Berita KPU Daerah

Parepare, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare berencana menggelar Gerak Jalan Sehat Menuju Pilkada Serentak 2018. Kegiatan yang akan berlangsung 11 Februari 2018 mendatang ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kota Parepare berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018.Komisioner KPU Kota Parepare Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, Mursalin Muslimin, menjelaskan, pelaksanaan Gerak Jalan Sehat Sadar Pilkada akan melibatkan masyarakat se Kota Parepare. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai wadah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan KPU Kota Parepare serta sebagai bagian dari upaya KPU Kota Parepare mengampanyekan jadwal pilkada serentak 2018 kepada masyarakat. “Kita inginkan warga mengetahui betul proses tahapan, terutama yang akan dilakukan dalan waktu dekat,” jelas Mursalin, Selasa, (6/2/2018).Menurut pria yang juga ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang ‘Berpilkada yang Berbudaya dan Bermartabat’ sebagaimana tagline yang diusung KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Dia juga ingin kegiatan ini bisa mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dihari pemungutan suara nanti. “Semoga berjalan lancar sesuai yang diharapkan” tambah Mursalin.Bagi yang berminat ikut serta dalam kegiatan ini, Mursalin menjelaskan bahwa masyarakat cukup datang langsung ke Kantor KPU Kota Parepare dengan membawa KTP elektronik. Nantinya panitia akan memberikan kupon doorprize berhadiah jutaan rupiah. “Staf sekretariat sudah menyebar informasi melalui media, baik cetak maupun online, radio. Bahkan panitia juga sudah memasang spanduk pelaksanaan jalan sehat ini, untuk mengajak masyarakat Kota Parepare mengikuti jalan sehat,” pungkasnya. (Hupmas, Ruslan Anwar/Ady)

Pangkajene, kpu.go.id - Kepolisian Resort (Polres) Pangkajene dan kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar latihan Tractical Floor Game (TFG). Latihan yang masuk  pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 ini melibatkan unsur KPU,PPK dan PPS Pangkajene, Panwas Kabupaten, Panwascam, PNS di lingkungan Pemda Pangkep, unsur TNI , Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan dinas Sosial.Kapolres Pangkep, AKBP Bambang Wijanarko mengatakan, simulasi dilaksanakan untuk menyiapkan personel dalam menghadapi segala situasi dilapangan. Menurut dia melalui TFG ini semua pihak bisa memperkuat sinergitas sehingga memiliki persepsi atau kesepahaman yang sama terhadap situasi yang ada dilapangan. “Sehingga seluruh petugas meliputi jajaran kepolisian dan linmas paham akan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Bambang di halaman Kantor Pemerintah Daerah Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2018).Menurut Bambang melalui TFG juga bisa memperkirakan apa kejadian yang nantinya terjadi. Sekaligus menghitung perkiraan waktu pemilih di tiap tempat pemungutan suara (TPS). “Sehingga setiap TPS kita punya perkiraan waktu, kira-kira membutuhkan waktu berapa untuk menyelesaikan seluruh proses pemungutan suara,”ucapnya.Hadir dalam simulasi ini Wakapolres Pangkep  Kompol Apri Prasetya, Kabag Ops Polres Pangkep Mustafa Sani,serta dihadiri seluruh personel Polres Pangkep. Hadir juga Bupati Pangkep Syamsuddin AHamid, berserta jajaran. Dalam simulasi  TFG ini, Kabag Ops Polres Pangkep Kompol Mustafa Sani yang memandu langsung proses simulasi dengan menggunakan miniatur.Sementara itu Ketua KPU Pangkep Burhan menilai simulasi tidak hanya antisipasi pengamanan saja tapi juga jadi bagian dari kordinasi antar instansi dalam menghadapi pilkada. Dari simulasi juga dapat dipetakan titik rawan. “Dan paling tidak masyarakat bisa melihat kondisi terkini daerahnya sampai rekapitulasi,” kata Burhan.(NIR)

Padang,kpu.go.id - Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menjalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Andalas (Unand) dalam merancang Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk DPRD Padang.Komisioner KPU Sumbar Nova Indra mengapreasiasi terobosan dari jajaran KPU ditingkat kabupaten/kota yang mampu berkordinasi dengan banyak pihak untuk kesuksesan tahapan pemilu 2019. “Khususnya KPU Kota Padang karena telah mampu bekerjasama dengan Unand terkait tahapan pemilu,” di Kampus Unand Selasa (6/2).Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati berharap, kerjasama ini bisa memperkuat posisi KPU dalam hal keilmuan. “Selama ini, banyak orang-orang bertanya, apakah KPU Padang memiliki back-up secara akademik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum,” tutur Sawati.Dekan FISIP Unand, Alfan Miko mengaku terhormat dengan kerjasama yang terjalin antara pihaknya dengan KPU Kota Padang. Dengan kerjasama ini diharapkan tata kelola pemilu di Kota Padang bisa lebih baik. “Tata kelola kepemiluan di KPU Padang semakin lebih baik perjalananya. Secara keilmuan,  sejauh ini Fisip telah fokus dalam pengembangan tata kelola kepemiluan dengan melahirkan program S2 Tata Kelola Pemilu (TKP),” ujar Alfan.Wakil Dekan I Fisip Unand, Aidinil Zetra menyambut baik tawaran dari KPU Kota Padang untuk meningkatkan kualitas pemilu. Dia memastikan Fisip Unand telah terlibat aktif dalam upaya-upaya peningkatan partisipasi pemilihan, pembekalan keilmuan politik kepada masyarakat. “Kami di Fisip Unand, memiliki keinginan untuk menjadikan proses pemilihan di Indonesia berstandar internasional,” tambah Aidinil.(Romel)

Palangkaraya, kpu.go.id - Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Pengumuman Nomor: 001/PP.06-Pu/62/II/2018, tanggal 6 Februari 2018, tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023. Pengumuman selengkapnya KLIK DI SINIFormulir Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Kalteng KLIK DI SINI

Bandar Lampung, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Nanang Trenggono meminta jajaran di kabupaten/kota meningkatkan kinerja. Menghadapi Pemilu Serentak 2019, penyelenggara harus mampu mengonsolidasikan jajarannya hingga tingkat terbawah.“Teman-teman harus memetakan potensi permasalahan yang mungkin terjadi dibawah agar dapat memberikan solusinya sebelum masalah itu benar-benar terjadi,” ujar Nanang saat membuka rapat koordinasi dalam rangka penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan di aula KPU Provinsi setempat, Selasa (6/2/2018).Nanang meminta jajaran di kabupaten/kota tidak bertindak selaiknya pemadam kebakaran yang baru turun ketika ada masalah. Hal ini menurut dia harus segera diubah mengingat penyelenggara yang baik harus mampu mengatasi masalah di depan atau sebelum masalah itu terjadi. “Soliditas penyelenggara Pemilu adalah sebuah hal yang wajib,” tuturnya.Menurut dia pada Pemilu tahun 2014 terdapat 55 orang penyelenggara pemilu adhoc yang tersangkut pidana dan mendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu dia meminta jajaran kabupaten/kota mempedomani tahapan dan mengonsolidasikan penyelenggara adhoc. “KPU Provinsi Lampung juga memperbanyak frekuensi supervisi ke bawah. Itu untuk mewujudkan konsolidasi penyelenggaraan pemilu yang mantab sekaligus mewujudkan penyelenggara pemilu yang imparsial,” imbuhnya.Nanang pun mengingatkan penyelenggaraan Pemilu 2019 akan lebih berat. Berdasarkan tahapan pemilu yang tertuang didalam Peraturan KPU (PKPU), pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan akan berlangsung selama empat belas hari. Hal itu menunjukkan proses penghitungan suara di 2019 akan memakan waktu yang lama sebab hanya dilakukan oleh PPK sebanyak tiga orang.“Padahal saat simulasi di Provinsi Bangka Belitung menjelang Pemilu tahun 2014, proses rekapitulasi di tingkat PPK, empat anggota PPK mendampingi PPS, sementara Ketua PPK memimpin rapat Pleno. Tetapi pada Pemilu 2019 jumlah PPK hanya tiga orang, pasti akan lebih berat,” terangnya.Senada, Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan pihaknya menjadwalkan berkantor di PPK setidaknya satu bulan sekali. Hal ini untukmemastikan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan aturan. “Pelaksanaan pemilu itu adalah persoalan teknis. Kami tidak mau menunggu saja di depan meja, hingga masalah terjadi. Tetapi kami memprioritaskan mendengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di penyelenggara adhoc sekaligus memberikan solusi yang cepat dan tepat, “ katanya.(Ngabehi Kojay)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan hasil verifikasi perbaikan syarat kepengurusan tiga partai politik calon peserta pemilu 2019 untuk tingkat provinsi di Aula KPU Sumbar, Senin (5/2).Ketiga partai tersebut antara lain Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka telah  melakukan perbaikan kekurangan syarat  hasil verifikasi tahap pertama.Dari hasil verifikasi syarat perbaikan yang dilakukan KPU sejak 3-4 Februari 2018 itu ketiganya  partai dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyerahan berita acara (BA) hasil verifikasi tiga partai ini dihadiri langsung oleh Komisioner KPU Sumbar Mufti Syarfie, Nurhaida Yetti, Fikon Dt Sati, Ketua Bawaslu Surya Efitrimen sekretaris KPU Sumbar Firman serta tiga liaison officer (LO) partai politik.Komisioner KPU Sumbar, Nurhaida Yetty menjelaskan ketiga partai sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) setelah hasil verifikasi menemukan adanya kekurangan dokumen dan syarat ketidakterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan. Setelah diberikan waktu perbaikan, ketiganya kemudian menyerahkan berkas dan dilakukan verifikasi ulang oleh KPU Sumbar. “Maka setelah melalui Rapat Pleno KPU Sumbar tertanggal 3 Februari 2018, ketiga partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Dan hasilnya baru diserahkan melalui pimpinan partai pada 5 februari 2018,” ujar Nurhaida.Dari hasil ini total sudah ada ada 16 parpol yang telah memenuhi syarat tingkat Provinsi Sumatera Barat.Komisioner KPU Sumbar Mufti Syarfie meminta kepada partai politik tingkat provinsi mengingatkan jajarannya di kabupaten/kota memeriksa kembali pengurusnya. Dari 19 kab/kota yang ada di Sumbar setidaknya ada delapan kab/kota yang memenuhi syarat. “Minimal harus memenuhi syarat untuk sampai 75 persen atau 15 daerah,” katanya.Mufti juga mengingatkan tentang keterwakilan perempuan. Dia mengatakan bahwa KPU mendorong parpol bisa memenuhi seperti halnya yang ada di dalam sistem informasi partai politik (sipol). “Setiap parpol yang tidak sampai 30 persen harus melewati tahapan belum memenuhi syarat dulu. Kecuali kalau di sipol memang tidak memenuhi syarat 30 persen, tapi pas diverifikasi bisa menghadirkan semua perempuan yang ada di sipol, maka langsung memenuhi syarat" ulas Mufti.Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumbar, Aguswanto mengatakan, dari proses verifikasi ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak.Dia mengucapkan terimakasih kepada KPU yang telah melakukan tugasnya dengan baik serta dukungan Bawaslu yang selalu mengawasi proses verifikasi tersebut. Begitu pun dengan verifikasi yang dilakukan KPU di kabupaten/kota, walau ada beberapa DPD II Golkar yang belum memenuhi syarat, tapi tidak mengurangi syarat kepengurusan 75 persen di kabupaten/kota."Tapi saya yakin Golkar di kabupaten/kota juga lulus 100 persen, karena syarat yang kurang sekarang cuma soal keterwakilan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berdasarkan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya memperhatikan, bukan wajib," ujar Aguswanto. (Romel)