Berita KPU Daerah

Kalibagor, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 bersama warga Kalibagor di Aula Candika Bumi Perkemahan Kendalisada Rabu (11/4/2018).Sosialisasi bertajuk sarasehan dihadiri Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) se Kalibagor, Panitia Pengawas Kecamatan serta perwakilan tokoh masyarakat di Kalibagor.Dalam sesi sosialisasi, Unggul menjelaskan tahapan yang sedang dilalui oleh KPU Kabupaten Banyumas saat ini, yaitu pembentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tahapan ini menurut dia telah memasuki fase penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). “Setelah DPSHP diserahkan ke KPU Kabupaten Banyumas, kami akan merekapitulasinya dan menetapkannya menjadi DPT,” jelas Unggul.Unggul mengingatkan masyarakat untuk aktif melihat hak pilihnya dan tidak perlu risau apabila namanya belum terdaftar dalam DPS. Mengingat masih ada waktu untuk melakukan perbaikan atau tetap bisa memberikan hak suara selama masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Maka itu bisa menjadi pegangan warga untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” lanjut Unggul.Bagi mahasiswa asal Jawa Tengah yang tengah menempuh studi di Banyumas, KPU menurut Unggul juga tengah mengupayakan agar mereka tetap dapat terfasilitasi mencoblos, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.Sebelumnya Camat Kalibagor, Siswoyo menyampaikan bahwa warganya telah menantikan kegiatan sosialisasi Pilgub Jateng 2018. Melalui kegiatan ini, dia berharap warga dapat menyerap informasi yang disampaikan serta menyampaikan kembali kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Dia juga berharap agar kegiatan Pilkada di Jawa Tengah berjalan aman dan lancar. “Semoga KPU bisa bekerja dengan lancar, Panwas bisa mengawasi dengan cermat serta jajaran ASN dapat netral,” ucap Siswoyo. (rfk/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros bekerjasama dengan Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Maros menggelar Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 Rabu (11/04/2018).Acara yang digelar di ruang rapat Dinas PPPA itu berjalan dengan suasana diskusi yang hangat dan santai. Kasubag Teknis dan Hupmas, Mallarangeng yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan tentang pentingnya perempuan menjadi agen menyosialisasikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.Menurut pria yang akrab disapa Mamal perempuan mempunyai potensi yang sangat hebat dalam menyampaikan pesan. Apabila 20 orang perempuan yang hadir menyampaikan pesan positif kepemiluan kepada keluarga, teman hingga orang yang ada disekitarnya maka maka dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang signifikan. “Ayo kita sosialisasikan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018 mendatang,” ujar Mamal.Mamal juga mengingatkan peserta diskusi untuk aktif  mengecek telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pesan yang sama perlu disampaikan kepada orang-orang yang ada disekitarnya agar mengecek hak pilihnya di DPS yang telah diumumkan di kecamatan, kelurahan atau  di fasilitas umum lainnya. “Jika belum, segera melaporkannya agar terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan nanti.,” tambah Mamal. (kpu kab maros/ed diR)

Maros, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Maros kembali melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) susulan untuk Pemilu 2019 dan Pengganti  Antarwaktu (PAW) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 dan Pemilu 2019.Pelantikan digelar di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Selasa (10/04/2018) dihadiri Ketua KPU Kabupaten Maros Ali Hasan didampingi Komisioner Divisi Teknis Darmawati serta Komisioner Divisi SDM dan Parmas Syaharuddin. Pada kesempatan itu dilantik sebanyak 29 orang  PPS sementara dua lainnya urung dilantik karena berhalangan hadir.Usai melantik, Ali Hasan memberikan arahan kepada PPS terpilih agar bersungguh–sungguh dalam menjalankan tugas dan amanahnya, mengingat tugas yang diemban bukan tugas yang ringan. “Karena  dalam pekerjaan ini banyak godaannya.  Jangan karena tergiur oleh janji materi hingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” kata Ali. (160/M@2L – PrgrmDta/ed diR)

Semarapura, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung mengumumkan jumlah harta kekayaan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Klungkung 2018. Paslon nomor urut 1, Tjokorda Bagus Oka memiliki kekayaan Rp610.504.959 sementara I Ketut Mandia memiliki kekayaan Rp2.048.965.553. Sedangkan pasangan nomor urut 2, I Nyoman Suwirta memiliki kekayaan Rp1.727.454.403 sedangkan I Made Kasta memiliki kekayaan Rp1.636.484.122.Sebelumnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing paslon Pilbup Klungkung ini telah melalui proses verifikasi dan disahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Maret 2018.Ketua KPU Klungkung, I Made Kariada dalam sambutannya menjelasakan bahwa laporan LHKPN merupakan kegiatan yang di amanatkan pasal 74 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017. Pengumuman LHKPN menurut dia sangat penting sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat, mengetahui data kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing paslon.KPU kabupaten/kota sendiri menurut Kariada memfasilitasi kegiatan ini dengan mengumumkan LHKPN paslon yang telah diverifikasi oleh KPK. “Apabila paslon berhalangan hadir, dapat memberikan kuasa kepada KPU kabupaten/kota untuk mengumumkannya,” ujar Kariada di Ruang Rapat KPU Klungkung, Selasa (10/4/2018).Pada kesempatan tersebut, paslon nomor urut 1 Tjokorda Bagus Oka-I Ketut Mandia  serta paslon nomor urut 2, I Nyoman Suwirta-I Made Kasta memang berhalangan hadir dan memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Klungkung untuk mengumumkan.Usai dibacakan, selanjutnya LHKPN dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Klungkung dan diserahkan ke masing-masing paslon, Panwaslu Kabupaten Klungkung serta KPU Provinsi Bali. (twin/ed diR)

Banyumas, kpu.go.id – Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Banyumas secara serentak menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 Selasa (10/4/2018). Sebelumnya PPS di Kab Banyumas menggelar pleno terbuka di kantor sekretariat masing-masing, yang dihadiri oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panita Pengawasan Lapangan (PPL) serta tim kampanye pasangan calon.Di salah satu pleno, Desa Lesmana, kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut berjalan cukup lancar. Beberapa masukan disampaikan salah satunya oleh PPL yang memberi koreksi dan masukan atas perubahan DPSHP.Anggota KPU Kabupaten Banyumas Waslam Makhsid mengatakan hasil pleno DPSHP tingkat desa/kelurahan selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kamis (12/4). Dari sana hasil rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). “DPSHP dari PPK akan kami rekap lagi dan selanjutnya akan kami tetapkan menjadi DPT,” jelas Waslam.Waslam menambahkan, berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018, untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sendiri baru akan dilakukan pada 19 April 2018 mendatang. (rfk/ed diR)

Pinrang, kpu.go.id - Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pacongang bekerjasama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang melakukan pendataan kepada warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan.Kegiatan jemput bola dilakukan sebagai respon adanya warga yang belum memiliki kartu identitas, jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. “Setiap laporan masyarakat ita respon. Sebagai pelayan masyarakat wajib memberikan pelayanan yang terbaik,” Lurah Pacongang Andika Rosi disela kegiatan Selasa (10/4/2018).Tim yang dipimpin Ketua PPS Pacongan Tri Handayani serta Adminstrasi  Data Base (ADB) Disdukcapil Pinrang, Mulyadi kemudian berkeliling untuk mendata warga. Setidaknya ada dua warga yang disambangi untuk dicatat identitasnya, antara lain Masrina (disabilitas) dan Dundung (berusia lanjut). “Kegiatan ini (juga) dilaksanakan dalam rangka perekaman bagi warga yang sakit (disabilitas) agar bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Tri.Sementara itu Mulyadi menegaskan kesiapan disdukcapil berkordinasi dengan penyelenggara pemilu mendatangi langsung warga yang belum merekam identitas kependudukan. Menurut dia, tantangan proses perekaman selama ini adalah mendata warga berkebutuhan khusus atau lanjut usia. “Kami sengaja mendatangi warga secara langsung untuk melakukan perekaman apabila warga tersebut mengalami sakit atau disabilitas,” ucapnya.Kegiatan ini menyambangi warga di Kelurahan Pacongang sendiri adalah yang kedua, sebelumnya kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Lanrisang. (ardi arifin/ed diR)