Berita KPU Daerah

Masamba, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan Optimalisasi Sosialisasi  Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) guna memastikan hak masyarakat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Aula Media Center KPU Lutra Jumat (12/10/2018). Adapun tujuan dari sosialisasi GMHP nanti adalah untuk mendata pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, menghapus pemilih ganda dan memperbaiki data pemilih. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu bulan hingga akhir Oktober 2018. “Kami berharap melalui sosialisasi bisa menyempurnakan DPT Lutra,” ucap Ketua KPU Lutra Syamsul Bachri.Dalam sosialisasi GMHP, KPU Lutra mengandeng Polres Lutra dan memaksimalkan acara Fun Run Sungai Rongkong Lari 10K yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2018. Pada kegiatan nanti KPU Lutra juga membuka posko layanan untuk mengecek secara langsung warga apakah sudah terdaftar di DPT. “Selain itu ini kami akan membentuk tim untuk mendatangi rumah warga, memastikan apakah sudah terdaftar di DPT dengan melihat identitas KTP,” tutur Syamsul sekaligus memastikan akan mengerahkan seluruh jajarannya mulai dari KPU Lutra hingga PPK dan PPS.Selain itu mengisi kegiatan GMHP Syamsul memastikan pihaknya juga berkoordinasi secara berjenjang kepada semua pemangku kepentingan dan mengimbau kepada partai politik untuk menyampaikan kepada semua calegnya yang ada disetiap daerah pemilihan mengajak warga untuk memastikan diri sudah terdafatar di DPT dengan mendatangi posko layanan yang ada didesa atau kelurahan dan kecamatan. ”KPU Lutra juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lutra,” tambah Syamsul.Syamsul berharap melalui kegaiatan GMHP ini tidak ada lagi pemilih yang memenuhui syarat namun tidak terdaftar di DPT atau pemilih yang tidak memenuhui syarat justru masuk di DPT. (ramadhan iqbal/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar)  membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (11/10/2018).Program GMHP yang digelar KPU memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa yang telah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar untuk masuk Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 mendatang.Posko GMHP di UNP berlangsung satu hari mulai pukul 14.00 WIB. "Program GMHP yang digelar selama Oktober bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menginput DPT Pemilu 2019. Guna menyelamatkan dan melindungi yang merupakan hak konstitusional” jelas Koordinator tim GMHP KPU Sumbar Febrina Maulydia didampingi Efri Nofrita, Zamzami, Ardiansyah dan Zorino.Menurut perempuan yang akrab disapa Lydia ini, selain GMHP yang dibuka hari ini, bagi mahasiswa yang belum masuk DPT dapat melaporkannya melalui GMHP di PPS Kelurahan, sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). "Dengan membawa KTP-el atau KK atau Surat Keterangan dari Dukcapil,” kata dia.Lidya juga menambahkan, keberadaan GMHP bukan hanya ditujukan bagi pemilih yang belum terdaftar saja melainkan juga ruang bagi warga melaporkan anggota keluarganya telah meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI/Polri. "KPU minta kepada seluruh adik-adik mahasiswa untuk melaporkan," tambah Lydia.Sementara itu Zamzami mengatakan bahwa GMHP telah diviralkan di media sosial (medsos) dan pembukaan posko ini untuk melihat sementara posko GMHP yang didirikan langsung untuk pemilih yang tidak terjangkau medsos.“Program GMHP bisa cek data pemilih melalui aplikasi android dengan mengunduh KPU Pemilu 2019 di play store atau bisa juga mengecek online di www.lindungihakpikilihmu.go.id “ ujarnyaHafizah mahasiswa jurusan Geografi mengatakan dengan adanya GMHP di kampus UNP ini sangat membantu, mempermudah mahasiswa melihat apakah telah terdaftar dalam DPT atau tidak. “Semoga pemilu mendatang, KPU sebagai penyelenggara berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dan sesuai dengan target secara nasional,” tutur dia. (romelt/ed diR)

Palembang, kpu.go.id - Guna mengenal lebih dalam proses Pemilu di Indonesia, puluhan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, menggelar kuliah di Sekretariat KPU Kota Palembang, Rabu (10/10/2018).Komisioner KPU Kota Palembang Abdul Karim menyambut baik kedatangan mahasiswa UIN Raden Fatah yang ingin menimba ilmu kepemiluan di Sekretariat KPU. "Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, peran mereka sangat diharapkan untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan mendongkrak angka partisipasi pemilih," ucap Karim.Karim mengatakan bahwa mahasiswa merupakan kaum muda dan merupakan aset negara. Dosen Politik dan Demokrasi UIN Raden Fatah, Herlis Miyanah menjelaskan latar belakang mahasiswanya mendatangi KPU adalah untuk mengenalkan lebih jauh proses dan tahapan pemilu. "Pemilu itu kompleks, tidak sekedar pencoblosan dan perhitungan suara, tapi di sana ada persoalan hukum, sosialisasi, SDM, logistik, keuangan dan lain-lain yang saling berkaitan," ungkapnya.Dalam kesempatan ini, para mahasiswa diajak melihat-lihat Rumah Pintar KPU Palembang, menyaksikan komponen kepemililuan dan hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. "Kami berharap para mahasiswa tidak sebatas faham, tapi ikut memahamkan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu, kepada keluarga, tetangga dan orang-orang terdekat mereka," jelasnya. (hupmas kpu sumsel Mhq/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id – Pada Rabu (10/10) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas baru saja merampungkan masa baktinya sebagai komisioner. Sebagai salah satu lembaga independen negara Indonesia yang menganut sistem periodeisasi kepemimpinan lima tahun menjabat, tibalah kini saatnya estafet kepemimpinan dari anggota KPU Kabupaten Banyumas periode 2013-2018 kepada anggota yang baru yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Berdasarkan tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, anggota KPU Kabupaten Banyumas terpilih akan diumumkan dalam waktu dekat yang belum ditentukan.Dalam masa pergantian ini, maka selama 14 hari sampai dilantiknya anggota KPU Kabupaten Banyumas pada 24 Oktober nanti, KPU Kabupaten Banyumas berada dalam posisi tidak memiliki komisioner. Dan pada masa ini juga, sekretariat KPU Kabupaten Banyumas menggelar Rapat Kordinasi Persiapan Pemilu 2019 dan Pelepasan Anggota KPU Kabupaten Banyumas di Aula KPU pada Senin (15/10/2018).Mengundang segenap jajaran Forkompimda, pengurus dan penghubung Partai Politik Kabupaten Banyumas, serta istri-suami para demisioner anggota KPU dan sekretariat, kegiatan diisi dengan penyampaian pesan dan kesan oleh anggota KPU, sekretariat dan perwakilan partai politik.Unggul Warsiadi yang kali ini hadir bukan sebagai Ketua KPU mengatakan, pergantian anggota KPU di tengah-tengah tahapan Pemilu ini semoga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan.“Anggota sekretariat sudah memahami betul tahapan Pemilu ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar meskipun dalam sementara waktu tidak bersama komisioner,” terangnya.Dari Pemilu tahun 2014, lanjutnya, diharapkan bisa diambil pelajaran agar persiapan Pemilu 2019 bisa lebih matang. Unggul tidak menginginkan ada kesalahan yang terulang.Hal senada disampaikan oleh Waslam Makhsid. Laki-laki yang dulunya pernah membidangi divisi logistik dan mutarlih ini mengatakan, masih ada PR yang harus dilakukan oleh KPU. Dalam penyiapan logistik, khususnya surat suara, dia mewanti-wanti agar tidak ada tragedi surat suara yang tertukar.“Ini adalah hal yang sangat vital dan sensitif. Jangan sampai ada kejadian surat suara tertukar dan menyebabkan Pemungutan Suara Ulang,” tegasnya.Selain itu, lanjut Waslam, tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) juga sedang berjalan. Ia mengharapkan agar penyusunan ini bisa berjalan sesuai aturan dan menghasilan daftar pemilih yang valid.Pada sesi lainnya, secara umum demisioner KPU ini berterimakasih atas kerjasama yang telah dilakukan. Mereka berharap agar tali persaudaraan di antara mereka tetap terjalin harmonis. (rfk/ed diR)

Gianyar, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Kordinasi (rakor) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019, Rabu (10/10/2018).  Bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar, kegiatan dipimpin Ketua KPU Gianyar AA Gde Putra, didampingi oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti serta anggota KPU Divisi Sosialsiasi dan Parmas, AA Istri Darmawati. Turut hadir pimpinan partai politik, Bawaslu serta Satpol PP.  AA Gde Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa APK yang dicetak ada yang difasilitasi oleh KPU dan dicetak sendiri oleh parpol. Adapun APK yang difasilitasi oleh KPU ada ketentuan khusus, seperti desainnya harus disampaikan ke KPU untuk diteliti supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. "Sesuai arahan KPU Provinsi Bali, untuk APK yang difasilitasi KPU, agar diberi stempel KPU sebagai bukti bahwa APK tersebut adalah fasilitasi dari KPU dan berisi paraf," jelas Gde Putra. Sedangkan mengenai ketentuan isi yang sudah di desain dari KPU, menurut Kasubag Teknis, I Wayan Nopi Suryanto, bisa memuat lambang, nama dan nomor urut partai politik, kedua, visi misi dan program partai politik, ketiga, foto pengurus partai politik, dan keempat, foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik. Untuk APK yang difasilitasi KPU tidak boleh memuat foto caleg, sedangkan untuk APK yang dicetak oleh Parpol, desainnya bisa menggunakan desain yang sama ataupun desain lain, serta  boleh menambahkan foto caleg. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019," imbuhnya.(kr/ed diR)

Palembang, kpu.go.id - Bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tapi belum masuk daftar pilih, masih ada kesempatan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melalui program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Komisioner KPU Sumsel Divisi Program dan Data Heny Susantih mengatakan pihaknya menggencarkan program GMHP selama Oktober ini yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menginput DPT Pemilu 2019, guna menyelamatkan, merawat dan melindungi yang merupakan hak konstitusional."Telah ada  Posko  GMHP di setiap PPS yang siap melayani masyarakat terkait hak pilih," katanya.Dia melanjutkan, apabila belum masuk di DPT,  masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui PPS Kelurahan, yang sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan membawa E-KTP atau KK atau Surat Keterangan dari Dukcapil.Masyarakat juga bisa mengecek data pemilih melalui aplikasi android dengan mendownload KPU Pemilu 2019 di play store atau bisa juga mengecek online di www.lindungihakpikilihmu.go.id.Dia berharap, seluruh stakeholder memviralkan GMHP, agar masyarakat berperan aktif mengkroscek DPT. Gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri. Kami minta ke masyarakat, laporkan ke kami."17 Oktober nanti secara serentak akan digelar GMHP serentak se Indonesia," katanya. (humas kpu sumsel Mhq/ed diR)