Berita KPU Daerah

Sabbang, kpu.go.id - Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) kembali berlanjut di Luwu Utara (Lutra). Berpusat di Pasar Rakyat Kecamatan Sabbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lutra membuka posko bagi masyarakat.Hadir dalam kegiatan Minggu (28/10/2018) ini Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Uslimin didampingi Komisioner KPU Lutra Supriadi, Rahmat, Sabil, Sekretaris KPU Lutra Andi Kasmawati, Kasubag Program dan Data Fitria dan para staf.Supriadi menjelaskan GMHP yang terus berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Lutra yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 mendatang. Kegiatan ini merupakan gerakan nasional yang dilakukan oleh KPU se-Indonesia yang dimulai sejak 1-28 Oktober 2018. “Dan hari ini kami melakukan GMHP di sejumlah pasar rakyat di Lutra pada hari terakhir di Pasar Rakyat Sabbang," jelas Supriadi.Supriadi menjelaskan, di Lutra sendiri masing-masing desa telah menyiapkan posko GMHP. Dengan kesiapan itu dia mengajak masyarakat mengecek apakah namanya. Apabila belum terdaftar dalam DPT maka segera daftarkan dengan membawa KTP-el ke PPS. Dan apabila ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat seperti pemilih meninggal dunia serta pemilih pindah domisili segera laporkan.Berbeda bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el Supriadi mengimbau agar mereka segera melakukan perekaman. Dan kepada warga melaporkan jika ada kesalahan dalam data diri, perbaikan elemen data NKK, NIK, nama tanggal lahir dan lainnya.“Karena kegiatan GMHP ini akan berakhir hari ini,” kata Supriadi.Supriadi menjelaskan usai GMHP berakhir maka KPU setelah itu akan menggelar rapat pleno penyusunan data pemilih hasil perbaikan yang akan dimulai dari PPS pada 3 November 2018, dilanjutkan proses rekapitulasi berikutnya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 4-6 November 2018. “Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ini yang kemudian menjadi dasar rekapitulasi di tingkat KPU Lutra yang akan dilaksanakan pada 10 November," ucapnyaKembali ke GMHP di Pasar Rakyat Sabbang, KPU Lutra setidaknya mendapati 3 warga yang sudah mempunyai KTP-el, tapi belum terdaftar. Selanjutnya ketiga warga diarahkan untuk dimasukkan datanya sebagai pemilih.Sementara itu Uslimin yang ikut dalam kegiatan GMHP mengapresiasi apa yang diupayakan jajarannya ditingkat kabupaten/kota untuk mendata pemilih. Khusus di Lutra dia berharap apa yang dilakukan KPU setempat menjadi contoh bagaimana memutakhirkan data pemilih yang berkualitas.Uslimin juga berharap kepada Komisioner dan Staf KPU Lutra dan jajaran PPK, PPS tidak berpuas diri, dengan tetap mengawal dan mengajak warga untuk terus berpartisipasi memastikan dirinya telah terdaftar di DPT melalui wadah yang sudah disiapkan. “Bagi warga yang belum terdaftar namun memiliki KTP-el, bisa datang ke kelurahan didata. Namun jika belum memiliki KTP-el, harus membuat dulu di Kantor Disdukcapil, baru melaporkan ke posko atau PPS yang ada diwilayahnya masing-masing,” kata Uslimin. (ramadhan iqbal/ed diR)

Solok, kpu.go.id - Hari terakhir Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengecek DPT online di Kabupaten Solok dengan  menyasar masyarakat pinggiran Danau Singkarak di Kecamatan Junjung Sirih, Nagari Paninggahan, melalui Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu  Forum Warga Berbasis Keluarga di Kantor Walinagari Junjung Sirih Minggu, 28 Oktober 2018.Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga di hadiri Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Ketua KPU Kabupaten Solok Gadis dan Anggota KPU Kabupaten Solok, Walinagari Paninggahan, Kepala Jorong dan masyarakat serta pemangku kepentingan di Nagari Paninggahan.Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu  Forum Warga yang digagas KPU Kabupaten Solok ini sangat efektif untuk menjangkau masyarakat yang ada ditingkat Jorong maupun  seluruh masyarakat di Nagari Paninggahan agar mendapatkan informasi terhadap proses tahapan Pemilu yang berjalan."Sementara GMHP hari ini pun berakhir serentak secara nasional, dan atas nama KPU Sumbar kami berharap masyarakat yang ada di Nagari Paninggahan telah terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2019 mendatang melalui forum warga" ujar Amnasmen. Amnasmen juga menambahkan, KPU telah tetapkan  calon legislatif tingakat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Solok  sebagai DCT yang sudah diumumkan melalui media cetak atau media online. KPU juga memberi ruang kepada masyarakat untuk menanggapi calon legislatif. KPU sudah terbuka dalam proses  pencalonan dan publik juga telah merespon ketentuan dan komitmen agar proses yang baik menghasilkan pemimpin yang menyuarakan aspirasi masyarakat.Sementara itu, Ketua Kabupaten Solok Gadis juga menambahkan terkait laporan dana kampanye dan kampanye  peserta Pemilu wajib melaporkan ke KPU. Di Peraturan KPU kampaye mengatur terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dibatasi." Harapannya, peserta Pemilu agar lebih aktif berdialog dengan masyarakat karena jadwal kampanye itu akan berakhir 13 April 2019. Sejak masa kampanye dimulai KPU Kabupaten Solok juga menghimbau kepada peserta Pemilu tidak ada namanya kampanye Hoax, SARA dan Politik Uang" ujar Gadis.Walinagari Paninggahan Yoserizal juga menambahkan, sangat mengapresiasi kinerja KPU demi meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu mendatang. Dengan  adanya kegiatan forum warga ini kita masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada sanak saudara untuk menyukseskan Pemilu."Kepada seluruh caleg yang berasal dari daerah pemilihan Paninggahan, mari bersama-sama membangun Nagari dan kita berharap tidak ada persoalan dikemudian hari, supaya Pemilu tahun 2019 ini menjadi Pemilu berbasis keluarga dan Badunsanak. Pemerintah Nagari Paninggahan berharap tolong patuhi aturan yang telah diberikan oleh KPU maupun  Bawaslu" ujar Yosrizal. (romel/ed diR)

Sampang, kpu.go.id – Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tidak luput dari perhatian mahasiswa yang tengah menimba ilmu Tata Kelola Pemilu (TKP) Universitas Airlangga (Unair). Dimotori dosen pembimbing Kris Nugroho, Mahasiswa TKP mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara yang digelar Sabtu (27/10/2018).Kris yang juga menjabat anggota TPD DKPP Provinsi Jawa Timur mengatakan, kuliah lapangan ini dimaksudkan untuk mengajak mahasiswa melihat jalannya PSU sesuai asas-asas pemilu demokratis dan berintegritas. Selain itu mengajak mahasiswa untuk melihat sejauh mana ketaatan penyelenggara pemilu ditingkat TPS melaksanakan regulasi sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (PKPU) maupun dalam juknis pemungutan dan penghitungan suara. “Hal-hal teknis yang membutuhkan perbaikan, akan kita kaji secara akademis di kelas.  Harapannya demokrasi elektoral kita bukan hanya mengedepankan prosedural tapi juga harus lebih substantive,” ungkap Kris.Kuliah lapangan dimulai konfrensi pers yang diikuti mahasiswa TKP bersama Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, KPU Kabupaten Sampang di Ruang Media Center. Evi pada kesempatan itu menilai KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan validasi dan pencermatan terhadap DPT bersama dengan Bawaslu dan peserta pemilihan setempat. DPT hasil perbaikan ini menurut dia mengalami penurunan sebanyak 4,5 persen dibandingan dengan DPT sebelum putusan MK.  “Kami lakukan koordinasi isentif dengan capil dalam menocokan DPT dengan DP4 dan juga data SIAK, kami juga lakukan validasi dari rumah ke rumah yang turut disaksikan oleh bawaslu dan peserta pemilihan, kami berupaya membuat DPT ini se valid mungkin.’ terang Evi.Mahasiswa TKP melanjutkan kuliah lapangan dengan mengamati jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Complang, Sampang. Diantaranya TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Dharma Complang dan juga TPS 5 Kelurahan Madupat. Dari hasil pentauan proses pungut hitung suara di TPS tersebut terlihat kondusif dan lancar. Pemilih datang mendaftar dan duduk tertib di kursi antrian menuggu giliran menggunakan hak pilihnya. Satu persatu pemilih dipanggil untuk mengambil surat suara dan mencoblosnya di bilik suara. Partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai diatas 50 persen.Salah seorang mahasiswa TKP asal KPU Banjar Baru Kalimantan Selatan, Fitira Wulan Dhani merasa syukur dan terima kasih kepada FISIP Unair yang sangat mensuport  dan memfasilitasi kegiatan-kegaitan Mahasiswa TKP. Menurutnya, Kuliah Lapangan sangat penting bagi Mahasiswa TKP. Selain karena bidang ilmunya yang bersifat terapan, juga akan menjadi modal baginya ketika aktif kembali sebagai staf KPU di Banjar Baru. “Melihat kondisi dan permasalahan secara empirik, berdiskusi langsung dengan penyelenggara pemilu dan simpatisan di Sampang,  cukup menambah wawasan kepemiluan saya”.tutur Wulan. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, pada Sabtu (27/10/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang. PSU yang selenggarakan di seluruh TPS di  Kabupaten Sampang ini diikuti oleh 3 pasangan calon, nomor urut 1 (satu) H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidyat, Paslon Nomor Urut 2 (dua) DRh. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto dan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) H. Hisan, S.E dan H. Abdullah, S.E. (Awaluddin/ed diR)

Pangkalan Koto Baru, kpu.go.id - Guna meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengunjungi masyakarat Jorong Sungai Pimpiang, Nagari Gunuang Melintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk bertatap muka dan diskusi terkait kepemiluan.Kegiatan dilaksanakan Sabtu (27/10/2018) di Masjid Al-Muttakin dihadiri Komisioner KPU Sumbar Divisi Perencanaan dan Data Nova Indra para tokoh dan warga. Dalam paparannya dia menyampaikan tentang tahapan dan program pemilu serta pentingnya menggunakan hak pilih.“Saya ingin masyarakat di Jorong ini dan juga Jorong lain sadar akan hak pilihnya. Dan memanfaatkan hak pilihnya itu dengan cerdas dan juga berdaulat,” ujar Nova.Nova berharap masyarakat juga berperan aktif dalam mengetahui informasi kepemiuluan dengan memanfaatkan media informasi yang disediakan KPU. Salah satu informasi penting yang saat ini kegiatannya masih berlangsung adalah Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), kampanye dan lainnya.Secara khusus Nova mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat di Jorong Sungai Pimpiang yang pada Pemilu 2014 lalu mencapai 90%. “Dan berharap juga lebih ditingkatkan pada Pemilu 2019,” tutup Nova. (div tekhupmas/ed diR)

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) terus berupaya mendorong perbaikan data pemilih dengan melakukan monitoring dan supervisi di tingkat Kecamatan Jumat (26/10/2018).Komisioner KPU Lutra Divisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan SDM Rahmat mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk melihat secara langsung proses pengimputan data yang dilakukan oleh PPS. Selain monitoring untuk mengoptimalkan tugas PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan pemilu, serta melakukan evaluasi kinerja penyelenggara.agar terbangun kekompakan dan kerja sama yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab merdeka. Dalam kegiatan monitoring ini semua Komisioner KPU Lutra membagi diri didampingi staf untuk mengecek secara langsung proses pengimputan data hasil faktualisasi yang sudah dilakukan oleh PPS secara langsung dari rumah kerumah. “Jadi kegiatan monitoring ini dilakukan selama 3 hari dengan membentuk 4 tim dan semua tim tersebut akan melakukan inventarisasi semua masalah yang di hadapi oleh PPS dan PPK dalam melakukan input data mengeluarkan yang tidak memenuhui syarat (TMS) seperti meninggal, pindah, tidak dikenal, tidak cukup umur dan memasukan pemilih yang memenuhi syarat (MS)  yang sudah memiliki KTP elektronik,” jelas Rahmat. Ditempat terpisah Komisioner KPU Lutra Devisi Program dan Data Supriadi mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengna mendatangi langsung (door to door) ke beberapa rumah penduduk, untuk memastikan akurasi data diri pemilih didampingi  oleh ketua dan anggota PPK , PPS dan Panwascam beserta PPL.Dikegiatan ini PPK dan PPS akan memperbaiki elemen data pemilih jika ditemukan pemilih yang datanya masih keliru atau belum lengkap, serta memasukkan data pemilih jika masih ditemukan yang belum terdaftar.(ramadhan iqbal/ed diR)

Tanjung Pati, kpu.go.id - Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat disemua tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan Kursus Kepemiluan Kamis (25/10/2018). Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab di hadapan 20 peserta dengan latar belakang berbeda.Pemateri kursus sendiri dibawakan langsung Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Izwaryani yang mengajak peserta untuk memaknai tagline KPU "Pemilih Berdaulat Negara Kuat". Untuk mengantarkan topik itu, pria yang membawahi Divisi Teknis KPU Provinsi Sumbar ini membawa peserta mendalami hubungan kepemiluan dengan demokrasi.“Dengan meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuatan tertinggi, itu sudah mencerminkan bahwa negara Indonesia ini sudah demokratis. Melalui pemilu lah rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat di DPR atau DPRD. Tapi sayang sekali, sangat sedikit rakyat yang memahami dan menyadarinya. Maka inilah tugas kita sebagai relawan demokrasi saat ini, untuk menjelaskan kepada masyarakat,” kata Izwaryani.Untuk menambah bekal peserta kursus kepemiluan di Tanjung Pati ini, Izwaryani juga sedikit membedah perbedaan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Diantara peebedaan itu jumlah kursi DPR  naik dari 560 menjadi 575, ambang batas parlemen naik menjadi 4%, alokasi kursi Dapil (DPR RI 3-10 kursi dan DPRD Provinsi/kabupaten/kota 3-12 kursi), jumlah Dapil (DPR Menjadi 80 Dapil Kaltara, Kalbar, dan NTB dan metode hitung suara yang menggunakan Divisior Sainte Lague.Izwaryani juga mengajarkan peserta kursus agar bisa mengajak masyarakat cerdas dan cermat dalam memilih nanti pada hari Pemilihan yakni 17 April 2019.Sehari sebelumnya juga dilaksanakan kursus kepemiluan di Kecamatan Gunuang Omeh dengan peserta perwakilan 20 orang dari warga Daerah pemilihan 5 (Bukik Barisan, Gunuang Omeh, dan Suliki) dengan narasumber dari Eka Rihaldi Alka. (div tekhupmas/ed diR)