Berita KPU Daerah

Pahami PKPU Kampanye Secara Komprehensif

Purwokerto, kpu.go.id - Jelang dimulainya tahapan kampanye Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye kepada 16 partai politik peserta Pemilu 2019 di Aula KPU Kabupaten Banyumas Senin (10/9/2018).Turut hadir stakeholder kepemiluan lainnya yang ada di Banyumas, Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, perwakilan Polres Banyumas, Kodim 0701, Badan Keuangan Daerah, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Cipta Karya, Kantor Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah serta Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Banyumas.Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi SDM dan Parmas Imam Arif Setiadi menyampaikan bahwa PKPU Kampanye harus dipahami secara keseluruhan. “PKPU tentang kampanye selalu menarik dan harus dipahami secara komprehensif,” tutur Imam.Terdapat beberapa poin dalam PKPU menurut dia yang harus disamakan persepsinya seperti ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK). Dan dalam hal ini KPU, Bawaslu, Partai Politik, serta peserta lainnya telah sepakat bahwa ukuran maksimal bahan kampanye dan APK disesuaikan dengan perda. “Dengan begini maka kita tidak melanggar PKPU Kampanye maupun Perda Banyumas,” jelas Imam.Imam menambahkan, sosialisasi PKPU Kampanye ini merupakan pertemuan awal yang membahas kampanye. Selanjutnya, KPU Banyumas merencanakan akan mengadakan pertemuan yang akan mengulas PKPU tentang kampanye lebih mendalam. (jik/ed diR)

KPU Lutra Bimtek Pelaporan Dana Kampanye

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Pelaporan Dana Kampanye, di Hotel Bukit Indah Masamba Selasa (11/9/2018).Acara dibuka Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri didampingi Komisioner KPU Lutra Divisi Teknis dan Logistik Suprianto, Divisi Hukum dan Parmas Supriadi, Kepala Badan Kesbang dan Politik Enyon, Anggota Bawaslu Lutra Sri Sukma Dserta Ketua dan LO partai politik se-Kabupaten Lutra. Syamsul Bachri dalam sambutannya menjelaskan tujuan bimtek untuk menghindari terjadinya distorsi informasi kepada peserta pemilu mengenai pelaporan dana kampanye. Melalui kegiatan ini juga diberikan pelatihan penggunaan sistem teknologi informasi pelaporan dana kampanye yang memudahkan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye.Dia juga menjelaskan, ada tiga jenis laporan dana pada Pemilu 2019, pertama Laporan Awal Dana Kampanye(LADK), kedua Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan yang ketiga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK).Terakhir Syamsul berharap melalui bimtek pelaporan ini dapat menjadi modal partai politik dalam menyusun dan melaporkan dana kampanyenya, sehingga keterbukaan atas laporan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.Sementara itu Kepala Badan Kesbang Lutra, Enyon menegaskan pentingnya bimtek sebagai tindaklanjut dari Undang-undang (UU) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga menurutnya, apa yang menjadi kewajiban partai politik terlaksana dengan baik. “Agar bakal calon yang terpilih mendapatkan legitimasi dari masyarakat baik dari syarat untuk sebagai calon dan adminitrasi sebagai syarat setelah terpilih,” kata Enyon.Pemerintah daerah menurut Enyon sangat mengapresiasi KPU Lutra karena sudah memberikan bimbingan teknis terkait dengan pelaporan kampanye ini. “Meski hari libur tetap bekerja demi suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2019,” tutup Enyon. (ramadhan iqbal/ed diR)

KPU Lutra Sosialisasi Pemilu 2019 di Perayaan Haornas

Masamba, kpu.go.id - Hari Olahraga Nasional (Haornas) dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) untuk menyosialisasikan hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Hari pencoblosan sendiri akan berlangsung pada 17 April 2019.Haornas di Lutra sendiri diperingati oleh Pemda Lutra dengan menggelar jalan santai, Minggu (9/9/2018). Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati berharap model sosialisasi yang dilakukan jajarannya di Haornas ini memberi warna dalam menyampaikan informasi hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi pada kegiatan ini pesan sosialisasi juga disampaikan melalui sejumlah atribut dan souvenir seperti topi, spanduk.Kasnawati berharap dengan kegiatan ini tingkat kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu meningkat dan berkorelasi pada partisipasi nanti. “Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk menggugah serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak,” tutur Kasnawati.Dalam kesempatan itu Kasnawati juga menyampaikan bahwa melalui sosialisasi tidak hanya menekankan kuantitas jumlah pemilih, tetapi juga kualitas pemilih. Ikut dalam kegiatan ini pejabat dan staf dilingkungan KPU Lutra. (ramadhan iqbal/ed diR) 

Selamat, 15 Mahasiswa TKP Batch II Unair Diwisuda

Surabaya, kpu.go.id - Sebanyak 13 mahasiswa Tata Kelola Pemilu (TKP) Batch II Universitas Airlangga (Unair) menjalani prosesi wisuda di  Airlangga Convention Center, Minggu (9/9/2018). Wisuda turut dihadiri Ketua KPU RI, Arief Budiman yang menyampaikan selamat karena berhasil menuntaskan masa pendidikan sekaligus karena akan kembali bertugas di daerah masing-masing.Pria asal Jawa Timur juga berharap lulusan TKP selanjutnya dapat mengamalkan ilmunya dengan baik, menjaga nama baik almamater dan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. “Tahun depan kita akan ada peristiwa luar biasa bagi Indonesia, pemilu dan demokrasi yang bukan hanya penting bagi Indonesia tapi juga untuk dunia. Abdikan ilmu anda, abdikan segala kemampuannya untuk kita semua bisa jadi lebih baik,” ucap Arief usai prosesi wisuda.Sehari sebelumnya, Sabtu (8/9) juga berlangsung acara serah terima alumni S2  Ilmu Politik Fisip-Unair Peminatan TKP ke KPU. Acara dilaksanakan di Ruang Adi Sukadana Gedung A Fisip Unair dan langsung dihadiri Sekretris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Eberta Kawina, Wakil Dekan I Fisip Unair Prof Budi Prasetyo, Wakil Dekan II Fisip Unair Dr Tuti Budirahayu, Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Unair Dr Siti Aminah dan seluruh mahasiswa TKP Unair.  Dalam sambutannya Prof Budi mengapresiasi mahasiswa TKP Batch II yang berhasil lulus tepat waktu. Dia berharap ilmu yang diperoleh mewadahi persoalan yang ada di kantor masing-masing sehingga memberikan dampak bagi perbaikan pemilu di Indonesia.Sementara itu Sekjen Arif mengucapkan terimakasih kepada Universitas Airlangga khususnya Fisip Unair yang telah bersama KPU mengembangkan program tata kelola pemilu. Ucapan selamat juga diberikan kepada 15 wisudawan TKP gelombang II yang telah menyelesaikan studinya tepat waktu, melengkapi capaian ditahun 2017 dimana ada 11 pegawai KPU yang juga di wisuda,Arif berpesan agar para wisudawan senantiasa membawa semangat pembaruan, energi yang lebih baik sekembalinya didunia kerja nanti. Dia melanjutkan, bahwa di 2018 nanti kelembagaan KPU akan semakin kuat dengan adanya penambahan eselon I dari hanya satu menjadi tiga yang berkonsekuensi terhadap penambahan jumlah  eselon II.Lain daripada itu KPU menurut Arif juga akan memiliki Pusdiklat serta jabatan fungsional PKP, sehingga kedepan semua kebijakan yang dibuat oleh KPU berasal dari hasil riset dan kajian. Sehingga ilmu TKP tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa di Indonesia, tetapi juga negara lainnya. “Mudah-mudahan Indonesia menjadi pusat untuk pendidikan kepemiluan, baik dari negara Asia maupun Afrika,  karena memang mereka sangat tertarik dengan pemilu di Indonesia,” tambah Arif.Apresiasi dan ucapan selamat kepada para calon wisudawan juga turut disampaikan oleh para dosen pengampuh mata kuliah TKP diantaranya Prof. Ramlan Surbakti, Dr. Kris Nugroho, Dr. Siti Aminah dan Dr. Dwi  Windyastuti.  Melalui pesan video yang ditonton oleh seluruh peserta yang hadir, Prof. Ramlan Surbakti  mengatakan bahwa pendidikan TKP  ini memang dilakukan dalam rangka profesionalisasi  pegawai KPU, sehingga dalam pelaksanaan  tupoksinya nanti berdasarkan bidang keahliannya di TKP.  Hal serupa juga disampaikan oleh Dr. Kris Nugroho. Kris mengatakan, ilmu TKP dan perspektif kritik yang telah dipajari kiranya bisa menjadi frame, penuntun pengambilan kebijakan atau keputusan  di daerah masing-masing, dan tentu sifatnya membantu komisioner. Begitu pun dengan Dr. Dwi,  harapannya sekeluarnya dari Unair, mahasiwa TKP itu tidak hanya pandai secara praktis tetapi juga dibekali kemampuan untuk menganalisis dari hal-hal yang praktis.Dr. Siti Aminah yang juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik memberikan apresiasi terhadap calon wisudawan karena telah belajar dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan berani untuk mengambil tantangan dengan meninggalkan posisi penting yang ada di kantornya masing-masing. Apresiasi juga diberikan karena mereka memilih IPK yang cukup tinggi bahkan melebihi dari angkatan sebelumnya. Hal ini karena didukung sistem belajar yang bukan hanya di kelas tetapi juga melakukan kuliah lapangan, pengabdian masyarakat dan juga melakukan penelitian-penelitian terkait pelaksanaan pilkada serentak.Salah seorang mahasiswa TKP Batch II Unair, Erivan Manullang menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU dan Unair yang memberikannya kesempatan untuk mengikut program TKP. “Saya pribadi dan atas nama seluruh TKP Batch II Unair mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KPU yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti program ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, staf pengajar dilingkungan Fisip Unair yang telah memberikan ilmu kepada kami dengan baik.” ucapnya. (Awaluddin/ed diR)

Finalisasi DPT di Lutim Pasca Penetapan Nasional

Malili, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan DPT Pemilu 2019 tingkat Nasional, Minggu (9/9/2018).Kegiatan dilaksanakan di Kantor KPU Luwu Timur dihadiri Bawaslu, perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu Timur.Ketua KPU Luwu Timur, Hastuti menjelaskan bahwa rakor membahas penyelesaian beberapa permasalahan DPT pasca penetapan DPT nasional seperti pemilih pemula yang belum memiliki KTP Elektronik (KTP-el), potensi data ganda serta mekanisme verifikasi faktual data ganda.“Data hasil analisis kegandaan yang akan kita faktualkan sebanyak 24 orang. Data ini akan kita turunkan ke PPK dan difaktualkan bersama-sama jajaran Bawaslu dan perwakilan partai politik di kecamatan,” tambahnya. (tekmaslt)

Tingkatkan Pemahaman, KPU Gianyar Sosialisasi Tahapan dan Program Pemilu 2019

Gianyar, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan dan Program Pemilu 2019, di Hotel Luwih, Lebih, Gianyar Sabtu (8/9/2018). Kegiatan turut mengundang Forkopimda, MMDP, FKUB, Camat, Bawaslu Kabupaten Gianyar, Anggota Pokja Pencalonan Pemilu 2019, serta PPK se-Kabupaten Gianyar.Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Anggota KPU Kab Gianyar Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Ngakan Nyoman Oka Sudaryana yang menjelaskan tujuan acara adalah untuk menyosialisasikan tahapan dan program Pemilu 2019 sehingga masyarakat mengetahui dan menggunakan hak pilihnya. “Untuk saat ini tahapan yang tengah berjalan adalah tanggapan masyarakat menjelang penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten pada 20 September 2018 nanti,” kata Sudaryana.Anggota KPU Gianyar Divisi Teknis, I Putu Agus Tirta Suguna mengingatkan, terkait penetapan DCT anggota legislatif 20 September mendatang, maka sesuai  PKPU Nomor 20/2018, calon yang diwajibkan mengundurkan diri telah mengajukan  surat pengunduran dirinya maksimal 19 September 2018. “Sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, jika tidak maka tgl 20 September 2018 tidak bisa ditetapkan dalam DCT,” tegasnya.Dikesempatan lain, Anggota KPU Gianyar Divisi Perencanaan Program dan Data, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, juga mengingatkan agar peserta pemilu membuka rekening khusus untuk melaporkan dana kampanyenya, yang terpisah dari rekening partai.Terkait sumber dana kampanye, dia menjelaskan ada tiga yakni dari partai politik, calon masing masing dan sumbangan lain yang sah menurut hukum baik perseorangan kelompok badan usaha non pemerintah. “Sumbangan tersebut wajib disampaikan melalui parpolnya dan masuk ke rekening khusus sebelum digunakan. Nanti parpol yang menyampaikan ke calon DPRD dan sesuai tahapan jika pada 22 September 2018 parpol tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang mencakup rekening khusus maka parpol dibatalkan sebagai peserta pemilu,” tandasnya. (KR/ed diR)

Populer

Belum ada data.