Berita KPU Daerah

Sarolangun, kpu.go.id - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sarolangun melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pemetaan dilakukan dua 7-8 April 2018 di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun Sabtu (7/4/2018).Kegiatan pemetaan dibagi dalam dua kelompok kecamatan, dihari pertama pemetaan TPS untuk Kecamatan Sarolangun, Pelawan, Pauh, Limun dan Cermin Nan Gedang, sementara hari kedua pemetaan untuk Kecamatan Singkut, Mandiangin, Air Hitam, Bathin VIII serta Batang Asai.Anggota KPU Sarolangun divisi pemutakhiran data, Thoriq Kurniawan menjelaskan, pemetaan sengaja dilaksanakan di kantor KPU agar PPK dan PPS dapat langsung berkonsultasi dengan para operator KPU sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. “Sengaja kami minta PPK dan PPS datang ke KPU Sarolangun. Selain karena perangkat disini cukup lengkap, juga karena kami ingin meminimalisir kesalahan,” ujar Thoriq.Thoriq melihat, proses pemetaan TPS berjalan efektif dan efisien. Dia juga melihat PPK dan PPS telah siap dengan data hasil pemetaannya masing-masing baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. “Artinya, mereka membawa data hasil olahan yang telah dilakukan di wilayah kerja masing-masing,” lanjut Thoriq.Thoriq mengingatkan agar penyelenggara adhoc bekerja secara detil sehingga setiap data yang dipetakan tidak terjadi kesemerawutan. “Kita minta PPS betul-betul memastikan masyarakat yang masuk dalam TPS adalah warga sekitar. Jangan sampai meloncat dari warga yang domisilinya jauh dari lokasi TPS. Termasuk pemilih pemula untuk dipetakan berdasarkan domisilinya. Nanti akan kami pantau terus dan kami minta laporannya secara periodik,” tutup Thoriq. (amj/ed diR)

Maros, kpu.go.id – Sebanyak 30 orang mengikuti tes wawancara, seleksi Relawan Demokrasi (Relasi) untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018, Jumat (6/4/2018). Dari jumlah itu, nantinya akan dipilih 25 orang yang bertugas untuk menyosialisasikan tahapan pilgub serta mengajak masyarakat berpartisipasi di hari pemungutan suara 27 Juni 2018.Sebelumnya 30 orang peserta wawancara telah yang dinyatakan lulus berkas, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 21  orang perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Proses wawancara dipimpin langsung dua Komisioner KPU Maros, Ketua Ali Hasan, Anggota Divisi Anggaran dan Logistik Muhammad Risal serta Kasubag Teknis dan Hupmas Mallarangeng.Wawancara menanyakan kepada calon Relasi seputar pengetahuan kepemiluan khususnya Pilgub Sulsel 2018, pengalaman organisasi serta kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Nantinya 25 orang yang terpilih, dilantik dan akan disebar di seluruh wilayah Kabupaten Maros (160/R12-TknsHpms/ed diR)

Tabanan, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan menggelar sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Kegiatan selama tiga hari, 5-7 April 2018 berlangsung di 10 kecamatanPada 5 April 2018 sosialisasi dilaksanakan di 5 Kecamatan yakni Tabanan, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Penebel dan Marga. Untuk 6 april 2018 sosialisasi dilaksanakan di 4 kecamatan, Kerambitan, Selemadeg, Pupuan dan Kediri. Sedangkan 7 april 2018 dilaksanakan satu kecamatan,Baturiti. Sebagai informasi peserta sosialisasi meliputi prebekel, bendesa adat, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pemuda dan tokoh agama masing-masing wilayah kecamatan. (kpu kab Tabanan/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kendala saat proses distribusi logistik untuk Pemilu 2019 nanti. Bagi daerah dengan jangkauan sulit, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau Dinas Perhubungan akan dijadikan acuan untuk menentukan langkah efektif mengantarkan logistik hingga tempat tujuan.“Untuk daerah tersulit yang tidak memungkinkan saat pendistribusian KPU bisa distribusi dengan pesawat terbang atau Helikopter. Contohnya untuk Kepulauan Mentawai,” jelas Kepala Biro Logistik KPU Purwoto Ruslan Hidayat saat menjadi pembicara bimbingan teknis (bimtek) RencanaKebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019 di Hotel Mercure Padang Sumatera Barat (Sumbar) Kamis (5/4/2018).Selain itu KPU membuka posko pengaduan 24 jam, mulai H-7 pemungutan suara di empat bassed seluruh Indonesia.Menurut Purwoto, KPU daerah juga harus membuat rumusan penghitungan sewa gudang apabila terjadi kendala selama distribusi logistik. Juga untuk pengawalan, bongkar muat yang menurut dia perlu menyertakan data pendukung. “Biaya distribusi memiliki peran penting dari harga per item barang, bongkar muat, data dukungnya tertulis pengeluarannya,” kata Purwanto.Lebih jauh Purwoto menambahkan biaya distribusi logistik pada 2014 dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan 2019. Dengan cara dikalikan 2 dari dasar tahun 2014. “Distribusi logistik dari KPU kab/kota ke PPK, PPS hingga TPS dan arus balik diperkirakan memakan biaya antara Rp100.000-150.000 per TPS. Biaya distribusi ini nanti diatur lagi. Pada tahun 2014 saat pileg dan pilpres ada biaya distribusi logistik,” pungkasnya. (Romel/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Kebutuhan Anggaran logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai dipersiapkan sejak dini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menentukan jumlah logistik sesuai dengan jumlah pemetaan data dari seluruh KPU kab/kota.“Kotak dan bilik perhitungannya pada pileg dan pilpres jumlah menjadi 5 (pileg 4, pilpres 1), jumlah kotak PPK 11 (rekap). Bilik 4 buah per TPS, tinta 2 buah per TPS ukuran 40 cc/botol, segel untuk KPU provinsi 4 buah, KPU kab/kota 18 per TPS. Semua perhitungan harus memiliki dasar peraturan KPU dan kebutuhan KPU. Hologram 12 buah/TPS, Presiden 3 buah /TPS. Alat coblos 4 buah/TPS,” ujar Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat saat mengisi bimbingan teknis (bimtek) Perencanaan Kebutuhan  Anggaran Logistik Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 yang digelar KPU Sumatera Barat (Sumbar), di Hotel Mercure Padang Kamis (5/4/2018).Bimtek dihadiri Anggota KPU Sumbar Divisi Logitik, Fikon Dt Sati, Mufti Syarfie, Sekretaris KPU Sumbar Firman, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Eliyusman, Anggota KPU kab/kota serta Kasubag Umum KPU kab/kota Sumbar.Purwanto melanjutkan pada H-7 pemungutan suara, KPU akan berkordinasi dengan instansi terkait seperti BMKG serta Dinas Perhubungan untuk melihat kondisi alam yang sekiranya mempengaruhi distribusi logistik. “Bisa dikontak ke KPU RI untuk mendistribusikan logsitik melalui helikopter atau pesawat udara. Nanti dibagi 4 based seluruh Indonesia, biayanya didukung oleh KPU RI,” lanjut Purwoto.Sementara itu Fikon Dt Sati mengingatkan bahwa 2018 dan 2019 adalah tahun politik yang tantangannya cukup besar. Pada 2018 di Sumbar akan menyelenggarakan pilkada di empat kota, disaat bersamaan masuk tahap pengelolaan logistik untuk Pemilu2019. “Anggaran logistik ini penting karena akan berdampak dalam pengelolaan logistik. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir dan bisa menciptakan anggaran logistik yang baik bagi KPU se Sumbar,” ungkap Fikon.Ditempat yang sama, Eliyusman mengatakan sharing informasi terkait pengadaan, perencanaan , distribusi logistik di Provinsi Sumbar penting dilakukan. Pada 2008 anggaran logistik bisa diefisiensi Rp11 Miliar. “Pengadaan logistik waktu itu saya pecah menjadi 27 bagian dan saya ingat itu paling kecil adalah mur atau baut,” kata pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum (Kabag) di KPU Sumbar.“Saya ingatkan kita tidak apa-apa melanggar aturan pusat asalkan tidak bertentangan. waktu itu saya membagi menjadi 27 paket dengan tetap melelangkan setiap paket, dan tetap untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Saya harap KPU sekarang bisa WTP,” tutup Eliyusman.(Romel/ed diR) 

Klungkung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan monitoring pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Klungkung serta Gianyar 2018, Kamis (5/4/2018).Pemeriksaan APK di Kabupaten Klungkung mulai dari Banjarangkan menuju Negari, Bypass Lepang Takmung dan sempat singgah di perempatan Pantai Klotok Desa Tojan. Tampak hadir Anggota KPU Provinsi Bali Wayan Widiastini serta Wayan Jondra, Anggota KPU Klungkung Ida Bagus Nyoman Barwata serta unsur Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol, KPID serta Panwaslu setempat. Turut diundang tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.Dalam keterangannya, Wayan Jondra menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mengecek APK yang diserahkan KPU telah terpasang dan dalam kondisi laik. Menurut dia usai diserahkan APK menjadi tanggungjawab tim kampanye pasangan calon. “Kalau ada kerusakan mohon untuk menginformasikan kepada KPU,” ujar Jondra.Menurut Jondra monitoring juga jika dilakukan untuk melihat APK terpasang pada zona atau tempat yang telah ditentukan. Hasil pemantauan sejauh ini APK di Kabupaten Klungkung masih memenuhi aturan yang telah ditentukan.Senada Anggota KPU Klungkung Ida Bagus Nyoman Barwata yang ikut dalam rombongan di perempatan Pantai Klotok melihat APK yang dipasang oleh tim pasangan calon maupun KPU masih berada di zona yang telah ditentukan. Dia juga menyampaikan bahwa APK yang terpasang dalam keadaan baik. (putras/ed diR)