Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Luwu Utara (Lutra) berkumpul untuk menghadiri RapatKoordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lutra, Sabtu (19/1/2019).Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dimanfaatkan untuk mengetahui progres dari tahapan-tahapan pemilu yang sudah dan akan dilaksanakan serta membangun sinergitas sesama penyelenggara. “Saya berharap penyelenggara pemilu selalu berkonsentrasi melaksanakan tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tutur Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri saat membuka rakor di Aula Demokrasi.Syamsul mengatakan bahwa rakor juga digunaka untuk menegaskan komitmen PPK dan PPS dalam menyukseskan Pemilu 2019. Bentuk dari kesungguhan komitmen ini dituangkan dalam penandatangan pakta integritas.Komisioner KPU Lutra Divisi Teknis Suprianto menambahkan, rakor juga digunakan untuk menyampaikan kepada PPK dan PPS persiapan dalam menghadapi tahapan pemilu pemungutan dan penghitungan suara (tungsura), pemutakhiran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), kampanye serta penanganan logistik.Dia berharap persiapan lebih awal dapat memberikan gambaran kepada PPK dan PPS tentang tatacara perlakuan pemilih DPTb dan DPK di TPS saat menggunakan hak suaranya. Selain itu dapat memberikan arahan kepada PPK dan PPS untuk mengaktifkan sekretariat dan membuat jadwal posko sehingga pelayanaan terhadap masyarakat bisa maksimal.“Jadi sekretariat harus diaktifkan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan berkoordinasi tentang pemilu, pindah memilih dan memastikan dirinya sudah terdaftar atau tidak,”jelas dia.Komisioner KPU Divisi Perencanaan data dan Indormasi Supriadi mengingatkan kepada PPK dan PPS pentingnya data pemilih karena berkaitan langsung dengan hak warga. Oleh karena itu PPK dan PPS harus terus aktif bergerak menyosialisasikan kepada warga agar memeriksakan hak pilihnya.Supriadi secara khusus memberikan pemahaman kepada PPK dan PPS bahwa di TPS nantinya akan potensi tiga jenis pemilih yang datang, ketiga pemilih tersebut yang terdata di DPT, DPTb dan DPK. Dia berharap PPK dan PPS memberikan pemahaman kepada KPPS agar salah dalam memperlakukan ketiga jenis pemilih ini. “Dalam perlakuan pemilih itu berbeda tidak semua pemilih DPT sama dengan DPTb dan DPK diberikan surat suara tergantung alamat dan asal pemilih,” tambah Supriadi. (ramadhan iqbal/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menyeleksi calon Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019 di Kantor KPU Lutra, Jumat (18/1/2019).Dari 147 calon relasi yang mengembalikan berkas, sebanyak 134 di antaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi. “Sementara 13 yang dinyatakan tidak lolos karena syarat administrasinya tidak lengkap,” kata Komisioner KPU Lutra Divisi Parmas dan SDM Rahmat.Rahmat melanjutkan bahwa dari rencana proses seleksi 18 -19 Januari 2019, pada kenyataannya hanya dilakukan satu hari yaitu 18 Januari 2019. Dia berharap dari calon yang berhasil terpilih menjadi relasi dapat menjalankan tugas dengan baik. Meskipun bagi yang terpilih KPU Lutra akan memberikan pembekalan kepada mereka tentang metode sosialisasi dan edukasi kepada warga di masing-masing basis segmen. (ramadhan iqbal/ed diR)

Binjai, kpu.go.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Kamis (17/1/2-19).Kadisdukcapil bersama Ketua KPU dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi BinadikLapas Klas II A Binjai, Dekki Susanto menyaksikan video conference. Mereka mendengarkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam video conference tersebut.Ketua KPU Binjai, Zulfan Efendi mengapresiasi langkah yang dilakukan Disdukcapil ini. Dia berharap tujuan mendata warga binaan untuk mesuk sebagai pemilih turut menyuksesskan Pemilu 2019. “Kita apresiasi kegiatan ini agar warga binaan yang belum mempunyai KTP-el bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2019 nanti,” ujar Zulfan.Kadisdukcapil Kota Binjai, Taufiq Bahagia, mengatakan dari sekitar seribuan warga binaan yang mendekam di lapas tersebut, 525 tercatat sebagai warga Kota Rambutan. “Hasil verifikasi kami, yang dapat direkam hari ini ada 82 orang warga Binjai,” tutur Taufiq.Meski demikian ke-82 warga binaan yang melakukan perekaman KTP-el ini tidak dapat langsung mendapatkan kartu identitas, mengingat adanya sejumlah kendala yang masih dihadapi oleh pihaknya hingga saat ini. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dulu dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan ini.Sementara itu Anggota KPU Binjai Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Abdullah Arkam, memastikan perekaman KTP-el di lapas ini tidak akan mengubah jumlah DPT yang ada di sana. Mengimngat DPT hasil perbaikan kedua sudah ditetapkan. Meski demikian aka nada penambahan jumlah TPS di Lapas Binjai untuk menyesuaikan dengan penambahan jumlah pemilih imbas dari perekaman data kependudukan. (kpu kota binjai/ed diR)

Kuala Tungkal, kpu.go.id - Acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 juga menyita perhatian masyarakat yang tinggal di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Di Halaman Kantor KPU setempat, Kamis (17/1/2019) malam, ratusan masyarakat berkumpul untuk melihat paparan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon, 01 maupun 02.Komisioner KPU Tanjung Jabung Barat Ahmad Hadziq, sangat bangga dengan antusias yang ditunjukkan masyarakat menonton debat pasangan calon. Dia berharap suasana ini menjadi ukuran meningkatnya partisipasi pemilih terutama di kalangan pemilih muda.Sementara itu Anggota KPU Jambi M Sanusi yang turut hadir dalam acara nobar mengajak masyarakat untuk cermat, mendengarkan visi misi dan program yang disampaikan masing-masing pasangan calon. Dia juga berharap usai menonton debat masyarakat dapat menjadi pemilih cerdas yang terhindar dari berita bohong (hoaks).Dikesempatan yang sama, Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Tanjung Jabung Barat Suroso mengklaim nobar yang diinisasi pihaknya ini dihadiri oleh sekira 250 orang. Target dari kegiatan ini sendiri adalah munculnya keingintahuan generasi muda terhadap calon pemimpinnya.Untuk memeriahkan acara, pada kegiatan nobar turut dibagikan sejumlah souvenir bagi masyarakat yang beruntung dan mampu menjawab pertanyaan seputar kepemiluan. (kpu tanjung jabung barat/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah mengukuhkan 55 relawan demokrasi untuk bersama-sama terjun ke masyarakat untuk menyosialisasikan Pemilu 2019. Mereka juga telah menandatangani pakta integritas sebagai relawan, sekaligus siap mematuhi kode etik dengan menjaga independensi, imparsial, nonpartisan, serta berkomitmen  membantu upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi dan pemilu 2019.Pengukuhan dan pembekalan dilaksanakan di Hotel D’Season Premiere, Bandengan, Jepara, Kamis (17/1). Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri  bersama empat komisioner KPU lainnya, yaitu Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun hadir dan memberikan materi pembekalan dalam acara itu.Turut hadir M Haidar Fitri, selaku Ketua KPU Jepara periode 2013-2018. Dalam kesempatan itu yang bersangkutan menyampaikan pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat. Pemilu, kata dia merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpin. “KPU ini sekadar penyelenggara. Gawe pesta demokrasi ini adalah milik rakyat, juga para peserta pemilu. Rakyat dan para peserta pemilu memiliki peran besar dalam suksesnya proses demokrasi ini,” kata dia.Para relawan itu diseleksi dari berbagai kelompok atau basis masyarakat, yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warganet.Siti Nur Wakhidatun dan Ris Andy Kusuma menyampaikan materi teknis pemungutan suara, sekaligus menerangkan secara jelas bagaimana mencoblos dan menghasilkan suara yang sah saat di tempat pemungutan suara. Saat acara berlangsung, salah satu anggota KPU dari Divisi Program, dan Informasi Muntoko menghadiri acara perekaman massal untuk para pemilih dari Lembaga Pemasyarakatan Jepara. “Perekaman KTP oleh Dinas Dukcapil ini untuk melayani hak pilih penghuni Lapas,” kata dia.Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jepara Muhammadun, yang menyampaikan materi Pemilu dan Disinformasi, menekankan pola komunikasi relawan demokrasi ke masyarakat melalui media sosial. Dia mengingatkan agar relawan tidak terjebak pada informasi hoaks yang beredar di media sosial. Sebaliknya, ia mendorong mereka bisa secara produktif memanfaatkan media sosial untuk sarana edukasi politik untuk warga. “Penting untuk relawan bisa menghadirkan konten-konten yang positif dalam konteks pemilu di tengah banjir informasi yang kurang sehat. Konten positif terkait pemilu harus terus diproduksi untuk memberikan diskursus dan informasi-informasi yang bisa membantu pemilih,” kata dia.Sementara itu Subchan Zuhri mengatakan, ruang gerak KPU dalam menyosialisasikan pemilu akan diperluas oleh para relawan. “Para relawan demokrasi ini memiliki basis-basis yang jelas. Basis warganet misalnya memiliki follower ratusan ribu di beragam platform media sosial. Ini bisa menyajikan konten yang informatif terkait pemilu. Demikian halnya basis masyarakat lain, misalnya perempuan dan keluarga, serta disabilitas yang bisa masuk ke kelompoknya dalam memberikan informasi pemilu selengkap mungkin, sekaligus mendorong relawan-relawan mandiri yang lain,” kata Subchan. (muh/kpujepara/ed diR) 

Painan, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Gebril Daulai turut meninjau proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang berlangsung di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Painan, Kamis (17/1/2019).Kegiatan ini sendiri diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupten Pesisir Selatan kepada warga binaan untuk bisa terdata dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2019 mendatang.Gebril dalam kesempatan itu mengatakan penyusunan DPK dan DPTb merupakan tahapan pemutakhiran data pemilih pasca ditetapkannya DPTHP-2 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 Pemilu 2019 pada tanggal 15 Desember 2018. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Gebril sangat mengapresiasi perekaman KTP-el ini dengan harapan warga binaan bisa terdata untuk ikut di Pemilu 2019 nanti.Anggota KPU Pesisir Selatan Medo Patria mengatakan dari 96 orang warga binaan Lapas Kelas II B Painan hanya tujuh di antaranya yang dapat melakukan perekaman KTP-el. Mereka diketahui merupakan penduduk Pesisir Selatan yang telah dibuktikan dengan dokumen seperti Kartu Kelauarga (KK).  (romelt/ed diR)