Berita KPU Daerah

Padang,kpu.go.id - Jelang memasuki tahun 2019, kementerian/lembaga (K/L) di seluruh Indonesia diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L). Termasuk lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pengguna anggaran diwajibkan untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran yang akan digunakan selama satu tahun kedepan.Atas dasar hal itu, KPU Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja Pencermatan RKA-KL tahun 2019 di Hotel Pangeran Beach Padang Selasa, (18/12/2018). Acara yang berlangsung selama dua hari dihadiri Anggota KPU Sumbar Nova Indra didampingi Sekretaris Firman, Kasubag Program dan Anggaran KPU RI Arifin dan Eka Bastian serta mengundang Anggota KPU kab/kota, sekretaris KPU serta operator se Sumbar.Dalam penjelasannya Nova Indra menekankan pentingnya penyusunan RKA-K/L sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. “Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L,” jelas Nova.Sementara itu Arifin dalam paparannya mengatakan bahwa penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu tersebut menurut dia  disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L.Adapun untuk tahun 2019, KPU sendiri mendapatkan alokasi Rp 18,1 Triliun untuk membiayai dua kegiatan, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp15, 1 Triliun dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Perbaikan Proses Politik sebesar Rp2,99 Triliun. “Dan untuk Satker KPU Provinsi Sumbar, RKA-K/L Tahun 2019, pagu alokasi sebesar Rp30,9 Miliar, yang akan digunakan untuk membiayai 2 program, 8 kegiatan serta 52 output kegiatan,” tambah Arifin.Delapan kegiatan dimaksud antara lain pembentukan badan adhoc, kampanye, pembenahan permasalahan DPT (berkelanjutan), pengadaan dan pendistribusian logistik, pemungutan suara dan  bimtek KPPS serta sarana tempat pemungutan suara, proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara (di PPK, kab/kota dan provinsi), sengketa (PSU, sidang hasil di MK). Terakhir, Arifin meminta satker KPU yang di Sumbar untuk selalu memahami tata cara revisi yang paling tepat dalam proses permintaan anggaran. (romelt/ed diR)

Tanahdatar, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kabupaten Tanahdatar pada Selasa (18/12/2018). Kehadiran RPP tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi substantif.Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumatera Barat, Gebril Daulai dalam sambutan di acara peresmian RPP Kabupaten Tanahdatar menegaskan pembangunan RPP merupakan bagian dari komitmen KPU untuk melahirkan pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri, sebagai fondasi utama pemilu berintegritas.Gebril juga mengharapkan keterbatasan ruangan RPP tidak menghambat ruang gerak petugas RPP dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke berbagai basis pemilih. “Ruangan kita beraktivitas boleh terbatas, tetapi gagasan dan karya kita untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih harus tetap bernas dan mampu menjawab kebutuhan pemilih,” ujarnya.Gebril meminta KPU Kabupaten Tanahdatar mengoptimalkan fungsi RPP dengan cara menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkala ke berbagai basis pemilih. “Ada 11 basis pemilih yang menjadi sasaran kita. Karena itu perlu dirancang kegiatan yang sifatnya berkala dan berkelanjutan,” tegasnya.RPP kata Gebril, secara bertahap juga harus diperkaya dengan berbagai informasi kepemiluan, baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah maupun brosur. Digitalisasi berbagai informasi kepemiluan juga penting untuk memudahkan setiap pengunjung dalam mengakses informasi. “Ini diperlukan untuk merespons kebutuhan generasi milenial. Sekarang semua harus serba digital,” ujarnya.Gebril juga mengajak semua jajaran penyelenggara pemilu, terutama PPK dan PPS untuk membangun narasi positif tentang pemilu, penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Penyebaran informasi yang keliru di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi deposit kepercayaan publik terhadap penyelenggara, proses dan hasil pemilu.“Baru-baru ini di media sosial dan berbagai pemberitaan ramai dengan kotak suara dari karton. Ada yang menyebutnya kotak suara dari kardus. Informasi semacam ini harus kita sikapi dengan bijak dan tidak emosional sembari kita menjelaskan kepada masyarakat duduk persoalannya agar mereka memperoleh informasi secara utuh. PPK dan PPS penting juga mengambil peran untuk menjelaskan soal ini kepada masyarakat melalui forum-forum warga yang ada di tingkat kecamatan dan nagari. Kita harus bersama-sama melalukan counter opini dan sekaligus membangun narasi positif. Jangan kita biarkan informasi yang keliru tentang Pemilu menyebar dan menjadi konsumsi publik. Penyesatan informasi berbahaya bagi masa depan demokrasi kita,” tutupnya.Hadir dalam peresmian RPP tersebut Ketua dan Anggota KPU Tanahdatar, ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan stakeholders lainnya seperti Bawaslu dan Kepolisian. (kpu sumbar/ed diR) 

Batusangkar, kpu.go.id - Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2019 sangat dibutuhkan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki penyelenggara pemilu untuk menjangkau dan memenuhi seluruh aspek kepemiluan.Di Sumatera Barat (Sumbar), harapan yang sama disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar bersama KPU Kabupaten Tanah Datar yang mendorong tokoh masyarakat setempat membantu menyosialisasikan dan memberikan pendidikan pemilih kepada warga disekitarnya.Di Sumbar sendiri, tokoh yang berpengaruh dalam lingkungan adat salah satunya Bundo Kanduang. Lewat partisipasi mereka, diharapkan masyarakat yang tinggal dipedalaman dapat mengetahui lebih banyak informasi kepemiluan. “Kami sengaja mengundang Bundo Kanduang karena mereka adalah tampek batanyo (sumber informasi) oleh kaum adat,” ujar Ketua KPU Tanah Datar Fakhrul Rozi di kegiatan pendidikan pemilih, di Islamic Centre Batusangkar, Selasa (18/12/2018).Anggota KPU Sumbar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Gebril Daulai menyadari tantangan KPU menjangkau pemilih yang berada di pedesaan. Dan melalui Bundo Kanduang diharapkan tantangan tersebut dapat terselesaikan.Gebril dipenjelasannya yang lain juga mengingatkan pentingnya memilih di 17 April 2019. Meski hanya sejenak di dalam bilik suara namun akan sangat menentukan arah perjalanan bangsa lima tahun kedepan.Dalam kesempatan itu Gebril juga menerangkan perbedaan Pemilu 2019 dengan sebelumnya, dimana akan ada lima surat suara yang akan digunakan pada hari memilih nanti. (kpu sumbar/ed diR)

Tanah Datar, kpu.go.id - Rumah Pintar Pemilu (RPP) resmi berdiri di Kabupaten Tanah Datar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat meresmikannya pada Selasa (18/12/2018). Peresmian turut dihadiri KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Bawaslu, Forkompinda, Kesabngpol, PPK, PPS dan media.Tujuan dari peluncuran RPP diharapkan memberi efek informatif, khususnya substansi tentang kepemiluan kepada warga dan stakeholder. “Masyarakat yang ingin bertanya tentang pemilu cukup datang ke RPP dan informasi tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya,”  kata Ketua KPU Tanah Datar Fakhrur Rozi.Anggota KPU Sumbar, Gebril Daulai dalam sambutannya mengatakan bahwa RPP merupakan program KPU RI agar informasi kepemiluan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. KPU sendiri menargetkan pada 2018 ini RPP sudah berdiri di seluruh KPU di Indonesia. “Fokus sasaran RPP adalah pemilih pemula, kita berharap walaupun sederhana tapi RPP memiliki informasi yang baik untuk pemilih,” ucap Gebril.Gebril pada kesempatan itu juga merespon sejumlah isu terkait tahapan kepemiluan, menyangkut DPT, hak pilih penyandang disabilitas mental, hingga kotak suara karton kedap air. Dia meminta kepada jajarannya agar tidak menyikapi isu-isu tersebut secara emosional dan mampu menjelaskan kepada masyarat dengan cara-cara yang baik. (TIM-TH-SB/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meyampaikan pentingnya peningkatan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan transparansi kelembagaan.Saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Situng dan Transparansi Hasil Pemilu”, Arief menyampaikan bahwa pihaknya saat ini terus menambah kemampuan di berbagai aspek penunjang TI.“Untuk pemilu 2019, KPU sudah punya best practices sudah punya platform awalnya, tinggal kami sempurnakan. KPU sudah tambah kapasitas dan kemampuan servernya, mudah-mudahan yang lambat tidak terjadi lagi," ucap Arief di Media Center KPU RI, Jakarta, Senin (17/12/2018).Arief juga memastikan bahwa seluruh SDM yang terlibat dalam pembangunan TI adalah orang dalam negeri. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti dengan Kemenkominfo, BSSN, BPPT, BIN dan Tim Cybercrime Mabes Polri terus dijalin.“Memang tantangan tidak mudah, karena hacker juga meningkat kemampuannya. Maka salah satu strategi kami mengajak mereka sebagai kawan. Jadi kami bicara dengan mereka ada komunitas gitu, kami minta bantuan mereka mengawal ini,” sambung mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur itu."Kalau semua berkualitas, konflik pasca pemilu tidak akan ada,” tutupnya.Sekedar informasi, diskusi tersebut juga dihadiri Peneliti Senior Netgrit, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Juru Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti serta Juru Kampanye Nasional Prabowo, Viva Yoga Mauladi. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Dharmasraya, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Srimulyani hadir untuk meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Dharmasraya, Senin (17/12/2018). Di hadapan masyarakat dan tamu undangan yang hadir , Yanuk sekaligus mengisi kesempatan ini untuk menyosialisasikan tahapan Pemilu 2019.Yanuk yang juga mantan anggota KPU Dharmasraya, bangga dengan prestasi daerah itu karena selalu mempunyai tingkat partisipasi tertinggi di Sumbar. "Saya minta kita yang hadir ini nanti mau menjadi relawan demokrasi bagi KPU", demikian Yanuk menyampaikan pesannya.Ketua KPU Dharmasraya Maradis membuka kesempatan bagi masyarakat kapanpun untuk datang ke RPP. Menurut dia RPP adalah ruang bagi masyarakat menjadi pemilih cerdas. Sementara Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku  Kerajaan mengapresiasi hadirnya RPP ini dan memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap semua kegiatan kepemiluan yang ada.Disesi tanya jawab antusias tamu untuk bertanya dan berdiskusi bersama anggota KPU Kabupaten Dharmasraya cukup besar. Salah satunya yang diungkapkan seorang guru SLB Pulau Punjung Dharmasraya Warsina yang senang anak didiknya penyandang difabel diikutkan dalam kegiatan ini. "Padahal kami sudah lama meminta pemerintah daerah agar memerhatikan anak didik kami,” tutup Warsina. (kpu sumbar/ed diR)