Berita KPU Daerah

Bandung, kpu.go.id - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, 27 Juni 2018, harus menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup dan kebaikan bagi penyandang disabilitas netra. Hal itu mengemuka saat Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Bariguna menyampaikan materi pada acara sosialisasi pilgub untuk keluarga besar ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Jawa Barat di Hotel Grand Pacific, Jl. Pasirkaliki Bandung, Rabu (27/12). Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW ITMI Jawa Barat serta pengurus Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Untuk meraih kualitas hidup dan kebaikan itu, menurut Ferdhiman, dilakukan dengan memenuhi hak informasi. “Salah satunya membuat brosur berhuruf Braille, agar penyandang disabilitas memiliki banyak informasi saat menentukan pilihan,” katanya menjelaskan. Namun ia mengingatkan, pada 20 Januari hingga 18 Pebruari 2018, akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Maksudnya antara lain untuk mendapatkan data penyandang disabilitas yang akurat. “Dengan demikian KPU dapat melakukan pengadaan untuk penyandang disabilitas sesuai kebutuhan karena pengadaan yang berlebih bisa mubadir. Begitu pula sebaliknya, pengadaan yang kurang, berakibat penyandang disabilitas tidak terlayani dengan baik,” sebutnya.Oleh karena itu, Ferdhimen berharap keluarga besar ITMI berpartisipasi aktif saat coklit. Begitu pula, saat pendaftaran calon pada 8 hingga 10 Januari bisa hadir di KPU Jawa Barat agar bisa mempelajari pasangan calon. “Setelah memahami calon, maka pilihlah dengan hati,” tegasnya.Ditambahkan Ferdhiman, KPU Jabar berkomitmen memudahkan akses bagi penyandang disabilitas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “Para pasangan calon akan dipertandingkan, tetapi pertandingan ini tidak untuk menjadi alat konflik. Bahkan pertandingan ini justru menjadi alat pendidikan demokrasi dan wisata politik,” pungkasnya.Sementara itu, Komisioner Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang menjadi narasumber kedua, Nina Yuningsih, menyampaikan rencana pembentukan agen sosialisasi. “Agen sosialisasi ini bersifat sukarela, yang bertugas membagi informasi minimal lingkungan terdekat, kelompok, komunitas, dan organisasi,” katanya seraya menjelaskan rekrutmen akan dilakukan dalam waktu dekat di setiap kabupaten/kota se-Jawa Barat.Sebelumnya, Ketua DPW ITMI Jawa Barat Heppi Septian, mengajak keluarga besar ITMI menggunakan hak pilihnya. “Datanglah ke TPS tanggal 27 Juni 2018, coblos pasangan calon gubernur dengan benar,” ungkapnya.

Tumbu Tumbu, kpu.go.id - Selasa, (26/12/17) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Sultra melakukan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, di Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kabupaten Konawe Selatan. Bertempat di Balai Desa setempat, kegiatan sosialisasi dibuka Ketua KPU Provinsi Sultra Hidayatullah bersama Anggota KPU selaku Kordiv SDM, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Laode Abdul Natsir Muthalib, dan Iwan Rompo Banne, selaku Anggota KPU Kordiv Teknis Penyelenggara.Dalam sambutannya Hidayatullah mengatakan sesuai tema yang diusung oleh kawan-kawan komunitas selaku pelaksana teknis kegiatan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan hari ini bertujuan agar masyarakat Sultra khususnya Desa Tumbu-Tumbu Jaya memiliki kesadaran untuk sukarela berpartisipasi aktif dalam Pilgub Sultra 27 Juni 2018 mendatang, baik itu pada tahapan pemutakhiran pemilih maupun pada tahapan pemungutan suara di TPS, untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, masyarakat perlu dicukupkan informasi terkait tahapan pemilihan atau pemahaman nilai-nilai akan pentingnya kesadaran berdemokrasi.Masih dalam rangkaian kegiatan sosialisasi, KPU Provinsi Sultra juga melakukan uji coba program sosialisasi yang baru pertama kali dilakukan di Provinsi Sultra, yaitu atas inisiasi komunitas bersama Pemerintah Desa, KPU Provinsi Sultra meresmikan Desa Tumbu-Tumbu Jaya sebagai Cikal Bakal Kampung Demokrasi yang ikrarnya dibacakan oleh perwakilan warga desa.Selain pemaparan materi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Sultra, kegiatan Sosialisasi yang turut dihadiri oleh Anggota KPU Konawe Selatan Ashadi Cahyadi, Sekcam Kolono, Kepala Desa dan ratusan Warga Desa  Tumbu-tumbu Jaya, juga dilakukan penanaman pohon Bakau Demokrasi.Sementara itu, Laode Abdul Natsir Muthalib, mengatakan bahwa KPU Provinsi Sultra berharap atas diadakannya sosialisasi Pilgub dengan berbagai rangkaian kegiatan, dapat berkontribusi terhadap upaya pencapaian target angka partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen di Pilgub Sultra 2018. “Bahkan dengan dengan dicanangkannya Desa Tumbu-Tumbu Jaya sebagai Cikal Bakal Kampung Demokrasi, target angka partisipasi di desa ini minimal dapat mencapai 80 persen,” ujar Natsir.KPU Provinsi Sultra mengapresiasi KPPD Sultra, Pemerintah Kecamatan Kolono, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tumbu-Tumbu Jaya serta awak media yang telah bersama-sama menghadiri kegiatan sosialisasi ini. “Semoga kita semua memperolah manfaatnya,” pungkas Hidayatullah. #Pemilih Berdaulat Negara Kuat

Bandung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) kembali menggelar sosialisasi di lokasi Car Free Day (CFD) Dago, Minggu, (24/12/2017). Sosialisasi selama empat jam di tempat keramaian umum itu dikemas dalam suasana semarak dan gembira, sesuai tagline penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018.Hadir dalam sosialisasi tersebut, dua anggota KPU Jabar, Nina Yuningsih dan Ferdhiman Bariguna. Turut hadir sejumlah pejabat struktural serta pegawai KPU Jabar.Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi dan SDM, Nina Yuningsih, mengatakan, sosialisasi tersebut memanfaatkan momen untuk menyampaikan ke publik tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Barat. Untuk sosialisasi hari ini, Nina lebih menekankan pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan digelar tahun depan.“Bulan Januari 2018, kita akan memasuki tahapan pendaftaran pemilih dimana petugas dari KPU akan door to door mendatangi rumah setiap warga. Kami memohon kepada semua warga untuk menyiapkan e-KTP dan kartu keluarganya,” kata Nina Yuningsih saat menyampaikan sambutan di tengah-tengah masyarakat pengunjung CFD Dago.Ia menambahkan, kunjungan ke rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan setiap warga Jabar terdaftar dalam DPT. Sekaligus untuk memastikan bahwa semua warga yang ber KTP Jawa Barat memiliki hal untuk memilih dalam pada Pilkada serentak nanti. Nina tidak menginginkan adanya warga yang tidak bisa memilih karena hanya persoalan lalai dalam pendataan.Olehnya itu, ia juga meminta masyarakat secara sadar melapor ke KPU jika ternyata belum terdata. Utamanya bagi yang telah memiliki e-KTP atau Surat Keterangan perekaman data e-KTP. “Kita juga berharap warga juga segera menyampaikan masalahnya terkait kependudukan,” katanya lagi.Bagi mantan Komisioner KPU Sumedang ini, pendataan pemilih juga menjadi tanggung jawab besar sebab KPU Jabar telah mencanangkan zero Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) tahun 2018 mendatang. Ia juga berharap besar agar pendataan pemilih yang aktual dan faktual bisa meningkatkan partisipasi pemilih hingga menembus diangka 80 persen.Sementara itu, sosialisasi di CFD Dago berlangsung semarak dan meriah. Sosialisasi telah dimulai sekitar pukul 06:30 WIB, yang diawali dengan senam zumba. Selain senam asal Brasil tersebut, sosialisasi juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Sunda dan performance sejumlah grup band lokal Bandung.Performance dari panggung hiburan itu kemudian dimanfaatkan KPU Jabar untuk membagi door prize berupa kompor gas, baju kaos serta pembagian brosur dan pin KPU. Rencananya, sosialisasi serupa akan digelar setiap minggu di lokasi berbeda. 

Mamuju Tengah, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu tahun 2019, yaitu kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada hari Kamis, 21 Desember 2017, Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Kepengurusan Partai Solidaritas Indinesia (PSI) Sabtu, 23 Desember 2017 di Kabupaten Mamuju Tengah.Anggota KPU Mamuju Tengah Divisi Hukum, Alamsyah mengatakan karena Mamuju Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru, maka akan tercatat dalam sejarah Mamuju Tengah untuk kali pertama melakukan verifikasi faktual kepengurusan parpol. Partai yang akan diverifikasi faktual kepengurusannya di Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI nomor 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 yakni kepada empat parpol Perindo, PKS, PDIP dan PSI. Sementara itu, Ketua KPU Mamuju Tengah Ahmad M. Nur mengatakan, Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan  verifkasi faktual kepengurusan hanya dilakukan terhadap parpol yang telah dinyatakan lolos penelitian administrasi oleh KPU RI. Pernyataan itu disampaikan Ketua KPU Mamuju Tengah Ahmad M. Nur, di tengah kegiatan verifikasi faktual kepengurusan yang dilaksanakan verifikator dan diawasi oleh Panwaslu Mamuju Tengah. (red)

Lasusua, kpu.go.id - Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara beserta tim verifikator Sabtu, (23/12/2017) mendatangi kantor DPD Partai Perindo di Jalan Indewe Timur, Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Kedatangan komisioner dan tim verifikator KPU Kabupaten Kolaka Utara disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kolaka Utara Andi Mappatoba disertai iringan tarian “Padduppa” sebagai ungkapan selamat datang dari tuan rumah. Tujuan KPU Kabupaten Kolaka Utara ke kantor DPD Partai Perindo adalah untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Kolaka Utara.Para komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara yang hadir diantaranya Divisi Hukum Sumardin Pere, beserta tiga orang komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara diantaranya, Mahjur M, Martani Mustafa, dan M. Aisar Mas’ud. Selain memverifikasi keanggotaan, verifikasi faktual kepengurusan ini meliputi pengecekan identitas pengurus harian, keterwakilan 30 persen perempuan serta keterangan domisili kantor.Hasil pemeriksaan dokumen dan arsip dalam tahapan verifikasi KPU dalam hal ini verifikasi kepengurusan dan keanggotaan dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kolaka Utara akan diterima secara resmi pada 4 Januari 2018. Proses verifikasi faktual DPD Partai Perindo Kabupaten Kolaka Utara berjalan lancar dan tertib. (ti2)

Bandung, kpu.go.id - Aksesibilitas non-fisik masih harus diperjuangkan agar penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Meski aksesibilitas fisik sudah terdapat perbaikan, pemenuhan aksesibilitas non-fisik masih terkendala berbagai hal. Demikian antara lain dikemukakan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat menyampaikan materi pada acara sosialisasi pilgub untuk keluarga besar Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Barat di Hotel Alam Permai, Jl. Setiabudi Bandung, Sabtu (23/12).Dikatakan Yayat, pada pilgub 2013 lalu, usaha KPU masih belum maksimal. “Namun untuk tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi aksesibilitas untuk semua pihak, termasuk aksesibilitas non-fisik, seperti akses terhadap informasi pemilu dan mendorong budaya masyarakat yang lebih terbuka jika memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas,” katanya optimis. Optimisme ini direalisasikan dengan pembuatan brosur dan alat bantu tamplet untuk mencoblos di bilik suara, serta berkomitmen memberikan informasi seluas-luasnya dengan cara yang mudah bagi siapa pun.“Tantangan ini harus dibereskan bersama-sama antara penyelengara pemilu dengan masyarakat, termasuk dengan penyandang disabilitas tuna netra,” katanya seraya menegaskan perlunya meningkatkan kesadaran penyelenggara pemilu mulai dari tingkat provinsi hingga KPPS serta meningkatkan sensitivitas penyeleggara pemilu untuk menyediakan TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas.Hal ini dinilai penting karena menurut Yayat, penyelenggara pemilu juga terkendala data penyandang disabilitas yang kurang akurat. “Namun kami berupaya memetakan TPS untuk melayani penyandang disabilitas, sesuai dengan kriterianya seperti untuk tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu. Kami juga akan membuat TPS yang tidak menyulitkan penyandang disablitas,” ungkap Yayat.“Tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyandang disabilitas bisa terdeteksi PPDP,” pungkasnya.Sebelumnya, Komisioner Jawa Barat Divisi SDM dan Hupmas menegaskan bahwa KPU Jabar menyediakan templet, buku saku, dan leaflet berhuruf braille. “Kami juga akan mendorong setiap TPS ramah terhadap penyandang disabilitas,” ungkapnya.Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Pertuni Jawa Barat serta pengurus Pertuni Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Panitia juga membagi-bagi hadiah berupa kaos kepada peserta yang menjawab kuis seputar pemilu.