Berita KPU Daerah

Nusa Penida, kpu.go.id - Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 merupakan sebuah salah satu jiwa dalam menjalankan amanat demokrasi untuk menyongsong Pilkada serentak.Setelah diluncurkan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanye Semarapura 29 Nopember 2017 maka untuk memberikan infromasi kepala khalayak luas, KPU Kabupaten Klungkung mengagendakan sosialisasi di Kecamatan Nusa Penida. Sosialisasi maskot dan jingle yang dihadiri berbagai kalangan seperti Muspika, Instansi, Bendesa Pekraman, Perbekel, Karang Taruna dan elemen/tokoh masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Batununggul, Minggu (10/12/2017). Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemilu ini juga dibarengi dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Made Kariada. Made Kariada menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mendekatkan jiwa Pilkada serentak kepada seluruh masyarakat Klungkung. Pihaknya juga sempat menjelaskan berbagai lambang dari Maskot serta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung. Maskot yang merupakan sebuah lambang yang mencirikan Kabupaten Klungkung diciptakan dengan maha karya yang dijiwai pemikiran tulus iklas dari berbagai kalangan seperti Jajaran KPU Kabupaten Klungkung, seniman dan masyarakat. Demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan membawa Klungkung lima tahun kedepan memerlukan semangat agar menjiwai sebuah tujuan yang mulia yaitu suksesnya Pilkada dan mendapatkan pemimpin yang dihendaki dan bisa membawa daerah menjadi lebih baik dan bahkan Berjaya dari yang lainnya. Maskot dengan tajuk Namaskara dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan cakupan kedua tangan yang diletakkan di dada yang bermakna pemberian hormat sekaligus harapan. Sehingga Namaskara yang merupakan singkatan Nayaka Nayottama Sangkara diharapkan KPU Kabupaten Klungkung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 27 Juni 2018, yang menekankan pada spirit perjuangan masyarakat Klungkung yang sangat luhur mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air sampai darah penghabisan yaitu Puputan. Namaskara banyak mengandung simbul-simbul memberi arti yang luas dalam berbagai perlambang yang dimunculkan seperti : Padma Asta Lawa dengan delapan kelompak yang mengarah pada semua penjuru mata angin adalah simbul Asta Brata sebagai delapan sifat kepemimpinan dalam ajaran Hindu yang harus dijadikan pedoman dalam memimpin yang terdiri Surya Brata, Candra Brata, Bayu Brata, Agni Brata, Indra Brata, Yama Brata, Kuwera Brata, dan Baruna Brata. Pemedal Agung disimbulkan sebagai peletak dasar adanya Kota Klungkung dimana pada jaman itu keadannya Klungkung sangat tentram dan damai karena rajanya yang adil dan bijaksana, Monumen Perjuangan diartikan Perjuangan pemimpin dan rakyat Klungkung pada peristiwa perang Puputan 28 April 1908 yang intinya seorang pemimpin harus terus berjuang untuk kemajuan dan kemapanan masyarakat serta melambangkan Lingga dan Yoni yang merupakan keseimbangan kehidupan serta kesuburan.Warna yang dipilih adalah Kuning Kemerahan merupakan lentera dan kekuatan sinar Matahari sebagai Saksi dan sinar suci Ida Sang Hyang Widi Wasa diharapkan agar selalu memberikan penerangan dan penuntun sang pemimpin menuju kecemerlangan pikiran dan ide – ide yang kreatif dalam membangun Klungkung. Tridatu dalam Pita adalah simbul identitas “pinget” masyarakat Klungkung agar selalu dalam lingdungan Beliau untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang begitu besar. Kotak Suara ditengah – tengah mengartikan ajakan kepada seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hal pilih untuk hadir ke TPS dengan memilih pasangan calon dengan cerdas agar masa depan Klungkung kedepannya lebih baik. Sedangkan motto Nayaka Nayottama Sangkara berarti merindukan pemimpin jujur bijaksana yang mampu memberikan kesejahteraan buat semua kalangan.Selanjutnya Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya dalam sambutanya menyampaikan apresiasi atas ide KPU Kabupaten Klungkung yang sudah mewujudkan maskot dan jingle pilkada yang penuh makna serta mensosialisasikannya kepada masyarakat Nusa Penida yang pertamakali, sehingga nantinya semua kalangan bisa familiar terhadap jiwa dari Pilkada serentak. Kegiatan yang dimeriahkan oleh Penyanyi lagu Bali terkenal asal Desa Akah Klungkung Margi dengan menyanyikan beberapa lagu termasuk Jingle Pilkada Namaskara. Tidak kalah dengan Margi, Grup Bondres Dogler Denok juga bisa menghibur yang hadir pada saat itu karena dengan gaya yang sangat lucu sehingga gelak tawa tidak bisa tertahankan. Kegiatan diakhiri dengan Doa Bersama demi suksesnya Pilkada Serentak dan mewujudkan Pemimpin yang jujur, Adil dan Bijaksana. (putras)

Gianyar, kpu.go.id - Bertempat di di Hotel Bhuana Ubud, Minggu, (10/12), KPU Kabupaten Gianyar mengundang para pengurus Partai Politik , Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Sekretariat Dewan, LSM, anggota DPRD dan Ormas se Kabupaten Gianyar untuk mengikuti Rapat Kerja Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.Dalam kegiatan ini, Divisi Teknis KPU Kabupaten Gianyar, Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan mekanisme dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.Materi meliputi Landasan Hukum, Daftar Daerah Pemilihan dan Alokasi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Sementara itu prinsip penyusunan Daerah Pemilihan yang meliputi antara lain kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional  yang semuanya berjumlah 7 prinsip secara mendalam diuraikan satu per satu.Selain itu juga disampaikan mekanisme kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam penataan daerah pemilihan dan dilanjutkan dengan mekanisme penghitungan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan penataan Dapil. Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi, Mekanisme Penghitungan Alokasi kursi dan diberikan simulasi penghitungan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk untuk Kabupaten Gianyar. Untuk mekanisme penghitungan alokasi kursi yang sesuai tahapannya dimulai dengan menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk, menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), menentukan estimasi per kecamatan, menggabung/memecah kecamatan menjadi dapil menentukan alokasi kursi dengan cara membagi jumlah penduduk didapil dengan BPPd, menghitung sisa penduduk untuk alokasi sisa kursi, hingga mengalokasikan kursi ke dapil dengan jumlah sisa penduduk terbanyak. (kr)

Pringsewu, kpu.go.id - 1000 pesenam meriahkan senam sehat menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Berintegritas, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, di Lokasi Nggruput jalur dua Perkantoran Pemda Pringsewu, Minggu, (10/12).Peserta senam tampak antusias dan semangat mengikuti irama senam Sehat Berintegritas, yang dipimpin instruktur senam dari Diva Aerobic Pringsewu. Disela-sela senam Nampak ketua KPU Pringsewu  beserta anggota, A.Andoyo, Hermansyah, Sofyan Akbar, Agus Priyanto, memberikan pertanyaan seputar pilkada kepada para peserta, bagi para peserta yang bisa menjawab pertanyaan mendapat  berbagai door prize dari KPU Pringsewu.Selain peserta senam yang ikut meriahkan Senam Sehat  menuju Pilkada 2018 Berintegritas, beberapa aktivis yang tergabung dalam Patelki (Persatuan Ahli Teknologi Laboraturium Medik Indonesia) DPC Pringsewu mengadakan bhakti sosial di bidang kesehatan di lokasi senam, serta dimeriahkan pula Perpustakaan Taman Demokrasi yang diinisiator oleh komunitas Kampung Demokrasi.Ketua KPU Pringsewu, A.Andoyo dalam sambutannya mengatakan, luar biasa antusias para peserta mengikuti kegiatan Senam Sehat Menuju Pilkada Serentak Tahun 2018 yang berintegritas, semoga semangat dan antusias pagi ini, benar-benar tetap terjaga saat Hari H Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 27 Juni 2018. “Dan kami berharap pada Pilkada mendatang benar-benar para pemilih menggunakan haknya secara rasional, bukan transaksional, dengan demikian Pilkada kita akan berintegritas dan berkualitas,” ujar A. Andoyo.Pada kesempatan itu, A.Andoyo juga menyosialisasikan, syarat untuk bisa memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung mendatang. Andoyo juga menyampaikan trimakasih pada Pringsewu Komunitas yang ikut mendukung dan berpartisipasi aktif pada kegiatan senam sehat ini, dan berharap informasi tentang Pilkada maupun pemilu bisa disebarluaskan kesemua pihak demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas dan berkualitas. (gus)

Gunungsitoli, kpu.go.id - Evi Novida Ginting, Komisioner KPU RI mengatakan keterlibatan perempuan dalam lembaga politik masih kurang. Hal ini dikarenakan perolehan suara dalam pemilihan umum (pemilu) untuk calon eksekutif maupun legislatif dari kalangan perempuan masih sedikit. Hal tersebut disampaikan Evi saat acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Pemilih Perempuan di Kantor Bupati Kabupaten Nias, Sabtu (9/12).Berkaitan dengan hal ini, data KPU menunjukkan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2014 lalu sebenarnya lebih besar ketimbang pemilih laki-laki. Persentasenya dari 78 persen partisipan, 51 persennya adalah pemilih perempuan. Di kabupaten Nias sendiri persentase pemilih perempuan sebanyak 53 persen, namun jumlah perempuan yang mengisi kursi parlemen masih sangat rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sudah ada kebijakan yang mengatur bahwa kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu.Selain itu, kebanyakan pemilih perempuan masih cenderung memilih calon pemimpin laki-laki ketimbang perempuan. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya perempuan di kursi lembaga-lembaga politik. “Padahal kalau yang 53 persen suara perempuan itu digunakan untuk memilih calon pemimpin perempuan juga, pasti akan banyak perempuan mengisi kursi lembaga politik,” ujar Evi.Evi berpendapat hal tersebut menyebabkan sulitnya aspirasi kalangan perempuan tersalurkan di ranah politik. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan, pikiran dan perasaan kalangan pemilih perempuan berbeda dengan laki-laki. Evi katakan aspirasi kaum perempuan akan lebih baik dan terpenuhi jika disampaikan oleh pemimpin perempuan juga.Terakhir Evi sampaikan masalah sedikitnya kuantitas perempuan dalam lembaga politik, harus diimbangi dengan kualitas kepemimpinanya. “Kalaupun tidak banyak, setidaknya mampu menyuarakan aspirasi dengan lantang,” tuturnya.

Gunungsitoli, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) sosialiasasikan pendidikan pemilih untuk perempuan bertajuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Pemilih Perempuan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Sabtu (9/12) di Kantor Bupati Nias. Dalam sosialisasi ini, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting menyampaikan bahwa perempuan berperan penting untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Selain memiliki hak suara saat pemilu, perempuan juga berhak untuk masuk dan bergelut di ranah politik. Pentingnya perempuan ada dalam kancah politik tentu agar aspirasi perempuan tersampaikan dengan baik. Anggota legislatif maupun eksekutif perempuan bisa mewakilkan aspirasi politik dari sudut pandang perempuan. Misalnya bisa mempromosikan dan memprioritaskan isu-isu kepentingan perempuan baik dari segi keadilan sosial, pendidikan, dan ekonomi bagi perempuan.Melihat data dari KPU Kabupaten Nias, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) perempuan di Pulau Nias mencapai 53 persen. Artinya jumlah DPT perempuan hampir berimbang dengan laki-laki, juga mempunyai peran dan kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam hal memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin. “Dari segi jumlah pemilih, lebih banyak perempuan. Tapi dari segi keterwakilan, perempuan tidak terwakilkan di seluruh lembaga di Indonesia,” kata Evi, Sabtu (9/1) di Kantor Bupati Nias.Evi berharap ke depannya kaum perempuan di Indonesia khususnya di Indonesia lebih aktif dan berpartisipasi di dalam dunia politik. Selain politik, perempuan juga berperan sebagai agen pendidikan pemilih melalui kegiatan arisan, Program Pemberdayaan Keluaraga (PKK), pengajian, dan wadah lainnya. “Selain itu, kita harus menghargai hak pilih kita seperti kita menghargai diri sendiri. Jangan mau menjual suara kita pada orang lain. Satu suara kita akan menentukan keberlangsungan daerah kita lima tahun ke depan,” ujar Evi.Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea dalam sambutannya juga mengimbau masyarakat, tak hanya kaum perempuan untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang. Mulia mengimbau agar seluruh masyarakat cerdas dalam memilih calon pemimpin daerah dan tidak menjual suara dalam pemilu.”Kesuksesan pemilu itu juga tergantung dengan partisipasi masyarakat yang memilih,” tutup Mulia.

Palembang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir dianugrahi Juara II kategori KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (8/12/2017). Peserta dalam penilaian berjumlah, sekitar 170 Badan Publik. Penilaian terhadap Badan Publik berupa Dinas, Badan, Bupati, Wali Kota, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Pemerintah, BUMN/BUMD, penyelenggara negara, Parpol, dan instansi vertikal. Dengan materi penilaian, antara lain tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010. Kemudian, penilaian pendalaman terkait percepatan aplikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008, oleh Tim Penilai yang merupakan komisioner KI, Kafri Jaya, Muhammad Zaky Shahab, Herlambang, dan H. Agus Srimudin. Penyerahan piala, diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan diterima oleh ketua KPU Ogan Ilir Annahrir didampingi PPID KPU Ogan Ilir Mitra Abimanyu. Program Penganugrahan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan, dengan bekerjasama dengan Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel, Sekretariat di Kominfo Sumsel, serta pihak-pihak terkait lainnya.