Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Tidak ada kata lelah, begitulah kata yang dapat menggambarkan upaya dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetiap daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Disetiap kesempatan, tempat, acara, kegiatan sosialisasi terus gencar dilakukan.Seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara (Lutra), memanfaatkan Turnamen Bola Voli Bakka Cup III, jajaran penyelenggara tidak lupa menyisipkan diri memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepemiluan. Turnamen Voli Bakka Cup III ini sendiri diselenggarakan oleh Pemuda Bakka, bertempat di Desa Bakka Kecamatan Sabbang, Rabu (5/12/2018).Ketua KPU Luwu Utara Syamsul Bachri yang hadir pada kegiatan tersebut mengajak warga untuk lebih peka terhadap informasi kepemiluan yang ada disekitarnya. Setelah cukup mengetahui dan memahami tentang kepemiluan masyarakat selanjutnya dapat menyampaikan kembali kepada lingkungan sekitarnya. “Agar mereka dapat menjadi agen pemilu dilingkungan keluarga,” kata Syamsul.Syamsul juga menekankan pentingnya cerdas sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya nanti di 17 April 2019. Sebab masa depan bangsa lima tahun kedepan ditentukan oleh pemimpin yang terpilih dari surat suara. “Jadi sebelum memilih lihat apa visi-misinya serta program para calon apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita sebagi warga," tutur Syamsul.Syamsul dalam kesempatan itu juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan ada lima surat suara yang digunakan pada Pemilu 2019. Lima surat suara itu memiliki warna yang berbeda seperti untuk surat suara DPR berwarna kuning, DPD berwarna merah, DPRD provinsi berwarna biru, DPRD kabupaten/kota berwarna hijau dan presiden-wakil presiden berwarna abu-abu.Khusus di Lutra, Syamsul menyampaikan bahwa dari 16 partai politik peserta pemilu ada 3 partai politik yang tidak mengajukan calon yakni Partai Garuda, Partai Berkarya serta PKPI. Sementara jumlah calon anggota DPRD Luwu Utara yang telah ditetapkan sebanyak 377 orang, berasal dari 13 partai politik dan tersebar di 4 daerah pemilihan (dapil) “Memperebutkan 35 kursi,” tambah Syamsul.Turnamen Voli Bakka Cup III sendiri ramai dan dihadiri banyak masyarakat. Selain jajaran KPU Lutra, turut hadir Wakapolres Lutra Kompol Amir Majid, AnggotaBawaslu Lutra Ibrahim Umar, Kapolsek Sabbang, Camat, serta tokoh masyarakat, pemuda, agama. (ramadhan iqbal/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019, 4-5 Desember 2018 di Pangeran Beach Hotel Padang. Total ada 221 peserta yang hadir pada kegiatan yang melibatkan komisioner dari 19 KPU kabupaten/kota di Sumbar, stakeholder terkait, partai politik, peserta pemilu calon perseorangan DPD, perwakilan organisasi masyarakat serta media.Dalam sambutannya Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, menyampaikan harapannya agar rapat evaluasi menguatkan komitmen jajarannya untuk menghadirkan pemilu yang semakin baik. Dia juga berharap agar kapasitas jajarannya terus ditingkatkan, terutama dalam memahami regulasi kepemiluan. “Kemudian peserta juga diharapkan bisa mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap tahapan pemilu yang telah berjalan,” kata Amnasmen.Sementara itu Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner pada rapat evaluasi ini memberikan beberapa catatan penting di antaranya terkait aturan yang disebutnya multi tafsir serta proses verifikasi dokumen yang terlalu singkat. Selain itu dia juga mengingatkan terkait penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta daftar pemilih agar tidak lagi bermasalah.Dari kalangan akademisi, Khairul Fahmi, menyoroti aturan penyelenggaraan pemilu, serta konsistensi penyelenggara dalam memutus sesuatu. Dia mencontohkan bagaimana penentuan rumah sakit (RS) untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan bakal calon peserta pemilu. “Kita berharap permasalahan tentang aturan kepemiluan ini kedepan bisa dikemas lebih adil dari awal untuk semua peserta pemilu,” kata Khairul.Dikesempatan selanjutnya Kabag Bin Ops Biro Bin Ops Polda Sumbar Faisal Anwar Faisal memberikan catatan evaluasi pengamanan tahapan Pemilu 2019 sejauh ini cukup kondusif. Pengamanan saat ini menurut dia dilakukan untuk kampanye capres (1 kali) serta kampanye pileg (43 kali). “Sementara untuk yang sifatnya blusukan masih terkendala karena banyak yang tidak dilaporkan.Untuk itu kami mengimbau agar setiap kegiatan kampanye bisa disampaikan kepada kepolisian,” tambah Faisal. (tekhupmas kpu sumbar/ed diR)

Lasusua, kpu.go.id - Sejalan dengan slogan “Nothing about us without us” serta sebagai upaya awal mewujudkan pemilu inklusif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara menyosialisasikan informasi pemilu kepada para penyandang disabilitas, Rabu (5/12/2018). Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah ke rumah, sekaligus memberikan motivasi kepada mereka untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 nanti.Anggota KPU Kolaka Utara Sumardin Pere memandang cara jemput bola dipilih lembaganya karena dipandang lebih efektif ketimbang mengumpulkan pemilih disabilitas dalam satu tempat. Cara ini menurut dia juga sebagai respon dari masih banyaknya anggapan dimasyarakat terkait disabilitas yang malu jika diungkapkan ke masyarakat. Sumardin pun menegaskan komitmen lembaganya untuk  menciptakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kolaka Utara.Pada kesempatan itu, KPU Kabupaten Kolaka Utara juga memberikan bantuan sembako kepada para penyandang disabilitas, sebagai bentuk kepedulian sekaligus ikut memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh 3 Desember 2018. (kpu kolaka utara/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih dan pendidikan pemilih yang dikemas dalam konsep KPU Goes to Campus (KGTC) di Aula Akbid Pinang Husada Lutra, Selasa (4/12/2018).Kegiatan ini turut menggandeng Korps HMI-Wati (Kohati) dan langsung dihadiri Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri didampingi Komisioner KPU Lutra Divisi Parmas,Rahmat, Divisi Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan Syabil.Syamsul Bachri dalam penjelasannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi pemilu kepada pemilih muda yang ada lingkungan kampus. Dia mengingatkan, sebagai warga negara yang baik, pemuda juga harus ikut berpartisipasi dalam setiap proses pemilu. Dan KGTC ini menurut dia salah satu cara lembaganya untuk membangkitkan keinginan pemuda terlibat dalam pemilu. “Mahasiswa biasanya serba ingin tahu, mencari dan menerima informasi mudah tinggal akses internet. Dengan begitu kalau mereka mengetahui pemilu tapi tidak menggunakan hak suara dalam pemilu, betapa ruginya,” kata Syamsul.Syasul juga menyebut pemilu sebagai indikator majunya demokrasi di suatu negara. Ketika pemilu merupakan pilar utama dalam demokrasi maka tanggung jawab politik dari setiap warga negara menurut dia adalah dengan berpartisipasi. “Pemilu tanpa partisipasi akan menjadi sebuah ironi karena tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat,” tambah Syamsul.Di tempat yang sama perwakilan pimpinan Akbid Pinang Husada, Amiruddin mengucapkan terima kasih kepada KPU Lutra karena telah memilih lembaga pendidikannya jadi tempat sosialisasi dan pendidikan pemilu.Dia berharap apa yang disampaikan oleh KPU Lutra ini bisa terserap oleh para mahasiswa dan menjadi bekal untuk menjadi pemilih cerdas di Pemilu 2019 nanti.“Apalagi Pemilu 2019 punya metode baru sehingga perlu disampaikan secara luas,” tutup Amir. (ramadhan iqbal/ed diR)

Mungkid, kpu.go.id - Undang-undang (UU) 7 tahun 2017 telah mengamanatkan para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye yang dimilikinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 2, sanksi bagi yang melanggar aturan ini dapat dibatalkan keikutsertaannya di wilayah tempat peserta pemilu bersangkutan tidak melapor.“Ini merupakan sanksi bagi partai politik (parpol), pelaporan  LPPDK  (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ini tidak ada masa perbaikan sebagaimana pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),” jelas Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Dana Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang, di Hotel Artos Magelang, Selasa (4/12/2018).Hadir pada kegiatan bimtek ini ketua, petugas penghubung (liaison officer/LO) serta para operator dana kampanye masing-masing peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang. Hadir pula Bawaslu stakeholder kepemiluan lainnya dan pemateri Tarmizi Taher dari Kantor Akuntan Publik (KAP).Muslim melanjutkan, bahwa status LPPDK nantinya akan bergantung pada hasil audit yang dilakukan KAP yang ditunjuk KPU. Hasil itu mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan. “Untuk itu bapak/ibu pengurus partai politik agar benar-benar intens memanfaatkan waktu selama satu bulan ini (Desember) untuk benar-benar menyusun laporan dana kampanyenya. KPU memiliki helpdesk yang setiap saat dapat diakses peserta pemilu,” tutur pria yang yang membawahi Divisi Hukum ini.Muslim juga mengimbau partai politik agar berhati-hati dalam menerima sumbangan dana kampanye.Terutama sumbangan yang berasal dari pihak asing, lembaga pemerintah , tanpa identitas yang jelas atau juga sumbangan hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.Untuk diketahui sebelum LPPDK, dalam waktu dekat peserta pemilu diminta untuk melaporkan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  pada 2 Januari 2019. Laporan ini berisi penerimaan sumbangan riil sesuai kondisi yang diterima masing-masing partai politik. Adapun laporan nanti berbeda antara dana kampanye partai dengan calon legislatif (caleg). (mediacenter kpu kab magelang iik/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Sebanyak 27 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Sosialisasi di Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Hotel Aston, Purwokerto Selasa (4/12). Rakor dimaksudkan untuk meningkatkan sosialisasi di waktu mendatang, jelang 17 April 2019.Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi mengajak PPK memahami tahapan, keputusan hingga hal-hal kecil menyangkut pemilu. Dia juga menginformasikan bahwa logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara telah tiba di Banyumas. Logistik dengan bahan kardus, membuat dia berpesan agar PPK menyiapkan gudang penyimpanan yang bebas dari lembab dan air.Sementara itu Anggota KPU Banyumas Divisi Hukum dan Pengawasan, Suharso Agung Basuki berpesan agar PPK mengetahui zona kampanye yang telah ditentukan dilingkungannya masing-masing. Di kesempatan selanjutnya, Anggota KPU Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas, Yasum Surya Mentari mendorong PPK untuk saling memahami satu sama lain. Situasi demikian akan tercipta keselarasan terutama saat mereka bertugas ditengah masyarakat.Anggota KPU Banyumas Divisi Mutarlih, Khasis Munandar menjelaskan jumlah pemilih terdaftar di Banyumas mencapai 1.357.646 orang.  Jumlah tersebut terdiri dari 676.773 pemilih laki-laki dan 680.873 pemilih perempuan.Di kesempatan terakhir, Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Teknis Penyelenggaraan Hanan Wiyoko, memimpin praktek pengisian formulir C1. Pelatihan sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PPK saat melakukan supervisi maupun monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupunKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (jik/ed diR)