Berita KPU Daerah

Pulau Punjung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, Selasa (12/12), menyerahkan Berita Acara (BA) Hasil Perbaikan Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik (Parpol) Calon Peserta Pemilu 2019 kepada para petugas penghubung parpol dan Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, di Kantor KPU .Penyerahan BA dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Komisioner KPU Kabupaten Dharmasraya Divisi Teknis Halimatus Sa’diah, dalam sambutannya menyampaikan tentang jumlah dukungan parpol, setelah melakukan perbaikan dari hasil penelitian administrasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Jumlah dukungannya yaitu :1. Partai Amanat Nasional 226 Anggota2. Partai Berkarya 343 Anggota     3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 226 Anggota4. Partai Demokrat 2485. Partai Gerakan Indonesia Raya 260 Anggota6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 324 anggota7. Partai Golongan Karya 892 Anggota8. Partai Hati Nurani Rakyat 211 Anggota9. Partai Keadilan Sejahtera 240 Anggota10. Partai Kebangkitan Bangsa 221 Anggota11. Partai NasDem 228 Anggota12. Partai Persatuan Pembangunan 205 Anggota13. Partai Solidaritas Indonesia 218 Anggota14. Partai Persatuan Indonesia 442 AnggotaSebanyak 14 parpol yang diundang oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dalam acara Penyerahan Berita Acara Hasil Perbaikan Penelitian Administrasi ini, dua parpol tidak hadir, yaitu Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN). (atn)

Semarapura, kpu.go.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah ajang bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menentukan pemimpin daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain tahapan pemilu sudah juga sedang berlangsung, untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung mengundang Bendesa yang merupakan tokoh adat serta Ketua Karang Taruna yang merupakan tokoh pemuda di masing-masing desa. Tokoh adat dan pemuda ini dipentingkan KPU Kabupaten Klungkung sebagai jembatan penyampaian informasi kepada masyarakat, disamping itu kedua tokoh ini disegani dan didengar jika nantinya menyampaikan infromasi baik pemilu maupun pilkada.  KPU Kabupaten Klungkung secara regular mengadakan sosialisasi terkait Pemilu 2019 yang hari pemungutan suaranya 17 April 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Bali 27 Juni 2018 yang dimulai di Kecamatan Banjarangkan Selasa, (12/12/2017) bertempat di ruang rapat kantor camat setempat dihadiri Bendesa Pekraman dan juga Karang Taruna se-Kecamatan Banjarangkan. Sosialisasi yang diisi langsung Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Made Kariada, menjelaskan menerangkan perihal pemilu dan pilkada baik berupa tahapan yang telah dan akan dilaksanakan baik di tahun 2017, 2018 dan 2019. Selain itu pihaknya juga mengajak Bendesa dan pemuda untuk menjadi masyarakat yang dapat menentukan hak pilihnya yang murni demi terpilihnya Pemimpin yang berbobot dan dapat  mengayomi masayarakatnya. Pada kesempatan diskusi beberapa Bendesa seperti Nyalian, Negari, serta Banjarangkan  menanyakan perihal baliho atau spanduk yang sering dipasang saat akan menjelang pemilihan yang biasanya terpasang di area depan tempat suci atau tempat yang kadang menghalangi atau mengganggu publik, bahkan melintang di atas jalan dimana jika ada acara melasti akan mengganggu kesucian. I Made Kariada menjawab, akan memberikan arahan agar memasang baliho atau spanduk di tempat yang pantas dan agar tidak mengganggu public, jika nantinya masyarakat menemui hal tersebut bisa menyampaikannya ke Panwas ataupun langsung ke KPU dan dirinya berjanji akan segera menindak lanjutinya dengan aparat terkait.  Di akhir kegiatan Made Kariada mengajak seluruh masyarakat Klungkung agar menjunjung tinggi asas pemilihan dan pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sehingga terpilih Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang amanah dan bisa membawa daerah lebih baik kedepannya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Klungkung menjelaskan tentang Maskot dan Jingle KPU Kabupaten Klungkung yang merupakan jiwa dan roh pilkada. (Arik Marheny)

Surabaya, kpu.go.id - Sebanyak empat orang mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Airlangga (UNAIR) menulis artikel dalam Jurnal Bawaslu edisi Vol. 3/No. 3/TAHUN 2017. Keempat mahasiswa tersebut adalah Novembri Yusuf Simanjuntak (KPU Kabupaten Simalungun), Erifan Manullang (KPU Kabupaten Karo), Noor Ifah (KPU Kabupaten Sidoardjo), dan Febriyani Hilda Dinaty (KPU Kabupaten Karangasem). Selain mahasiswa TKP Unair, penulis lainnya adalah Anwar Saragih (USU Medan), Barry Calvin Ginting (Universitas Indonesia), Arifudin (Universitas Islam As-Syafi’iyah), Oktafiani Catur Pratiwi (Universitas Jenderal Soedirman), R. Alief Sudewo (Bawaslu RI), Kris Nugroho (Universitas Airlangga) dan Khuswatun Hasanah (Universitas Indonesia).Seluruh tulisan yang ada dalam Jurnal Bawaslu dipresentasikan oleh penulis dalam seminar Jurnal Bawaslu di Ruang Adisukadana FISIP UNAIR, Senin (11/12). Seminar Jurnal Bawaslu diikuti oleh undangan dan peserta dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur, pegiat pemilu, media, pimpinan dan mahasiswa FISIP UNAIR. Prof. Ramlan Surbakti sebagai keynote speaker memaparkan tentang pemilu demokratis dan parameternya, prinsip pemilu berintegritas dan Hukum Pemilu. Rahmat Bagja mewakili Bawaslu RI, dalam sambutannya mengatakan bahwa Jurnal Bawaslu merupakan program kerjasama antara Bawaslu dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk penelitian keilmuan kepemiluan. Bawaslu menurutnya selalu berusaha membuat program keilmuan bukan untuk di internal saja, akan tetapi mengajak semua pihak yang ingin bekerjasama dalam informasi soal pengawasan pemilu. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh tulisan yang dimuat dalam Jurnal Bawaslu ini telah melalui proses yang panjang dengan seleksi ketat oleh tim Bawaslu. Noor ifah salah seorang penulis merasa senang tulisannya dapat dimuat dalam jurnal bawaslu. “Senang rasanya tulisan saya dimuat, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, katanya. Penulis lainnya, Novembri Yusuf Simanjuntak juga merasa senang setelah proses yang panjang akhirnya dapat mempresentasikan tulisannya dalam Seminar Jurnal Bawaslu. ”Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta reviewer yang telah memberikan saran dan masukan. Kedepan saya ingin menulis lagi di Jurnal Bawaslu,” katanya dengan semangat.Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UNAIR Siti Aminah, mengaku bangga dengan adanya mahasiswa TKP UNAIR yang menjadi penulis dalam Jurnal Bawaslu. “Kami bangga kepada empat orang mahasiswa yang tulisannya dimuat dalam Jurnal Bawaslu. Selain membawa nama KPU, mereka juga membawa nama TKP UNAIR,” tuturnya. “Kami juga terus mendorong agar mahasiswa Magister Ilmu Politik khususnya TKP UNAIR terus produktif dalam menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional,” katanya.

Kota Mungkid, kpu.go.id - Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pemilihan umum merupakan sebuah realitas proses pertarungan perebutan kursi bagi calon atau kandidat legislator dalam suatu daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu daerah pemilihan  maka alokasi kursi dapat dipastikan makin banyak.Hal itu disampaikan Ikhwanudin, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis  saat menjadi narasumber  dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada  Pemilu tahun 2019, Senin (11/12). Acara ini dihadiri pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Kabupaten Magelang serta instansi terkait.Ikhwanudin juga mengungkapkan di Jawa Tengah, pada Pemilu tahun 2019 diperkirakan ada 3 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan jumlah penduduk. Ketiga kabupaten kota tersebut masing-masing Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Semarang. “Kemungkinan besar di tiga kabupaten itu, pada Pemilu 2019, alokasi kursi DPRD Kabupaten-nya bertambah”, katanya.Ditambahkannya, dalam Pemilu tahun 2019 nanti, KPU provinsi tidak berwenang menyusun Dapil DPRD Provinsi karena pembagian Dapil  DPRD Provinsi telah menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Alokasi kursi di tingkat DPR RI juga ada penambahan secara nasional. ”Ada penambahan sekitar 15 kursi dari alokasi kursi pada Pemilu 2014. Semula 560 kursi menjadi 575 kursi ,” tukasnya.Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afiffuddin, menjelaskan bahwa di Kabupaten Magelang khususnya Kecamatan Dukun, Srumbung, dan Sawangan nampaknya akan sangat sulit untuk diubah ke daerah pemilihan lain. “Ini dengan pertimbangan tiga  kecamatan ini termasuk dalam wilayah rawan bencana Gunung Merapi. Jika tiga daerah ini masuk dalam satu dapil, dikhawatirkan  nanti dapilnya terhapus bila  terjadi bencana letusan Merapi,” ungkap Afiffudin menanggapi usulan dari Mudiyono, Pengurus DPD Golkar Kabupaten Magelang tentang usulan kocok ulang dapil.Penghapusan dapil karena bencana alam ini merujuk Pasal 193 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menyebutkan apabila terjadi bencana, dapil yang masuk daerah bencana dihapuskan.(iik/mediacenterkpukabmagelang)

Purwokerto, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyosialisasikan agenda besar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas, Pilkada serentak Tahun 2018 kepada jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph, Purwokerto, Minggu (10/12).Sosialisasi yang bertema “Dengan Menjadi Pemilih Yang Cerdas Umat Gereja Katolik Paroki St Yoseph Mengantar Orang Baik Jadi Penguasa” digelar oleh Dewan Pastoral Paroki Santo Yoseph Purwokerto.Hadir pada sosialisasi itu Suharso Agung Basuki, anggota KPU Kabupaten Banyumas sebagai pembicaranya. Di hadapan peserta yang berjumlah ± 50 orang, Agung menyampaikan tentang tahapan-tahapan Pilkada Serentak serta pentingnya masyarakat Banyumas untuk memahami arti penting demokrasi. “Dengan demokrasi inilah masyarakat bisa memilih sendiri pemimpin seperti apa yang akan terpilih nanti,” terangnya.Agung juga mengharap kepada peserta untuk memastikan bahwa dirinya sudah merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) agar bisa menjadi pemilih yang sah.Selain itu, ia juga mengajak kepada peserta agar hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyoblos pada hari pelaksanaan pemilihan.“Pastikan sudah rekam E-KTP dan ajak keluarga untuk datang ke TPS untuk nyoblos,” tandas Agung. (rfk)

Purwokerto, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyosialisasikan agenda besar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas, Pilkada serentak Tahun 2018 kepada jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph, Purwokerto, Minggu (10/12).Sosialisasi yang bertema “Dengan Menjadi Pemilih Yang Cerdas Umat Gereja Katolik Paroki St Yoseph Mengantar Orang Baik Jadi Penguasa” digelar oleh Dewan Pastoral Paroki Santo Yoseph Purwokerto.Hadir pada sosialisasi itu Suharso Agung Basuki, anggota KPU Kabupaten Banyumas sebagai pembicaranya. Di hadapan peserta yang berjumlah ± 50 orang, Agung menyampaikan tentang tahapan-tahapan Pilkada Serentak serta pentingnya masyarakat Banyumas untuk memahami arti penting demokrasi. “Dengan demokrasi inilah masyarakat bisa memilih sendiri pemimpin seperti apa yang akan terpilih nanti,” terangnya.Agung juga mengharap kepada peserta untuk memastikan bahwa dirinya sudah merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) agar bisa menjadi pemilih yang sah.Selain itu, ia juga mengajak kepada peserta agar hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyoblos pada hari pelaksanaan pemilihan.“Pastikan sudah rekam E-KTP dan ajak keluarga untuk datang ke TPS untuk nyoblos,” tandas Agung. (rfk)