Berita KPU Daerah

Tanjung Pati, kpu.go.id - Memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Koordinasi bersama dinas terkait di Aula Kantor KPU Lima Puluh Kota, Tanjung Pati, Senin (21/1/2019).Rakor dihadiri Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Catatan Sipil, Kepala Rutan/Lapas Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh serta Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.Rapat dipimpin Ketua KPU Lima Puluh Kota, Masnijon yang menjelaskan tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sementara Anggota KPU Lima Puluh Kota Divisi Program Data dan Informasi, Eka Ledyana menyinggung jumlah penghuni rutan/lapas yang terdapat di Kecamatan Harau dan Kecamatan Suliki. Serta untuk menentukan berapa TPS lagi yang harus disiapkan di kedua lokasi tersebut.“Perlunya ada data konkret agar dapat dengan mudah ditetapkan berapa TPS perlu ditambah. Seperti Lapas Suliki data pemilihnya masih dinamis karena ada beberapa orang dari luar Kabupaten Lima Puluh Kota. Juga pada Lapas Tanjung Pati terdapat orang yang tidak memiliki KTP-el dan bahkan ada yang dari luar provinsi,” papar Eka.Adapun untuk Lapas Kota Payakumbuh meskipun ada warga binaan yang berasal dari kabupaten lain, tetap perlu untuk didata dan ditentukan terkait TPS-nya.“Dan kami juga harap kerja samanya dengan Dinas Catatan Sipil agar dapat melihat berapa orang penghuni lapas yang tidak memiliki KTP-el dapat dikeluarkan kartu identitasnya sehingga dapat memilih pada Pemilu 2019,” tambah Eka. (kpu lima puluh kota/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi hadir dalam Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019, di Restoran Oemah Daun, Purwokerto, Senin (21/1/2019). Pada kesempatan itu yang bersangkutan menjelaskan tugas utama Relasi adalah meningkatkan angka partisipasi dan meningkatkan kualitas pemilih.Di hadapan 55 Relasi, Imam juga menjelaskan bahwa angka partisipasi disetiap pemilu selalu berubah namun untuk Pemilu 2019 nanti target partisipasi pemilih di Banyumas 77,5%. Angka ini sesuai dengan yang ditargetkan oleh KPU Republik Indonesia. “Dengan target ini, maka penting bagi Relasi untuk menggerakkan kesadaran warga untuk menggunakan hak pilih,” kata dia.Imam mengingatkan bahwa tantangan Relasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni pargamatisnya sejumlah pemilih di Banyumas atau masih ada di antara mereka yang mudah tergiur dengan politik uang atau terhasut dengan isu SARA. “Realitas ini yang harus dibenahi oleh Relasi,” tambahnya.Dipesan yang lain, Imam mengingatkan bahwa tugas Relasi mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang berdaulat. Yakni pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara rasional, menentukan pemimpin berdasarkan visi, misi, program dan track record calon.Selain itu mendorong agar Relasi gencar masuk ke forum-forum warga untuk memasifkan sosialisasi dan aktif melawan hoaks dengan cara menyebarkan berita yang benar dan bermanfaat. “Sosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sesuai basisnya masing-masing,” pungkas Imam. (Rfk/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) kedatangan Sekretaris Dua Bidang Politik Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Amy Keough beserta satu orang staf Kedubes Australia Bidang Politik Rifa Fatharani, Senin (21/1/2019).Kehadiran rombongan Staf Kedubes Australia Bidang politik ini diterima Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Sekretaris KPU Firman, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Agus Catur Rianto serta sejumlah staf.Amnasmen dalam sambutannya menjelaskan bahwa kehadiran para Staf Kedubes Australia ini adalah untuk melihat kesiapan KPU Sumbar dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia rombongan juga tertarik dengan penanganan dan pengelolaan pemilu yang akan KPU Sumbar lakukan, khususnya dalam menjangkau daerah terpencil saat pendistribusian logistik. “Bagaimana KPU mengakses daerah tersebut hingga berbagai persoalan lainnya,” tambah Amnasmen.Di luar itu, Amnasmen menceritakan bahwa Staf Kedubes Australia juga sempat bertanya sikap KPU Sumbar merespon perkembangan politik nasional yang saat ini berkembang. Seperti perdebatan tentang kotak suara berbahan dupleks hingga persoalan berita bohong (hoaks) tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.“Atas pertanyaan yang dilontarkan Amy Keough itu kami terangkan sejelas-jelasnya. Dan tampaknya penjelasan yang kami sampaikan itu cukup menerangkan,” tambah Amnasmen.Sementara itu Amy Keough yang dimintai penjelasan enggan berkomentar. Dia beralasan bahwa dirinya tidak berkompeten dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan.” Yang bisa berikan penjelasan adalah juru bicara kedutaan kami di Jakarta,” jelasnya. (romelt/ed diR) 

Tanjung Pati, kpu.go.id - Rekrutmen Calon Relawan Demokrasi (Relasi) juga berlangsung di Kabupaten Lima Puluh Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bahkan tuntas menyeleksi hingga 55 Orang Relasi yang kemudian dikukuhkan pada 17 Januari 2019.Usai proses pengukuhan pada KPU Kabupaten Lima pun segera menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Relasi di Tanjung Pati, Harau, Minggu (20/1/2019). Kegiatan ini dihadiri langung Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen dan Muhammad Mufti Syarfie sekaligus bertindak sebagai narasumber.Nama kedua mengatakan bahwa hadirnya Relasi ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya Relasi diharapkan ada peningkatan pengetahuan tentang pemilu bagi masyarakat.“Saya yakin Relasi ini dapat mencapai targetnya seperti menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil terhadap agenda pemilu dan demokrasi,” ucap Mufti Syarfie.Sementara itu Amnasmen menambahkan bahwa posisi Relasi sebagai mitra KPU yang menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Kehadiran Relasi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.“Relasi sebagai mitra sehingga perlu bersikap independen, tidak melakukan tindakan kekerasan dan juga tidak menerima gratifikasi dari peserta pemilu,”tambah Amnasmen.Selain keduanya, Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan materi singkat terkait pemilu dan juga mekanisme dalam melaksanakan tugas sebagai Relasi. (tekhupmas/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Divisi Program, Data dan Informasi Supriadi mengingatkan masyarakat yang berencana pindah memilih untuk mempersiapkan diri berikut syarat-syaratnya.Pindah memilih sendiri diperbolehkan dalam pemilu selama pemilih melaporkan keinginannya tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) didesa/kelurahan asal atau tempat tujuannya pindah memilih. Kesempatan untuk mengurus pindah memilih baru bisa dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara, 17 April 2019.“Artinya, bagi pemilih yang ingin pindah memilih, harus menngurus proses administrasi paling lambat 18 Maret 2019,” kata Supriadi saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama PPK dan PPS di Aula Demokrasi KPU Lutra, Minggu (20/1/2019).Adapun pada proses pindah memilih, nantinya pemilih akan mendapatkan formulir A5 sebagai bukti yang bersangkutan telah pindah memilih. Usai diberikan formulir tersebut maka nama yang pemilih ditempat asal akan dihapus dan dipindahkan ke tempat dimana pemilih tersebut menginginkan. Formulir A5 juga digunakan pemilih saat memberikan hak suaranya nanti.“Mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tutup Supriadi. (ramadhan iqbal/ed diR)

Jepara, kpu.go.id - Apatisnya generasi muda terhadap dunia politik menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Tantangan yang perlu dijawab dengan berbagai pendekatan mulai dari berdialog, menggunakan bahasa mereka sehari-hari, hingga melibatkannya generasi muda dalam diskursus demokrasi dan tahapan kepemiluan.Hal itu mengemuka dalam sosialisasi pemilu berbasis pemilih pemula, yang melibatkan sekitar 400-an pelajar dari Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Cabang Jepara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unisnu, Sabtu (19/1/2019). Acara ini terselenggara kerjasama KPU Jepara dengan IPNU-IPPNU yang pada saat bersamaan menggelar konferensi cabang untuk memilih ketua baru.Anggota KPU Jepara Muhammadun mengawali diskusi dengan membedah beberapa riset perilaku milenial di Amerika Serikat, Eropa dan Indonesia. Termasuk membedah bagaimana saluran-saluran komunikasi yang dominan digunakan anak-anak muda atau remaja dalam berinteraksi dan bersosialisasi. “Konektivitas generasi milenial dengan internet menciptakan kontadiksi-kontradiksi. Di satu sisi mereka responsif dan cepat tanggap terhadap situasi lantaran cepat mendapatkan informasi, namun di sisi lain, saat mencoba masuk ke ruang media sosial, salah satu dunianya, mereka disuguhi suasana yang tak sehat dan berbau fanatisme berlebihan,” kata Muhammadun.Menurut dia media sosial sebagai ruang publik dapat menjadi saluran gagasan untuk berdiskusi tentang kepemiluan yang positif. Demokrasi digital harus menginspirasi generasi milenial terutama banyak waktu generasi muda dihabiskan untuk berselancar di media sosial dengan berbagai macam platform. “Kami rasa ini tugas bersama, termasuk kami dari KPU yang siap terus berdialog dengan anak-anak muda dalam hal kepemiluan atau demokrasi. Pada pemilu 2019, partisipasi dibuka lebar, misalnya KPPS bisa berusia 17 tahun,” ucap Muhammadun.  Di Jepara sendiri dari 876.490 yang memiliki hak pilih, sebanyak 3,41 persennya berusia 17-18 tahun, 4,64 persennya berusia 19-20 tahun dan 21,59 persen berusia 21-30 persen. “Jadi hampir 30 persen pemilik hak pilih di Jepara adalah generasi milenial,” tambah Muhammadun.Salah seorang pelajar asal Desa Nalumsari, Musthofa, berpendapat, tidak semua generasi milenial apatis terhadap proses-proses demokrasi. Banyak, lanjut dia, yang terlibat secara aktif. Namun dia juga tidak memungkiri ada yang enggan atau tidak tertarik dengan diskusi demokrasi, terlebih terlibat dalam proses kepemiluan.Pelajar asal Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji, Rusmina menengarai, kecenderungan apatisme generasi milenial terhadap proses demokrasi, boleh jadi karena mereka tak suka atau jengah dengan konten-konten di media media sosial yang di antaranya banyak memperlihatkan suasana tak sehat.Sementara pelajar asal Desa Slagi Kecamatan Mlonggo Dwi Rohman Wahyudi, berpandangan, generasi milenial sebenarnya memiliki keinginan untuk masuk dalam wacana demokrasi namun belum memiliki kanal-kanal yang tepat dan bisa memenuhi selera dan kebutuhan mereka. (Muh/kpujepara/ed diR)