heru Budiharto mengatakan bahwa pihaknya memiliki kewajiban mengamankan penyelenggaraan pemilu dengan menyiapkan personel sesuai kebutuhan. “Kami akan siapkan dan tentukan jumlah personel yang turun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kegiatan yang akan KPU lakukan,” terang Heru.Menurut dia pihak Polres Banyumas juga tetap mengedepankan setiap kegiatan berdasarkan pendekatan preemtif maupun preventif. (rifki/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id - Dukungan untuk suksesnya Pemilu 2019 terus mengalir dari stakeholder kepemiluan. Di Gianyar, Pemerintah Daerah setempat menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar untuk sama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.Sikap ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar, Senin (21/1/2019).  Rakor dihadiri oleh unsur TNI/Polri, Bawaslu Gianyar, camat dan Ketua Forum Kepala desa se-Kabupaten Gianyar.Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna menjelaskan bahwa tahapan pemilu saat ini telah memasuki masa kampanye dan pengelolaan kelengkapan logistik. Oleh karena itu dia berharap dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan tahapan tersebut, terutama pada proses pendistribusian dan pengelolaan logistik, baik dari segi pengamanan, sarana dan prasarana.“Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan, karena kotak suara yang dipergunakan pada Pemilu 2019 ini mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan sebelumnya serta dengan jumlah yang cukup banyak,” kata Tirta Suguna.Pada rakor ini juga dibahas terkait persiapan pelaksanaan kampanye rapat umum serta persiapan perekrutan KPPS dan petugas pengamanan TPS yang bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019.Tanggapan pun disampaikan beragam, seperti yang disampaikan sejumlah camat dan Ketua Forum Kepala Desa terkait sarana dan prasarana yang menyatakan kesiapannya dalam menyukseskan tahapan distribusi logistik. Juga tentang rekrutmen anggota KPPS agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melarang masyarakat yang telah menjadi petugas KPPS 2 periode untuk bertugas di Pemilu 2019. (Np/kr/ed diR)