Berita KPU Daerah

Jepara, kpu.go.id – Penyelenggara pemilu se-Kabupaten Jepara menyatakan kesiapannya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu terungkap saat seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Jepara hadir pada acara Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jepara, di Gedung Wanita Kartini, Senin (10/12/2018).Ada sekitar 1.290 penyelenggara pemilu yang hadir pada kegiatan ini. Mereka terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretariat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara beserta sekretariat.Untuk memperkuat komitmen ini, turut mengundang seluruh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang sekaligus memberikan pembekalan kepada penyelenggara pemilu. Pembekalan disampaikan bergiliran mulai dari Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Dandim Jepara Letkol (Czi) Fachrudi Hidayat, Wakapolres Jepara Kompol Pranandya Subiyakto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Dwianto Prihartono, Ketua Pegadilan Negeri (PN) Jepara yang diwakili Humas Buyung Dwikora Bayu Agung Kurniawan dan diakhiri Ketua Pengadilan Agama (PA) Jepara Imam Syafi'i.Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri pada kesempatan itu berpesan kepada jajarannya hingga tingkat bawah untuk selalu mengedepankan netralitas, profesionalitas dan integritas dalam bertugas. Menurut dia sebagai manusia wajar apabila ada kekeliruan dan kesalahan, namun dalam menjalankan tugas kepemiluan hal itu harus diminimalisir. “Sebagai manusia salah dan lupa adalah kodratnya. Namun, jangan sampai terjadi kesalahan atau kelupaan yang disengaja. Apalagi dilakukan secara sistematis,” pesan Subchan.Sementara itu Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi berharap penyelenggara pemilu didaerahnya mampu menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan baik. Dandim 0719 Jepara Letkol (Czi) Fachrudi Hidayat juga mengajak semua pihak menghindari politik uang, kampanye hitamdan isu SARA. Pihaknya bersama polri akan memastikan jalannya pemilu akan berlangsung aman dan damai.Menyambut imbauan itu, Wakapolres Jepara Kompol Pranandya Subiyakto mengatakan telah menyiapkan 550 personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu. Jumlah tersebut belum ditambah dari komponen lain, yaitu dari TNI, Satpol, dan Linmas.Kajari Jepara Dwianto Prihartono dalam kesempatan memastikan kesiapan pihaknya menghadapi gugatan baik perdata maupun PTUN terkait kepemiluan. Pada kesempatan itu dia juga membagikan kaus anti korupsi kepada Subchan Zuhri dan Anggota Bawaslu Jepara AbdKhalim.Humas PN Jepara Bayu Agung Kurniawan menjelaskan bahwa sengketa pemilu terdiri dari dua jenis, administrasi dan proses. Masing-masing sengketa itu harus melalui Bawaslu terdahulu. Namun, di antara dua itu, PN hanya menindaklanjuti sengketa terkait administrasi. Dikesempatan terakhir Ketua PA Jepara Imam Syafi'i menambahkan, Pemilu 2019 ini berpotensi terjadi pelanggaran terkait SARA. “Biasanya pelakunya mengedepankan kekitaan. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilu se-Kabupaten Jepara ini dimeriahkan grup band Isolaska. Selain itu, ada hiburan tarian tradisional dan dancer dari YM Crew. (kpu jepara andy/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar tuntas melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan Kedua (DPTHP2), Hotel Bhuwana, Ubud, Senin (10/12/2018).Hasilnya rapat yang dipimpin Ketua KPU Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna menetapkan jumlah pemilih di Kabupaten Gianyar untuk Pemilu 2019 mencapai 370.030 orang. Terdiri dari pemilih laki-laki 183.899 orang dan pemilih perempuan 186.131 orang. Pemilih tersebut tersebar di 7 kecamatan dan 70 desa dengan jumlah TPS mencapai 1.502 buah.Adapun hasil dari perbaikan selama 30 hari mendapati pemilih baru sebanyak 1.490 orang, pemilih yang tidak memenuhi syarat 1.648 orang dan perbaikan sejumlah177 orang.Perubahan atas jumlah pemilih ini merupakan hasil penyempurnaan DPTHP2 sesuai surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT pemilu 2019, surat Ketua KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/KPU/XI/2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Ketua KPU RI nomor 1479/PL.02.1-SD/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyemournaan DPTHP2.Turut mendampingi dalam rapat ini Anggota KPU lainnya AA Gde Agung Eka Putra, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, I Wayan Mura serta I Komang Endra Gunawan. Turut mengundang Anggota  KPU Provinsi Bali AA Gede Raka Nakula, Kasat Intel Polres Gianyar, Dandim 1616, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Kepala Kesbangpol Gianyar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Plt.Sekretaris KPU Gianyar, Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Gianyar, LO DPD, LO Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Anggota PPK se-Kabupaten Gianyar serta anggota Pokja Pemutakhiran Data Pemilih. (kr/ed diR)

Solok, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menggelar Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu 2019 bersama 143 ketua RT dan 50 ketua RW di Restoran D' Relazion Kota Solok Senin, (10/12/2018).Kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ketua RT/RW terkait aturan pelaksanaan tahapan pemilu 2019. “Karena bapak/ibu adalah ujung tombak KPU dalam melayani masyarakat menggunakan hak suaranya di TPS,” ujar Amnasmen Ketua KPU Sumatera Barat yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.Amanasmen pun mengapresiasi kegiatan ini karena baru pertama kali diadakan kepada RT/RW. Dia pun berharap usai mendapat pemahaman tentang kepemiluan para ketua RT/RW kemudian dapat menyosialisasikan kembali pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakatnya masing-masing. Dia mengingatkan bahwa suksesnya pemilu dimulai dari penyelenggara yang terpercaya. “Tidak boleh ada PPK/PPS yang tidak dipercaya. Jika itu terjadi maka (yang bersangkutan) segera diminta untuk diberhentikan,” tambah Amnasmen.Pada kesempatan itu Amnasmen sekaligus menyampaikan perkembangan persiapan logistik Pemilu 2019, dimana untuk Alat Peraga Kampanye (APK) telah diserahterimakan ke peserta pemilu. Adapun untuk logistik yang berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara seperti kotak dan bilik suara, tinta serta sampul telah disimpan di gudang KPU kabupaten/kota. Pada kesempatan itu Amnasmen juga menyempatkan diri untuk memperlihatkan kotak serta surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 nanti. (kpu kota sumbar-solok/ed diR)

Bukittinggi, kpu.go.id - Nuansa berbeda tampak pada acara pemilihan ketua RT/RW di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Sejak Minggu, 9 Desember 2018, masing-masing RW sibuk mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan untuk memilih 4 Ketua RW dan 2 orang Ketua RT di masing-masing RW ini.Masyarakat setempat pun antusias mengikuti jalannya pemilihan ini karena menjadi yang pertama dan model pemilihannya yang mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.Untuk pelaksanaan pemilihan RT/RW ini, panitia membagi pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 1.008 pemilih terdiri dari 502 pemilih laki-laki dan 506 pemilih perempuan.Panitia pemilihan menyediakan 4 TPS yang ditempatkan di masing-masing RW. TPS ditempatkan disekolah dan balai adat/balai nagari. Kegiatan dimulai pukul 07.00-12.00 WIB, penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB di TPS masing-masing dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di kantor Lurah Parit Antang. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW serentak ini dihadiri dan disupervisi Anggota KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura. Selain itu, pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW serentak ini juga dipantau oleh Anggota PPK ABTB, PPS Kelurahan Parit Antang, Panwas Kelurahan Parit Antang, Lurah Parit Antang dan tokoh masyarakat Parit Antang.Berdasarkan hasil rekapitulasi Senin (10/12/2018), diketahui tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan RT/RW sebanyak 73,2%. Calon terpilih sebagai Ketua RW adalah Suhardi Dt Basa Nagari, Hendriko, Yasri Afdal, dan Eko Folashohy. Sedangkan Ketua RT terpilih adalah Didi Aptriyudi, Aslim St Mudo, Nazwardi, Rilla Pertiwi, Syukriah, Mhd. Ilham Arif, Edison, dan Zulharnas. (uie/ed diR)

Tuban, kpu.go.id - “Tiba saatnya Indonesia, untuk memilih…..” sepenggal lirik jingle Pemilu 2019 terbukti membakar semangat peserta senam untuk bergerak bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menyosialisasikan tahapan pemilu.Bertempat di lokasi Wisata Pantai Kelapa, Palang, Tuban, Minggu, (9/12/2018) senam dihadiri lebih dari 200 orang yang berasal dari sejumlah pelajar SMA, mahasiswa, perwakilan ormas dan kelompok perempuan.Anggota KPU Kab Tuban Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas, Yayuk Dwi S mengatakan kegiatan senam yang dilaksanakan di lokasi wisata diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk sadar dan peduli dengan pemilu. Menurut dia sosialisasi dengan senam berjingle pemilu juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memahaminya. “Harapan agar masyarakat dengan mudah menerima informasi secara santai, tapi mengena pada sasaran,” tutur Yayuk.Yayuk menilai jingle Pemilu 2019 yang dibawakan vokalis Kikan memang cukup enak didengar dan memberikan kesan positif bagi yang mendengarkannya. “Namun saat ini jingle pemilu tersebut masih belum begitu memasyarakat. Sehingga menjadi kewajiban kita selaku penyelenggara untuk mempopulerkan jingle ini,” tambah Yayuk.Di sela-sela jeda senam, materi ringan juga disampaikan kepada peserta dan pengunjung wisata, tentang Pemilu 2019 lima surat suara. Tidak lupa pesan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 nanti. (kpu kab tuban/ed diR)

Binjai, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai resmi menuntaskan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Minggu (9/12/2018). Hasilnya jumlah pemilih di Kota Binjai tercatat sebanyak 190.945 orang dengan rincian 92.909 pemilih laki-laki dan 98.036 pemilih perempuan.Jumlah tersebut tersebar di 5 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 713 TPS di wilayah Kota Binjai. “Dengan rincian untuk Binjai Utara 57.432 orang, Binjai Timur 38.464 orang, Binjai Selatan 37.739 orang, Binjai Barat 34.522 orang dan Binjai Kota 22.789 orang,” kata Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi di Hotel Kardopa Binjai.Turut mendampingi dalam kegiatan ini Anggota KPU Binjai Risno Fiardi, Robby Effendi, Arifin saleh dan Abdullah Arkam. Hadir juga pimpinan Bawaslu Binjai, Pemko Binjai dan Pengurus Partai Politik di Kota Binjai.Zulfan melanjutkan bahwa di dalam DPTHP2 yang ditetapkan tersebut, terdapat pemilih penyandang disabilitas sebanyak 290 orang. Dengan rincian tuna daksa 115 pemilih, tunanetra 29 pemilih, tuna rungu/wicara 33 pemilih, tuna grahita 86 pemilih dan disabilitas lainnya 27 pemilih. Selain itu ada pemilih baru sejumlah 145 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 74 orang dan perempuan berjumlah 71 orang.Meski demikian KPU Kota Binjai juga menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.724 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 1.898 orang dan perempuan berjumlah 1.826 orang. Perbaikan Elemen Data Pemilih (mayoritas pindah TPS yang disebabkan lokasi TPS terlalu jauh) sejumlah 1.098 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 537 orang dan perempuan berjumlah 561 orang.Sementara itu Robby Effendi yang membawahi Divisi Parmas dan SDM menambahkan untuk data warga binaan Lapas Kelas II/A Kota Binjai dengan kategori warga luar Kota Binjai telah dimasukkan sementara ke dalam Daftar Pemilih Kota Binjai sebanyak 1.326 Pemilih. “Sebelumnya untuk yang warga binaan asal Binjai telah dimasukkan ke data sebelumnya yakni sebanyak 596 pemilih,” tambahnya.Robby juga mengatakan bahwa Rapat Pleno DPTHP2 ini merupakan rangkaian atas perintah dari Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukkan partai politik peserta pemilu. (kpu kota binjai/ed diR)