Berita KPU Daerah

Sijunjung, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung mendata warga transmigrasi asal Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berada di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (3/1/2019). Pendataan dimaksudkan untuk memastikan hak pilih mereka masuk dalam daftar pemilih Pemilu 2019.“Empat hari pasca penetepan DPTHP-2 oleh KPU Kabupaten Sijunjung, warga transmigran tiba di Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan regulasi yang ada, tentu semua warga yang tersebut didata guna memastikan status atau jenis pemilihnya untuk Pemilu 2019 nanti,” kata  Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsyah.Lindo menjelaskan, daerah transmigrasi Nagari Padang Tarok sendiri berada jauh didalam hutan. Untuk menuju ke sana, jalan yang dilalui cukup sulit, selain berlumpur saat hujan juga harus mendaki dan menurun dibeberapa lokasi. “Kami kesana sehabis hujan pada malam hari.  Tapi demi menyelamatkan hak pilih warga,  KPU Sijunjung dengan jajarannya tetap dengan riang gembira menunaikan tugas ini,” kata Lindo.Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, KPU Sijunjung, Gunawan mengatakan data yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi warga transmigran yang menetap disana berjumlah 412 orang. Mereka berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Tapi saat didata by name by address, jumlah tidak sebanyak itu lagi yang datang, hanya 399 orang yang berhak memilih,” kata Gunawan.Gunawan menceritakan, untuk mendapatkan data valid, KPU Sijunjung sendiri harus melakukan pencocokan dan penelitian warga dari rumah ke rumah. Pihaknya juga menerima informasi bahwa warga transmigran belum semua berada dilokasi atau sebagian masih ada didaerah asal dan sebagian lagi sedang pergi. Meski demikian untuk mencegah hilangnya hak pilih warga, pihaknya tetap akan mendaftarkan mereka ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan. Sementara kalau yang belum terdaftar dalam data pemilih, akan dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Sepanjang warga punya KTP elektronik Nagari Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung,” tambah Gunawan.Melihat jumlah pemilih yang ada, Gunawan pun membuka peluang adanya penambahan Tempat pemunggutan Suara (TPS) di daerah tersebut. “Berapa jumlah TPS, tergantung jumlah pemilih. Jika lebih dari 300 orang, tentu lebih dari satu TPS,” tutup Gunawan. (rls/ed diR)

Lasusua, kpu.go.id - Bertempat di Aula Dermaga Cinta, Pantai Berova, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara melantik 30 orang PPK penambahan dan 4 anggota PPS Pergantian Antar Waktu (PAW), Rabu (2/1/2019). Pelantikan turut dihadiri Kabag REN Polres Kolaka Utara Kompol Lukman, Kepala Badan Kesbangpol Zakaria Bakrie dan sejumlah undangan lainnya.Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara, Susanti Hernawaty dalam sambutannya berpesan agar PPK dan PPS yang baru dilantik senantiasa menjaga netralitas dan integritasnya. Dia mengingatkan potensi godaan yang bisa saja muncul selama bertugas, terlebih jika dikaitkan dengan harapan besar dari para peserta pemilu untuk keluar sebagai pemenang di pemilu nanti. “Sebab peserta pemilu begitu banyak, sementara kursi jabatan yang diperebutkan terbatas, maka dengan kondisi demikian bisa jadi ada peserta yang menempuh berbagai macam cara untuk meraih impiannya,” kata Susanti.Godaan lain yang bisa saja muncul menurut Susanti adalah konflik kepentingan ketika ada sanak saudara yang maju dalam kontestasi pileg. Dia berharap agar PPK dan PPS mampu membuktikan kapasitasnya layak terpilih mengemban tugas mulia ini. “Disinilah integritas kita diuji. Tunjukkan kami tidak salah memilih anda, perlihatkan bahwa anda memang layak menjadi penyelenggara pemilu,” tambah Susanti.Usai sambutan, acara berlanjut dengan pemaparan tentang tugas dan tanggung jawab PPK dan PPS dalam Pemilu 2019. Kordiv Hukum dan Pengawasan, Sumardin Pere berpesan kepada penyelenggara yang baru dilantik untuk segera melakukan harmonisasi kinerja dengan penyelenggara lainnya yang telah lebih dulu bergelut melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. (kpu kolaka utara/ed diR)

Badung, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Badung melakukan penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019. Penambahan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018, dari semula berjumlah tiga orang menjadi lima orang.PPK hasil penambahan ini berasal dari proses verifikasi mantan anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Mereka yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi kemudian mengikuti tes wawancara untuk kemudian menetapkan hasil verifikasi dan evaluasi.Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta, di Kantor KPU Kabupaten Badung, Rabu (2/1/2019) berharap anggota PPK hasil penambahan dapat segera beradaptasi dengan PPK yang ada untuk menuntaskan tugas-tugas kepemiluan ditingkat kecamatan. Dia juga berpesan agar mereka senantiasa menjaga independensi dan integritas demi tercapainya tujuan mendapatkan pemimpin yang mulia untuk kesejahteraan masyarakat.Senada Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, I Gede John Darmawan, yang hadir pada kesempatan itu juga berpesan agar anggota PPK yang baru dilantik segera berkoordinasi dengan semua pihak didaerahnya masing-masing serta tidak malu untuk belajar demi meningkatkan kapasitas diri.Sebelum dilantik, ke-12 anggota PPK yang baru dilantik terlebih dahulu mengikuti Upacara Mejaya-jaya dan persembahyangan di Padmasana Kantor KPU Kabupaten Badung. Acara dilanjutkan dengan pembekalan terhadap anggota PPK oleh Komisioner KPU Kabupaten Badung mengenai tugas pokok dan fungsi PPK sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan serta bekal persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. (kpu badung/ed diR)

Lubuk Sikaping, kpu.go.id - Meluaskan pendidikan pemilih di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman bersama KPU Sumbar meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), Senin (31/12/2018).Hadir dalam kesempatan itu Anggota KPU Sumbar Divisi Perencanaan Teknis, Nova Indra bersama Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Rodi Andermi, unsur Forkopimda Kabupaten Pasaman, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Pasaman, instansi terkait, pers dan masyarakat umum.Rodi Andermi, mengatakan bahwa peresmian RPP upaya penyelenggara pemilu untuk lebih mengenalkan kepemiluan kepada khalayak umum. Di RPP KPU Pasaman sendiri memiliki 4 ruangan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepemiluan baik melalui audio visual, alat peraga, simulasi dan ruang diskusi.“Namun karena keterbatasan ruang kantor dan anggaran maka keempatnya kami jadikan satu dalam ruang multifungsi dengan didukung oleh media center dan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pasaman,” jelas Rodi.Sementara itu Nova Indra mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam perkembangan dan penyebarluasan informasi kepemiluan bagi masyarakat. Dia juga berharap hadirnya Bupati Pasaman dalam kesempatan ini dapat menarik minat masyarakat lainnya untuk datang dan mengambil ilmu pengetahuan kepemiluan. “RPP dapat diisi dengan berbagai materi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, antara lain sejarah Pasaman, tokoh-tokoh Pasaman, foto Bupati (Wakil Bupati) dan Ketua DPRD dari masa ke masa dan lainnya,”ucap Nova. (THP-SB-md/ed diR)

Watansoppeng, kpu.go.id –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu 2019 untuk tahun anggaran 2018 dengan mengundang penyelenggara adhoc dari tingkat kecamatan serta tingkat desa/kelurahan, di Hotel Ada, Minggu (30/12/2018).Ketua KPU Kabupaten Soppeng Muhammad Hasbi mengawali pertemuan dengan menjelaskan 20 prinsip dasar yang menjadi pegangan penyelenggara, khususnya terkait netralitas dan integritas. Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng, Mansur juga memberikan penjelasan beberapa hal terkait tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sekretariat, sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan- kegiata tahapan pemilu.Rapat evaluasi juga menitipkan pesan kepada PPK dan PPS untuk menyampaikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan di tahun anggaran 2018 serta rencana dan permasalahan yang berpotensi muncul dipelaksanaan Pemilu 2019.Akhir dari rapat evaluasi, diharapkan ditemukan solusi untuk setiap persoalan yang kemungkinan muncul dipelaksanaan pemilu nanti dan untuk meminimalisir segala hal yang berpotensi buruk serta menjadi penghambat bagi penyelenggara. (teknishupmassoppeng/da/ed diR)

Mamasa, kpu.go.id – Selama beberapa pekan terakhir, publik disuguhi oleh polemik terkait logistik Pemilu 2019, kotak suara dan bilik berbahan duplex atau karton kedap air. Ada yang meragukan kekuatan dari logistik yang akan digunakan pada hari pemungutan suara ini, meski sejatinya keduanya dipastikan kuat dan layak digunakan untuk pemilu nanti.Memperkuat kepastian ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) Minggu (30/12/2018) menggelar simulasi proses pengiriman kotak suara secara nyata dengan melewati sejumlah tantangan dan rintangan. Mengambil lokasi di Mamasa, kotak diuji oleh sungai berarus deras, lembah serta pegunungan.Simulasi diawali dari Kantor KPU Mamasa, kotak suara dibawa menggunakan dua sepeda motor dengan cara diikat menuju salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum mempunyai akses jalan. Diawal perjalanan motor pengangkut kotak suara menghadapi tantangan melintasi bukit terjal sebagai satu-satunya akses jalan.Lepas dari itu, kotak suara selanjutnya terpaksa dipikul melintasi Sungai Mamasa berarus deras, ini dilakukan mengingat ketiadaan akses jalan yang dapat dilalui kendaraan.  Deras dan licinnya medan membuat petugas pembawa kotak harus berhati-hati, meskipun pada kenyataannya karena sulitnya menjaga keseimbangan membuat salah satu kotak terlepas dan hanyut mengikuti arus sungai.Sigap, oleh petugas yang ada dibaris belakang kotak berhasil diselamatkan, dievakuasi dan diperiksa kembali kondisinya. Oleh Anggota KPU Sulbar, Farhanuddin, kotak suara dipastikan tetap kering, berikut isi yang ada didalamnya. “Selama distribusi, kotak suara memang dibungkus dengan plastik. Dan kita lihat sendiri, meski hanyut di sungai, kondisi kotak tetap aman,” ucap pria yang juga mengkordinatori wilayah Mamasa.Farhan pun merasa bersyukur dengan kualitas dari kotak suara ini. Terutama jika melihat kondisi wilayah Sulbar yang sebagian daerahnya sulit dijangkau karena harus melintasi sungai, gunung dan lautan.“Dengan tantangan yang ada, baik kondisi geografis dan atau hujan, kami sudah siap. Dengan simulasi ini juga membuktikan bahwa kotak suara berbahan duplex aman,” tambah anggota KPU Mamasa, Marthen Buntupasau.Selain keduanya, turut serta dalam kegiatan simulasi ini Anggota KPU Sulbar lainnya Adi Arwan Alimin, Anggota KPU Kabupaten Mamasa lainnya Harun Al Rasyid serta Sumarlin, Sekretaris KPU Sulbar Rahman Syam bersama Kasubag Logistik KPU Sulbar, Budiman serta Kasubag Data KPU Mamasa, Yenny L Buntuarruan. (kpu sulbar/ed diR)