Kembang, kpu.go.id –Sarasehan bersama sejumlah tokoh masyarakat digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara gelar di Kecamatan Kembang, Sabtu (19/5/2018). Sarasehan bertajuk Njagong Bareng Pilgub Jateng ‘Becik Tur Nyenengke’ digelar usai pelaksanaan ibadah Salat Tarawih di Taman Kembang, diselingi hiburan musik religi.Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat muspika Kembang, pimpinan ormas, perwakilan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Kembang dan masyarakat umum lainnya. Sarasehan juga menghadirkan Ustaz Abdul Wahab, dai muda yang diminta menjadi penyemangat dalam diskusi.Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilgub Jawa Tengah, dengan memberikan hak suaranya pada 27 Juni 2018 mendatang. Dia mengingatkan pada pemungutan suara nanti, pemilih wajib menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan (suket) dari Disdukcapil.Selama acara berlangsung, sejumlah harapan dan pertanyaan muncul dari masyarakat yang hadir. Perwakilan PKK setempat berharap dari Pilgub Jateng 2018, dapat terpilih pemimpin yang jujur, adil amanah dan tidak lupa dengan janji-janjinya. Sedangkan Perwakilan GP Ansor, Nur Rois, menilai politik uang masih sering terjadi dalam setiap pemilu. Dia berharap, pelaku politik uang dapat ditindak sesuai ketentuan undang-undang. Sementara itu KH Ridwan dari FKUB, berharap Pilgub Jateng akan berlangsung aman dan tidak muncul masalah. “Semoga persatuan dan kesatuan tetap utuh dan tidak dinodai dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” katanya.Merespon masukan dan pendapat diatas, Anggota KPU Jepara Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Subchan Zuhri, mengingatkan bahwa Pilgub Jateng bukan hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara tetapi masyarakat juga punya andil untuk mewujudkan pilgub kali ini becik tur nyenengke (baik dan menyenangkan).Senada dalam ceramahnya Ustaz Abdul Wahab mengatakan bahwa becik dan nyenengke harus menjadi satu pedoman masyarakat untuk menciptakan kesatuan. Menurut dia becik saja tidak cukup tanpa bisa menyenangkan masyarakat.Dosen Fakultas Dakwah Unisnu ini juga menjelaskan bahwa memilih pemimpin yang adil hukumnya wajib, oleh karena itu pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin juga wajib dilaksanakan. “Pemilu juga tidak akan sempurna tanpa partisipasi masyarakat. Maka berpartisipasi dalam pemilu ya ikut wajib juga,” katanya dengan mengutip beberapa referensi dalam kitab Ahkam Al Sulthoniyah karangan al-Mawardi.Terkait dengan politik uang, Wahab juga menegaskan bahwa praktik tersebut dalah kharam. Meski dibungkus bahasa sedekah dan sebagainya, praktik politik uang dalam pemilu adalah dengan tujuan yang tidak dapat dibenarkan. “Niat yang baik tidak bisa dimaksudkan untuk perbuatan yang terlarang,” katanya menjawab pertanyaan politik uang dengan dalih sedekah. (hupmas kpu jepara/ed diR)
