Berita KPU Daerah

Watansoppeng, kpu.go.id – Di akhir 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU0 Kabupaten Soppeng terus menggencarkan sosialisasi ke tengah masyarakat. Sejumlah basis segmentasi pemilih pun disasar, terutama pemilih pemula. Untuk segmentasi pemilih pemula ini telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi di dua sekolah yaitu SMAN 5 Soppeng Kecamatan Marioriwawo, Rabu 28 November 2018 dan MAN 1 Soppeng Kecamatan Lalabata pada Kamis 29 November 2018.Dipilihnya dua sekolah ini tidak terlepas dari tingginya antusias siswa terkait kepemiluan. Sebagaimana diketahui SMAN 5 Soppeng dan MAN 1 Soppeng adalah juara pertama dan kedua pada Lomba Penulisan Essai dan Lomba Debat tingkat SMA se-Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018.Peserta sosialisasi pemilih pemula ini mendapat pemahaman langsung dari Anggota KPU Kab Soppeng Divisi Hukum Endra Irawati sebagai. Dengan gaya pemaparan yang atraktif, ringan dan diselingi dengan games berhadiah, membuat jalannya kegiatan sosialisasi meriah dan tidak membosankan. (teknishupmassoppeng da/ed diR)    

Semarapura, kpu.go.id – Memastikan kesiapan peserta pemilu menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan aturan perundangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu 2019 bersama para para liaison officer (LO/penghubung) masing-masing peserta pemilu dan serta Ikatan Akuntan Publik Indonesia Provinsi Bali di Hotel Tower Semarapura, Rabu (28/11/2018).LPSDK sendiri dijadwalkan akan diserahkan oleh masing-masing peserta pemilu pada 2 Januari 2019. Untuk itu Anggota KPU Kab Klungkung Divisi Teknis Anak Agung Istri Rai Diah Utari mengingatkan agar peserta pemilu bisa memerhatikan batas waktu yang sudah ditentukan.Dalam paparannya dia juga menjelaskan prosedur pelaksanaan pembuatan LPSDK, sumber sumbangan, ambang batas tertinggi penyumbang, sanksi jika melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu serta Peraturan KPU RI, serta sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha dan bahkan dari partai politik serta calon anggota legislatif.Diah Utari juga mengingatkan apabila peserta pemilu tidak dapat menerima langsung sumbangan dari pihak luar atau harus melalui rekening dalam menerima sumbangan yang datang. Dia menegaskan bahwa laporan sumbangan ini merupakan bentuk transparansi dari peserta pemilu kepada masyarakat. “Kami juga ingatkan agar peserta pemilu selalu mentaati aturan yang berlaku karena laporan ini akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU,” tambah Diah.Dikesempatan kedua operator KPU Klungkung Nyoman Putri Rusini memimpin langsung pelatihan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Kegiatan ini mendapat perhatian yang cukup serius dari para peserta dan terlihat aktif karena terjadi tanya jawab apabila ditemukan permasalahan. Ikut memantau jalannya kegiatan ini Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Luh Putu Sri Widyastini. (putras/ed diR)

Malili, kpu.go.id - Membangun masyarakat melek pemilu bukan hal mudah, perlu dukungan semua pihak untuk mencapainya. Atas kesadaran ini jelang Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur (Lutim) menggelar kegiatan Kursus Kepemiluan 26-29 November 2018.Kegiatan yang terbagi dalam empat gelombang ini mengambil tempat diempat kecamatan berbeda, Malili, Wotu, Mangkutana, dan Nuha.Komisioner KPU Lutim Divisi Sosialisasi, Mulyanah Mulkin yang hadir dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa Kursus Kepemiluan merupakan bentuk gerakan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. “Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka diberikan pendidikan mengenai kepemiluan yang nantinya akan ditempatkan sebagai pelopor demokrasi dengan membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu,” ujar Mulyanah.Mulyanah melanjutkan bahwa peserta kursus pemilu nantinya juga akan digandeng untuk menjadi mitra KPU Lutim selama menyosialisasikan dan memberikan pendidikan pemilih. Kerjasama ini menurut dia juga sebagai peran serta masyarakat dan mendorong tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab publik dalam pemilu.Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Luwu Timur Periode 2013-2018, yang saat ini aktif di Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sulsel antara lain Khaerana yang membawakan materi Pemilu dan Demokrasi dan Prinsip Dasar Partisipasi dalam Pemilu, Muhammad Nur dengan materi Lembaga-lembaga Penyelenggara Pemilu dan Tinjauan Hukum Pemilu serta Abdul Aziz dengan materi Sejarah Pemilu di Indonesia dan Sistem Pemilu Indonesia. (TekmasLT/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id  - Pesan penting disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman kepada para peserta Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota Gelombang VII di Jakarta, Selasa (27/11/2018).Pria yang telah mengabdi sebagai penyelenggara pemilu selama dua dasawarsa meminta jajarannya untuk terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Posisi KPU yang penting dalam sebuah penyelenggaraan pesta demokrasi jadi alasan mengapa dirinya menekankan hal tersebut kepada jajarannya. "Karena dari tiga penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia kita diberi porsi paling besar dalam penyelenggaraan pemilu maka kita harus kerja lebih baik," kata Arief. Dibanding dua penyelenggara pemilu lainnya di Indonesia, Bawaslu dan DKPP, KPU menurut Arief diberikan kewenangan mengatur dan menuntaskan program dan tahapan pemilu seperti daftar pemilih, menetapkan peserta pemilu hingga memastikan kesiapan logistik. Tugas yang harus dijawab dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi untuk menghasilkan pemilu berkualitas."Tapi saya selalu meyakini seberat apapun persoalannya, sebanyak apapun persoalan pasti selesai. Makanya saya optimis, walaupun untuk menyelesaikan persoalan harus bangun tengah malam, tidur lagi tiga puluh menit, bangun lagi," tutur Arief.Pada kesempatan tersebut kepada peserta orientasi tugas, Arief juga kembali menjelaskan perbedaan antara kepemimpinan (leadership) dengan kemampuan mengatur (manajerial), otoritas  dengan memengaruhi. "Otoritas dia akan memerintah, tapi kalau pengaruh dia menstimuli. Kita di KPU butuh dua ini, orang yang mampu menjalankan prinsip kepemimpinan dalam situasi krisis," lugasnya. Sementara itu Wakil Kepala Biro SDM KPU, Wahyu Yudi Wijayanti menjelaskan dasar dari pelaksanaan orientasi tugas yakni UU 7/2017 tentang pemilu serta PKPU Nomor 7/2018  tentang seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota. Adapun tujuan dari kegiatan ini menurut dia untuk memberikan pemahaman yang sama sebagai penyelenggara pemilu, membangun soliditas antar anggota KPU dan sekretariat serta untuk menanamkan prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, adil serta amanah. Sementara untuk peserta orientasi tugas gelombang VII sendiri berasal dari anggota KPU kab/kota di enam provinsi yaitu Aceh (Banda Aceh, Sabang, Bireun, Lhokseumawe) Sumut (Kota Binjai, Kab Karo, Kab Tapanuli Selatan, Kab Mandailing Natal, Kab Simalungun) Jawa Tengah (Kab Purworejo, Kab Wonosobo, Kota Magelang, Kab Boyolali, Kab Cilacap, Kab Kebumen), Jawa Barat (Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Indramayu, Kab Bandung Barat, Kab Cianjur, Kota Sukabumi), Sulteng (Kab Banggai, Kab Poso, Kab Tojo Una Una, Kab Buol, Kota Palu), Kepri (Kab Lingga, Kab Natuna, Kota Batam). (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar Kursus Kepemiluan di Aula KPU Kabupaten Banyumas Selasa (27/11/2018). Kegiatan diikuti oleh 21 peserta perwakilan dari berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan di Banyumas.Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi berpesan agar peserta usai mengikuti kursus kepemiluan menjadi agen bagi masyarakat sekitar. “Serap ilmu dan informasi sebanyak-banyaknya dan teruskan informasi itu ke seluruh masyarakat,” tutur Imam dalam sambutan pembukaannya.Imam juga menyampaikan bahwa tujuan lain dari kegiatan ini adalah nantinya peserta yang telah menyelesaikan kursus kepemiluan dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi jelang waktu pemungutan suara, akan ada pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bisa diikuti oleh peserta. “Atau setidaknya bisa menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) yang rencananya akan diadakan di awal tahun 2019,” tutur Imam.Pada kegiatan ini, KPU Kabupaten Banyumas mengundang berbagai narasumber. Materi tentang Demokrasi, Kewarganegaraan dan Pemilu disampaikan oleh Indaru S Nurprojo pada sesi pagi. Sementara sesi siang, materi tentang Tata Kelola, Penyelenggara dan Regulasi Pemilu disampaikan oleh Agus Wahyudi.Di berbagai sesi, peserta diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya terkait materi. Sesi diskusi terlihat hangat dan diikuti oleh seluruh peserta dengan antusias.Sesuai rencana, Kursus Kepemiluan sendiri akan dilaksanakan dalam tiga gelombang serupa dengan lain peserta dan narasumber. Kursus gelombang dua akan diadakan pada Kamis 29 November 2018, dangelombang tiga akan digelar pada Kamis 6 Desember 2018. (fki/ed diR)

Padang, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Riki Eka Putra hadir sebagai pembicara dalam dialog publik bertema “Peran Generasi Millenial dalam Menyongsong Pemilu 2019” yang digagas Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand).Dalam seminar dan dialog yang dihadiri para mahasiswa jurusan Ilmu Politik Unand itu, Riki meminta generasi milenial untuk menggunakan hak pilihnya di 17 April 2019 nanti. “Pemilih generasi milenial punya andil besar pada penentuan hasil Pemilu 2019 nanti dan untuk kelancaran dan kemajuan bangsa ini tentunya,”ujar Riki di Parewa Cafe, Jalan Muhammad Hatta Pauh Kuranji, Kota Padang Senin (26/11/2018).Meski demikian Riki mengingatkan generasi milenial untuk kritis dalam melihat latar belakang dari calon pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Dan tidak terpengaruh oleh hal lain diluar kapasitas dan kapabilitas calon. “Jadilah generasi yang sadar politik untuk memajukan demokrasi yang damai demi kelancaran pemilu 2019,” tambah Riki. Sementara itu Dosen Ilmu Politik Unand, Heru Permana Putra dalam paparannya menjelaskan bahwa generasi milenial yang diidentikkan dengan mereka yanghobi gunakan internet atau melek teknologi menurut salah satu penelitian media terungkap 83 persen dari mereka apatis dengan politik dan hanya 11 persen saja yang melek politik. Situasi yang menurut Heru perlu mendapat perhatian serius karena dari mereka lah nantinya arah dan masa depan bangsa akan ditentukan. “Kalau masih banyak generasi millenial yang apatis politik, bagaimana dan seperti apa mereka ini menentukan wakil rakyat yang akan duduk di parlemen," ucap Heru.Apalagi Heru menyebut jumlah pemilih milenial di Indonesia pada 2019 mencakup 37,7 persen dari total penduduk Indonesia. “Keikutsertaan pemilih pemula ini kemungkinan akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilu 2019,” tutur Heru.Sementara itu Anggota KPPD Sumbar, Ira mengaku sengaja menggelar acara yang menyasar pemilih milenial. Selain karena jumlah yang signifikan, pemilih milenial menurut dia juga punya karakter dan penanganan berbeda. “Penting karena karakternya yang berbeda dengan generasi sebelumnya," ujar Ira. (romelt/ed diR)